UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 2 hours 26 mnt yang lalu

Oposisi Timor-Leste Semakin Dekat gulingkan pemerintahan Alkatiri  

Sel, 23/01/2018 - 22:52
Presiden Timor-Leste telah mengadakan pertemuan dengan Dewan Negara Katolik Asia untuk membahas sebuah masalah pada 24 Januari yang diharapkan dapat membantu menentukan apakah negara tersebut mendapat perdana menteri baru atau akan menghadapi pemilihan baru.   Baru 10 bulan berlalu sejak pemilu terakhir.   Namun, Perdana Menteri Timor Leste, Mari Alkatiri tampaknya telah mulai berkampanye, mengindikasikan pemilihan baru segera diumumkan dalam beberapa hari untuk memecahkan kebuntuan politik selama enam bulan.   Perdana Menteri itu diserang karena belum mampu mengumpulkan mayoritas suara untuk mendukung program pemerintahannya, inti kebijakan politik Timor-Leste sejak pemilu  22 Juli, juga menghadapi tuntutan dari pihak oposisi karena partai Fretilin dianggap telah menghalangi proses yang benar untuk menggulingkan Alkatiri.   Ketua Parlemen Aniceto Gutteres, yang mengatur parlemen dan seharusnya mengadakan rapat setidaknya dua kali dalam seminggu, telah gagal melakukan tugasnya sejak sebelum Natal, menurut Fidelis Magalhaes, ketua parlemen dari Partai Pembebasan Rakyat (PLP), partai oposisi.   Ini berarti bahwa pemerintah Alkatiri tidak dapat menghadapi mosi tidak percaya yang diajukan oleh tiga partai oposisi yang bersatu, yang dipimpin oleh Partai Nasional untuk Rekonstruksi Timor Leste (CNRT) yang dikendalikan oleh mantan Presiden dan Perdana Menteri Xanana Gusmao dan juga termasuk PLP dan Partai Khunto. Oposisi gabungan memiliki mayoritas suara di parlemen dengan 65 kursi.   Margalhaes mengatakan bahwa strategi Fretilin, melalui ketua parlemen, adalah memastikan tanggal kritis 22 Januari, enam bulan setelah pemilihan, tercapai – pada hari ini, di bawah konstitusi, presiden dapat membubarkan parlemen dan melakukan pemilihan baru, dengan biaya sekitar US $ 40 juta.   Ketua parlemen telah berhasil menunda sidang pleno di parlemen.   Di bawah konstitusi bergaya Portugis, pemerintah harus mempresentasikan programnya ke parlemen. Ini membentuk dasar anggaran berikutnya. Alkatiri mempresentasikan programnya pada  September dan ditolak. Yang sepintas tidak secara otomatis akan mengakibatkan pembubaran parlemen sehingga presiden tidak punya pilihan selain menolak perdana menteri.   Tapi Alkatiri menghindari pemilu untuk kedua kalinya dan tidak ada pemerintah yang bisa mendapatkan anggaran penuh tanpa program pemerintah yang disetujui. Pada minggu sebelum Natal, perdana menteri mencoba untuk mendapatkan beberapa tindakan pendanaan sebelum Natal dan gagal. Oposisi menggunakan taktik yang keras demi pemilihan ulang dan ingin memaksakannya ke dalam tangan Lu Olo.   Sementara itu, Alkatiri mengunjungi orang-orang di Maubara, distrik Liquica, pada 18 Januari dan mempresentasikan program pemerintahannya yang ditolak oleh parlemen nasional.   Dia mengatakan kepada masyarakat bahwa sejak parlemen menolak programnya, ada tarik menarik antara pemerintah dan parlemen, tapi itu adalah demokrasi.   “(Namun) dalam demokrasi, siapa pun yang berkuasa, apakah berusia lima, sepuluh atau lebih dari 10 tahun, tidak dapat berusaha untuk kembali berkuasa karena akan menghambat proses pembangunan,” kata Alkatiri seperti dikutip Suara Timor Lorosae pada 19 Januari.   Alkatiri mengingatkan orang untuk menunggu keputusan Presiden Francisco Guterres Lu-Olo minggu ini.   Pemerintah seharusnya mengajukan program lain dalam waktu 30 hari sejak ditolak Oktober tahun lalu. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sebagai gantinya, pemerintah membuat rancangan pembetulan anggaran.   Partai-partai oposisi di parlemen menuduh ketua parlemen Aniceto Gutteres mencegah perdana menteri mempresentasikan program di parlemen. Mereka juga menuduh Gutteres memboikot sebuah sidang pleno yang bertujuan  membahas dan memberikan suara pada program pemerintah.   Namun, Gutterres membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal-hal tidak berjalan sesuai harapan karena semuanya berada di bawah kendali oposisi.   “Saya tidak memboikot parlemen, tidak mungkin karena semua komisi berada di bawah kendali mereka. Semua ketua komisi dan deputi ada di tangan mereka,” kata Gutterres kepada wartawan pada 18 Januari seperti yang dikutip Suara Timor Lorosae.   Magalhaes juga menyuarakan keprihatinannya tentang penggerebekan oleh polisi pekan lalu.

Delegasi Vatikan Kunjungi Vietnam

Sel, 23/01/2018 - 17:47

Delegasi Vatikan telah bertemu dengan pejabat pemerintah di Vietnam untuk membahas nominasi untuk duta besar Vatikan dan beberapa calon uskup.

Dipimpin oleh Wakil Sekretaris Hubungan Antar-negara Vatikan Mgr Antoine Camilleri, delegasi Vatikan itu melakukan kunjungan lima hari pada 16-20 Januari lalu.

Sebuah sumber Gereja mengatakan kepada ucanews.com pada Kamis (18/1) bahwa delegasi Vatikan tersebut bekerja bersama Wakil Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son dan juga mengunjungi Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc dari Komisi Hubungan Antar-agama dan beberapa instansi pemerintah.

“Kedua pihak telah membahas soal nominasi untuk wakil residen kepausan yang baru untuk Vietnam untuk masa yang akan datang, menggantikan Uskup Agung Leopoldo Girelli,” kata sumber itu.

Uskup Agung Girelli adalah wakil non-residen pertama Vatikan untuk Vietnam sejak negara itu bersatu kembali di bawah pemerintahan komunis pada 1975. Oktober lalu, ia ditunjuk sebagai duta Vatikan untuk Israel dan delegasi kepausan untuk Yerusalem dan Palestina. Ia berkarya di Vietnam selama tujuh tahun.

Namun para pejabat Vatikan dan Vietnam belum sepakat soal nominasinya, lanjut sumber itu.

Kedua pihak juga membahas nominasi untuk uskup di beberapa keuskupan yang masih belum memiliki pemimpin, seperti Keuskupan Phan Thiet dan Keuskupan Thanh Hoa.

Uskup Phan Thiet Mgr Joseph Vu Duy Thong meninggal dunia Maret tahun lalu. Sementara Keuskupan Thanh Hoa tidak memiliki pemimpin sejak Uskup Joseph Nguyen Chi Linh diangkat sebagai uskup Keuskupan Agung Hue pada 2016.

Juga dibahas nominasi lain untuk Keuskupan Agung Hanoi di mana Kardinal Peter Nguyen Van Nhon akan menginjak usia 80 tahun pada April nanti.

Ketua Konferensi Waligereja Vietnam, Uskup Agung Linh, mengatakan dalam wawancara dengan sebuah surat kabar Katolik asing Juli tahun lalu bahwa pejabat pemerintah tidak punya hak untuk mengajukan calon uskup tapi bisa menolaknya.

Ia mengatakan nominasi uskup untuk tiga keuskupan di Vietnam merupakan masalah yang lebih rumit ketimbang masalah yang dihadapi ketiga keuskupan itu sendiri.

Peraturan tentang agama dan keyakinan yang baru pertama di Vietnam mulai berlaku 1 Januari lalu. Menurut peraturan ini, nominasi dan penahbisan yang berkaitan dengan unsur agama harus disetujui oleh pemerintah.

Sumber itu mengatakan delegasi Vatikan juga bekerjasama dengan pejabat pemerintah Vietnam tentang kemungkinan membentuk pusat pendidikan yang dikelola oleh Gereja Katolik di negara itu. Organisasi agama sekarang diijinkan untuk mengelola sekolah keperawatan.

Delegasi Tahta Suci yang beranggotakan Mgr Francis Cao Minh Dung dari Sekretariat Negara Vatikan dan Mgr Yovko Genov Pishtiyski dari Nunsiatur Apostolik di Singapura itu mengunjungi Keuskupan Agung Hanoi, Keuskupan Agung Hue dan Keuskupan Agung Ho Chi Minh City. Delegasi ini juga mengunjungi Keuskupan Phat Diem di mana komplek Katedral Phat Diem yang sudah kuno dan bergaya oriental ditetapkan menjadi situs warisan nasional.

Delegasi tersebut merayakan Misa khusus di Tempat Ziarah Nasional yang berusia 220 tahun, yakni Bunda Maria dari La Vang yang terletak di bagian tengah Propinsi Quang Tri.

Vietnam dan Tahta Suci mendirikan sebuah kelompok kerjasama yang secara rutin membahas berbagai isu yang dihadapi Gereja di Vietnam sejak 2009.

Pada 19 Januari lalu, Kantor Berita Vietnam melaporkan bahwa Perdana Menteri Phuc mengungkapkan rasa senang atas bertahannya kelompok kerjasama itu karena melalui kelompok ini kedua pihak telah menjalin dialog untuk meningkatkan saling pengertian dan mengatasi berbagai masalah.

Phuc mengatakan Vietnam ingin meningkatkan hubungan baik dengan Tahta Suci, termasuk pertukaran delegasi pejabat tingkat tinggi.

Menurut laporan, Menteri Luar Negeri Pham Binh Minh meminta Tahta Suci untuk terus menerus meminta umat Katolik di Vietnam untuk secara aktif terlibat dalam pembangunan dan perlindungan nasional serta menaati kebijakan dan peraturan pemerintah.

 

Pemerintah Segera Bangun Universitas Islam Internasional Indonesia 

Sel, 23/01/2018 - 16:48

Pemerintah akan membangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, pada pertengahan tahun ini sebagai upaya untuk mencegah ekstremisme Islam dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam yang damai di seluruh dunia.

Melalui UIII, masyarakat internasional bisa belajar tentang “Islam moderat” yang berkembang di Indonesia, kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Kamis (18/1).

“UIII ini dibentuk bukan hanya untuk menjawab kebutuhan domestik, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional. Untuk memperkokoh kepemimpinan Indonesia di dunia internasional, terutama umat Islam internasional,” lanjutnya.

Menurut Presiden Jokowi, sejumlah pemimpin negara Islam pada pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta tahun 2016 mengatakan kepadanya bahwa generasi muda Timur Tengah akan merasakan manfaat dari studi Islam di Indonesia.

Untuk membangun UIII, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 143 hektar di wilayah itu dan mengalokasikan anggaran pembangunan sebesar 3,9 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Komaruddin Hidayat, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota panitia pembangunan, mengatakan pembangunan UIII akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

“Melalui UIII, para ulama, cendekiawan dan intelektual bisa berkontribusi bagi masyarakat dunia,” katanya kepada ucanews.com.

Langkah tersebut muncul di tengah kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh kelompok-kelompok garis keras di dunia politik seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun lalu.

Sejumlah kelompok garis keras berperan dalam kekalahan calon gubernur DKI Jakarta waktu itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pastor Antonius Benny Susetyo, sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, mengatakan UIII menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjamin bahwa Indonesia tetap merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim yang moderat.

“Dengan membangun UIII, Presiden Jokowi ingin mengatakan kepada kita dan seluruh dunia bahwa tidak ada ruang bagi ekstremisme di Indonesia,” katanya.

“Tentu jika cita-cita moderat disebarkan di seluruh dunia maka perdamaan niscaya terwujud,” katanya.

 

Pakistan Buka Kembali Gereja Menyusul Protes

Sel, 23/01/2018 - 11:45

Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan barat laut telah mengizinkan enam gereja Kristen dibuka kembali, setelah dua minggu ditutup paksa karena alasan keamanan, kata perwakilan minoritas.

Gereja-gereja  rumah itu berada di Abbottabad, kota di mana pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden ditemukan dan terbunuh dalam sebuah serangan oleh pasukan komando Angkatan Laut Amerika Serikat (AS)  tahun 2011.

Larangan yang mengejutkan tersebut, yang terjadi tak lama setelah AS menempatkan Pakistan dalam daftar khusus yang harus diperhatikan untuk pelanggaran berat kebebasan beragama, hal itu membuat marah pemimpin minoritas dan aktivis hak asasi manusia yang menyebut tindakan tersebut diskriminatif.

Larangan tersebut dibatalkan oleh Khyber Pakhtunkhwa lewat juru bicara Asad Qaiser ketika masalah tersebut diajukan oleh anggota parlemen oposisi di majelis provinsi.

“Semua gereja mendapat izin verbal untuk membuka kembali dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama mereka. Kami mengharapkan untuk segera mendapat perintah tertulis,” kata Pastor Christopher Shakar dalam sebuah pernyataan.

“Kami bersyukur atas dukungan semua orang karena menyertai kami saat kami menghadapi kesulitan untuk menyembah Tuhan kami. Tuhan telah membuktikan sekali lagi dia selalu bersama kita.”

Menurut pastor, Misa hari Minggu juga diadakan di gereja-gereja.

Basharat Khokhar, seorang aktivis hak minoritas, telah mengutuk pemerintah Khyber Pakhtunkhwa karena perilaku merugikan terhadap agama minoritas.

“Di satu sisi, pemerintah ingin membayar miliaran rupee kepada ulama Muslim, sementara di sisi lain pihaknya menutup tempat ibadah Kristen,” kata Khokhar.

Pada 18 Januari, Kepala Menteri Khyber Pakhtunkhwa Pervez Khattak menyetujui sebuah rencana untuk memberikan uang saku bulanan sebesar 10.000 rupee (US$ 100) kepada ribuan pemimpin doa Muslim dalam sebuah skema yang akan menelan biaya 3 miliar rupee.

Pastor Arshad Nayer, seorang imam Katolik setempat, mengatakan bahwa pemerintah “akan memberikan pesan buruk kepada kaum minoritas” jika tidak menarik keputusan untuk menutup gereja-gereja tersebut.

“Alih-alih memberikan keamanan untuk gereja-gereja tersebut, pemerintah justru merasa nyaman dengan menutupnya,” katanya.

 

Gereja Katolik Berkomitmen Atasi Masalah Ekonomi Rakyat

Sen, 22/01/2018 - 17:21

Sejumlah pejabat Gereja sepakat untuk mengatasi masalah ekonomi yang mengakibatkan banyak warga khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban perdagangan manusia.

Propinsi NTT memiliki 4,9 juta penduduk, sebagian bear Katolik. Sekitar 20 persen di antaranya hidup miskin.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM, International Organization for Migration), Propinsi NTT memiliki jumlah terbesar kasus perdagangan manusia di Indonesia. Sedikitnya 7.193 korban perdagangan manusia berasal dari propinsi itu, 82 persen di antaranya perempuan.

Berbicara kepada ucanews.com di sela-sela lokakarya yang digelar pada 15-19 Januari di Labuan Bajo, Pastor Eko Aldianto OCarm, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan tujuh keuskupan di Propinsi NTT sepakat untuk membentuk paroki peduli migran.

“Untuk mengubah banyak hal, kami yakin bahwa kami harus mulai dengan sebuah proyek utama. Setiap komisi termasuk Komisi Pengembangan Sosial-Ekonomi terlibat dalam proyek ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa proyek itu akan memfokuskan pengembangan ekonomi dengan melibatkan para pakar.

“Bagi mereka yang sudah bekerja di luar negeri, kami akan berkomunikasi dengan mereka agar memberi perhatian pada budaya menabung. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin menjadi pekerja migran, kami akan meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka menjadi pekerja migran yang berkualitas,” katanya.

Pastor Marthen Jenarut, ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Ruteng, mengatakan pertemuan tahun lalu dengan sejumlah keuskupan dari Malaysia Timur mengungkap bahwa banyak pekerja migran tidak memiliki dokumen dan tinggal di kamp-kamp pertanian.

Malaysia Timur merupakan destinasi utama bagi banyak pekerja migran dari Propinsi NTT.

“Kepolisian setempat terus memburu mereka karena status ilegal mereka, dan anak-anak mereka tidak memilki hak atas pendidikan,” katanya.

Banyak pekerja migran dari Propinsi NTT telah menikah. “Mereka memilih hidup bersama dengan pasangan lain di kamp-kamp perkebunan,” lanjutnya.

Uskup Atambua Mgr Dominikus Saku, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, mengakui bahwa Gereja “terluka oleh meningkatnya isu pekerja migran yang kompleks.”

“Kami tahu bahwa hal ini harus diatasi untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi warga miskin,” kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa sejumlah makelar cenderung melihat kemiskinan sebagai peluang untuk memburu orang untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Uskup Dominikus, banyak orang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang cara memanfaatkan lahan subur mereka. “Mereka tidak berpendidikan,” katanya.

Sementara itu, Pastor Yohanes Kristoforus Tara OFM dari Paroki Hati Kudus Yesus di Laktutus mengatakan 300 dari 3.000 umat paroki bekerja di luar negeri.

Paroki tersebut masuk wilayah gerejani Keuskupan Atambua.

“Umat paroki kami hanya mengandalkan hasil panen jangka pendek seperti jahe dan kacang. Mereka tidak punya cukup makanan untuk bertahan hidup,” katanya.

Yoakim Taek, seorang umat paroki, mengatakan tujuh anggota keluarganya bekerja di luar negeri.

Ia pun menyambut inisiatif Gereja tersebut. “Kami berharap proyek itu memberi kami harapan baru bahwa kami bisa hidup dengan baik di tanah kami sendiri,” katanya.

 

Meski Pernah Diekskomunikasi, Semangat Imam OMI Ini Terus Menyala

Sen, 22/01/2018 - 15:53

Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) ingin melanjutkan misi seorang teolog asal Sri Lanka yang pernah melayani para penghuni perkampungan kumuh, perempuan, yatim piatu, pekerja HAM, pelapor pelanggaran dan aktivis perempuan.

Pastor Tissa Balasuriya OMI adalah seorang imam dan juga aktivis yang sangat vokal. Ia terkena sanksi ekskomunikasi di bawah kepemimpinan Paus Yohanes Paulus II.

Ia adalah salah satu pendiri Asosiasi Ekumene Teolog Dunia Ketiga yang didirikan tahun 1975. Ia juga mendirikan Pusat Masyarakat dan Agama di Kolombo tahun 1971 untuk meningkatkan dialog antar-etnis dan antar-agama. Selain itu, ia adalah imam pendamping internasional pertama untuk Gerakan Mahasiswa Muda Kristen.

Pastor Balasuriya meninggal tahun 2013. Namun sebelumnya ia menulis 35 buku tentang HAM, teologi dan agama.

Menurut aktivis HAM Ruki Fernando, Pastor Balasuriya memperjuangkan kaum marginal dan mengkritik Gereja karena tidak menanggapi isu-isu sosial di negara itu dan di dunia.

“Ia selalu bertindak seperti seseorang yang memiliki sifat sosial yang menghabiskan waktu bersama kaum marginal dan memperjuangkan keadilan sosial bagi mereka yang tertindas. Pastor Balasuriya melayani para penghuni perkampungan kumuh di Summit Pura,” katanya.

Summit Pura (Kota Summit) merupakan wilayah yang mulai dihuni oleh para pengemis dan keluarga miskin yang tinggal di pinggir ibukota negara tersebut tahun 1971.

“Pastor Balasuriya aktif menangani isu-isu gender dan seksualitas, kemiskinan, hak buruh, isu etnis, lingkungan hidup, rekonsiliasi, pekerja perkebunan perempuan, komunitas nelayan dan petani,” katanya dalam sambutan kepada sejumlah akademisi, aktivis, biarawati dan imam pada sebuah acara yang digelar di Pusat Masyarakat dan Agama pada Rabu (17/1) untuk mengenang wafat imam itu.

Pastor Balasuriya terkena sanksi ekskomunikasi tahun 1990 setelah Vatikan mengingatkan bahwa bukunya, Maria dan Pembebasan Manusia, berisi pemahaman sesat karena dengan jelas menginterpretasikan secara salah doktrin tentang dosa asal dan meragukan keilahian Kristus. Namun setelah publisitas internasional dan juga negosiasi yang dilakukan secara intens, Vatikan  mencabut ekskomunikasi tersebut tahun 1998.

Prabha Manorathna, seorang dosen dari Universitas Kelaniya, mengatakan Pastor Balasuriya selalu melihat isu-isu sosial dari perspektif holistis.

“Dalam bukunya Teologi Tentang Planet, ia mengatakan bahwa akibat pengaruh yang begitu besar dari bangsa-bangsa Barat terhadap pemikiran hampir semua orang di dunia saat ini, ada kecenderungan untuk melihat sejarah dari sudut pandang Barat. Diyakini bahwa mereka membangun dunia, dan negara-negara miskin berada di jalan menuju pembangunan,” kata penganut agama Buddha itu.

Manorathna dan Pastor Balasuriya selalu melihat berbagai isu dengan visi jangka panjang.

Sementara itu, Pastor Ashok Stephen OMI, direktur Pusat Masyarakat dan Agama, mengatakan organisasinya telah mempromosikan visi dari Pastor Balasuriya.

“Kami menerjemahkan Teologi Tentang Planet untuk warga Sinhala dan mencari dana untuk menerjemahkan buku-bukunya yang lain bagi para pembaca setempat,” kata imam aktivis HAM itu.

“Kami akan mengadakan debat tahunan tentang isu-isu sosial bagi para seminaris OMI dan akan memberi tropi berwujud Pastor Balasuriya,” lanjutnya.

Ruki Fernando menyarankan agar Pusat Masyarakat dan Agama menangani isu-isu yang berkembang saat ini seperti tahanan politik, orang yang hilang dalam perang, peringatan akan korban perang, feminisme, aborsi, hak komunitas transgender, ekonomi dan hak budaya.

 

Krisis Politik Ancam Masa Depan Timor-Leste

Sen, 22/01/2018 - 11:01

Krisis konstitusional Timor-Leste, yang diawali 22 Januari ini, memerlukan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan serangkaian pilihan dalam hal konsultasi dan keputusan akhir yang tersedia bagi Presiden Francisco Guterres Lu Olo.

Krisis itu mulai nampak saat pemerintah minoritas pimpinan Fretilin, Mari Alkatiri, yang tidak dapat menjalankan program kebijakan atau laporan anggaran, sekarang mengancam ekonomi negara kecil itu   menuju kerapuhan.

Timor Leste kini tanpa memiliki pemerintahan yang efektif sejak penyelenggaraan pemilu 22 Juli tahun lalu, namun menurut undang-undang dasar, presiden, yang merupakan satu-satunya penengah atas apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak dapat membubarkan parlemen sampai enam bulan setelah pemilihan umum  22 Januari 2018.

Pengacara konstitusional Manuel Tilman, yang membantu merancang undang-undang dasar Timor-Leste mengatakan kepada ucanews.com bahwa Lu Olo memiliki berbagai pilihan dan peluang untuk mencegah pergolakan dan proses panjang dengan melakukan pemilihan umum baru.

“Setelah 22 Januari dia bisa menemui lima partai yang memiliki wakil di parlemen satu per satu dan bertanya apakah mereka punya solusi untuk ditawarkan … Inilah jalan yang menurut saya harus dia ambil,” kata Tilman.

Namun  saat ini, secara resmi, langkah selanjutnya yang dihadapkan pada kenyataan adalah bahwa negarawan Timor Leste, Xanana Gusmao – mantan presiden dan perdana menteri dan pemimpin oposisi yang masih menjabat ketua umum partai CNRT, partai terbesar di tiga partai tersebut  masih memegang kendali atas pengambilan keputusan akhir.

Gusmao meyakini partainya menjadi yang terkuat di bawah sistem perwakilan proporsional Timor-Leste dan memungkinkannya membentuk sebuah koalisi, namun kalah dengan margin kecil bagi Fretilin.

Keseimbangan kekuatan diperumit lagi oleh fakta bahwa Lu Olo juga anggota Fretilin.

Awalnya, Alkatiri tampaknya mendapatkan mayoritas suara di parlemen dengan bergabungnya partai baru KHUNTO yang secara tak terduga memenangkan lima kursi – sebuah tanda ketidakpuasan di antara para pemilih dengan partai tradisional dan korupsi yang meluas di kelas politik yang terbukti dengan delapan anggota bekas parlemen yang dipenjara, demikian  Tilman.

KHUNTO meninggalkan pemerintah hanya beberapa hari sebelum dilantik setelah mendapat tekanan untuk posisi senior ditolak oleh Alkatiri dan seorang perwakilan Fretilin ditunjuk sebagai ketua parlemen –  tiga jabatan utama negara tersebut demikian  menurut sebuah sumber dari partai KHUNTO kepada ucanews.com.

“Xanana secara tak terduga kalah dalam pemilihan umum sehingga sepertinya dia tidak mencampuri  dengan pandangan ‘Anda tidak memilih saya sekarang silahkan Anda memikirkan ini sendiri’,” kata Tilman.

Gusmao terikat negosiasi dengan pemerintah  Australia mengenai kesepakatan baru pendapatan minyak dan gas – dan di mana gas tersebut akan diproses di Australia atau Timor-Leste – dari Celah Timor, hamparan laut yang dipersengketakan antara Australia dan Timor-Leste.

Pada 18 Januari, polisi menggerebek tempat putri Gusmao, Zenilda Gusmao dan membekukan semua asetnya setelah apa yang digambarkan sebagai “akumulasi aset”. Masih belum jelas apa artinya ini.

Setelah berkonsultasi dengan partai politik, presiden kemudian berkonsultasi dengan Dewan Negara, sebuah kelompok penasihat yang terdiri dari mantan perdana menteri saat ini, Ketua  parlemen, mantan presiden dan Panglima Militer – sebuah kelompok yang berjumlah 17 orang.

“Tapi tidak satu pun dari konsultasi ini yang mengikat dan tidak ada batasan waktu untuk keputusan presiden,” kata Tilman.

Tapi dia mengatakan ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan situasi ini karena tidak ada dana anggaran pemerintah yang disetujui.

“Ini berarti pegawai negeri, termasuk polisi, tentara, guru dan dokter tidak  akan menerima gaji,” katanya.

Pemilihan umum  baru tidak dapat diselenggarakan dalam  60 hari ke depan, secara realistis, sampai Mei karena pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan di saat perayaan Prapaskah dan Paskah di negara yang 96 persen Katolik.

Pengamat mengatakan bahwa Timor-Leste terbelit dalam politik kepribadian terlalu lama dan tidak akan ada perubahan mendasar sampai garda tua tersebut pergi dan membiarkan politisi generasi baru mengambil alih.

 

Festival Anak Yesus di Cebu Dimulai di Balik Jeruji Besi

Sen, 22/01/2018 - 10:00

Pesta tahunan Santo Nino atau Anak Yesus di kota Cebu, Filipina Tengah dimulai dengan kunjungan ke penjara di kota itu.

Terbungkus dalam kaca, patung Anak Yesus yang dibawa oleh penjaga penjara dibawa ke berbagai panti asuhan, penjara, dan tahanan pada 19 Januari.

Selama Misa, Pastor Pacifico Nohara OSA, mengingatkan para narapidana untuk “selalu berbuat baik, terutama setelah Anda bebas.”

“Anda harus terus berbuat baik karena itu adalah tantangan bagi kita masing-masing dan setiap  Anda,” kata imam  tersebut.

Dia mengatakan bahwa banyak pendevosi meminta agar patung anak Yesus tersebut dibawa ke tempat mereka tahun ini, namun di penjara itulah mereka diberi kesempatan untuk melihat sebuah patung ajaib.

“Dia datang ke sini untuk mengunjungi Anda dan mengingatkan Anda bahwa Anda adalah istimewa bagi Dia. Meskipun hanya sebuah gambar, kehadiran Anak Kudus Yesus selalu menyertai Anda dan dia tidak akan pernah meninggalkan Anda,” kata Pastor Nohara.

Gambar Santo Nino di Cebu dilaporkan merupakan hadiah dari penjelajah Portugis Ferdinand Magellan kepada ratu pulau tersebut selama pembaptisannya sebagai seorang Katolik, ketika membawa agama Katolik  untuk pertama kalinya ke pantai Filipina tahun 1521.

Pesta tahunan untuk menghormati gambar Santo Nino itu menarik jutaan orang terutama dari Filipina bagian tengah dan selatan.

Para devosan membawa patung Anak Yesus saat mereka menari dalam prosesi di sekitar kota. Memiliki patung Santo Nino menjadi bagian dari devosi orang-orang Filipina selama berabad-abad.

Pesta tersebut merupakan salah satu pesta paling terkenal di negeri ini.

Berbeda dengan Pesta the Black Nazarene  di Quiapo, Manila, di mana jutaan orang mencari makna religiusnya, Sinulog adalah festival keagamaan selama seminggu.

Kegiatan non-religius berlangsung selama seminggu bahkan ribuan orang antri di temuta doa Santo Nino untuk berdoa kepada Anak Yesus.

Michael (bukan nama sebenarnya), yang dipenjara karena perampokan, mengatakan bahwa dia senang  melihat patung itu tahun ini. “Saya merasa ringan, jadi saya berdoa untuk kesehatan yang baik untuk saya dan keluarga saya,” katanya kepada ucanews.com.

Lorenzo dela Cerna, seorang petugas kesejahteraan di penjara, mengatakan bahwa membawa patung Anak Yesus ke penjara adalah bagian dari “program perawatan selain fasilitas” bagi narapidana sebelum mereka dibebaskan.

Dalam homilinya, Pastor Nohara mengatakan “gambar ajaib Santo Nino selalu mendengarkan doa-doa kita, memberi kita harapan, merangkul kita pada saat-saat menderita dan mengilhami kita untuk menjadi orang yang lebih baik.”

“Dia ada di sini bersama kita, selalu bersama kita, terus membimbing jalan kita dan kita harus bersyukur kepada-Nya,” tambah pastor tersebut.

 

Inilah Harapan Keluarga Nelayan Yang Hilang Akibat Badai di India

Jum, 19/01/2018 - 16:55

Ratusan keluarga khawatir dan hidup dalam kemiskinan di desa-desa nelayan di India bagian selatan ketika mereka menantikan kedatangan sekitar 300 nelayan yang hilang setelah Badai Ockhi menghantam mereka tujuh pekan lalu.

Rasa takut dan trauma masih menghantui para nelayan di daratan ketika keluarga mereka berharap mereka yang hilang bisa kembali. Mereka bahkan enggan membuat laporan orang hilang ke aparat polisi karena hal ini sama saja mereka menerima kematian para nelayan itu.

“Kami tidak bisa terima jika ayah saya meninggal,” kata Treesa Rajan, 35.

Ayahnya, Thomas Benjamin, berusia 62 tahun dan berasal dari Desa Valiathura. Ia belum ditemukan setelah badai melanda wilayah selatan India sejak 29 November hingga 5 Desember lalu.

“Ia seorang pemberani. Ia tidak takut laut dan sangat berpengalaman. Ia akan kembali jika memang ia terseret gelombang laut,” kata Rajan.

“Jika kami (keluarga) harus menerima kematiannya, maka kami harus menguburkan jenazahnya menurut iman Katolik kami,” lanjutnya.

Misionaris Portugis membawa agama Katolik ke wilayah itu pada abad ke-16.

Rajan mengatakan 12 jenazah di kamar mayat belum diidentifikasi. “Kami akan menunggu sampai semua teridentifikasi,” katanya, seraya menegaskan bahwa tanpa upacara pemakaman, mereka tidak bisa menganggap ayahnya meninggal.

Selain ayahnya, ribuan nelayan berada di laut. Mereka tidak tahu bahwa badai akan datang.

Sebulan setelah tragedi itu, pejabat pemerintah mencatat lebih dari 600 orang dinyatakan hilang. Namun pejabat Gereja mengatakan jumlahnya lebih sedikit.

Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Trivandrum Pastor Eugene Pereira mengatakan kepada ucanews.com  bahwa 324 orang hilang di laut selatan yang masuk wilayah Negara Bagian Tamil Nadu dan Negara Bagian Kerala.

Pemerintah Negara Bagian Kerala mencatat 71 orang meninggal dan 105 lainnya hilang di wilayah tersebut. Pada 27 Desember, parlemen mendapat informasi bahwa 400 orang hilang dari Negara Bagian Tamil Nadu. Pemerintah belum merilis data terbaru sejak saat itu.

Pastor Pereira sependapat bahwa data pemerintah yang resmi tidak sama dengan data Gereja.

Media lokal mengatakan pemimpin Negara Bagian Kerala, Pinarayi Vijayan, telah meminta para pejabat untuk menyiapkan daftar final terkait orang hilang dan meninggal sebelum 22 Januari ketika Sidang Legislatif dimulai,

“Orang-orang kami trauma setelah badai karena mereka mengalami kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Sebagian besar nelayan laut dalam masih dihantui dampak dari badai itu,” kata Augustine Kanippily, humas keuskupan agung.

Ia mengatakan mereka yang selamat belum siap mencari ikan.

Menurut masyarakat setempat, laut menjadi tidak menentu.

“Sejak tsunami yang melanda Asia pada tahun 2004, ada banyak perubahan yang terjadi di laut,” kata Robert Panippila, seorang peneliti,

Ia mengatakan nelayan sangat takut akan laut setelah badai. Badai terakhir di laut terjadi 70 tahun lalu.

Kelaparan dan kemiskinan meningkat sejak badai terjadi karena keluarga tidak mengijinkan anggota keluarga laki-laki untuk mengarungi lautan, katanya.

“Ini bukan laut yang kita lihat saat kita masih kecil. Kami tidak bisa memprediksi. Sekarang laut banyak polusi dan tidak bersih,” lanjutnya.

Keuskupan Agung Trivandrum telah mengirim sejumlah dokter dan penyuluh untuk membantu nelayan yang mengalami trauma serta keluarga mereka.

“Tapi butuh beberapa bulan untuk memulihkan mereka. Mereka yang trauma tidak bisa bilang apa yang menghantui mereka dan apa yang terjadi dengan mereka,” kata Carlos Pius, seorang pekerja sosial di kalangan nelayan di Desa Poovar.

Pemerintah Negara Bagian Kerala telah menyediakan beras gratis, kebutuhan lain dan uang bulanan sebesar 2.500 rupee (sekitar 39 dolar AS) untuk semua keluarga di wilayah yang terdampak.

Pemerintah juga telah mendistribusikan 2,2 juta rupee untuk masing-masing dari 29 keluarga yang anggotanya meningal akibat badai.

 

Profesionalitas para advokat dipertanyakan terkait korupsi

Jum, 19/01/2018 - 16:16

Para lawyer Katolik mempertanyakan profesionalisme rekan mereka setelah puluhan orang terjerat kasus hukum terkait Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), termasuk pengacara Katolik dan sejumlah dari mereka telah dipenjara.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mengatakan dalam laporannya awal tahun ini bahwa 22 advokat  terjerat dalam Tipikor dari tahun 2005 hingga 2017.

“Para pengacara dalam menjalankan profesi mereka sangat dekat dengan praktek mafia peradilan. Mereka menggunakan jaringan di lembaga pengadilan untuk memenangkan perkara,” kata Lalola Easter Kaban, peneliti dari ICW, menyampaikan laporan tersebut kepada media.

Ia menuturkan, dari 22 orang tersebut, 16 di antaranya dijerat karena melakukan suap-menyuap, dua karena memberikan keterangan tidak benar, empat karena merintangi penyidikan perkara korupsi.

“Kasus yang melibatkan 22 advokat tersebut mayoritas ditangani oleh KPK. Ada 16 orang yang ditangani KPK, 5 orang ditangani oleh Kejaksaan, 1 orang ditangani Kepolisian,” kata dia.

Menanggapi laporan tersebut, Azas Tigor Nainggolan dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Indonesia mengatakan korupsi terjadi karena sistem hukum Indonesia sangat lemah.

“Sistem hukum kita sangat lemah maka banyak pengacara terjerat kasus hukum terkait Tipikor termasuk penyuapan,” katanya kepada ucanews.com.

Bertolak dari keprihatinannya tersebut, tahun lalu ia mendirikan Komunitas Advokat Katolik Indonesia, sebuah kelompok yang mengakomodir dan memfasilitasi para pengacara Katolik dari seluruh Indonesia.

Ia mengatakan komunitas itu didukung oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan akan menjadi bagian dari Komisi Keadilan dan Perdamaian KWI.

Komunitas ini, lanjutnya, akan dibentuk di setiap keuskupan guna memberikan pendampingan kepada para advokat agar mereka menjalankan profesinya dengan baik.

Petrus Salestinus, seorang pengacara, mengatakan pengacara yang terjerat dalam tindak pidana korupsi memiliki jumlah yang cukup banyak, rata-rata terkait dengan pekerjaan mereka sebagai pembela yang mendampingi klien mereka.

Ia mengatakan penyuapan dan korupsi adalah hal yang biasa bagi para pengacara. “Para pengacara biasa berinisiatif memberikan suap untuk memenangkan perkara yang ditangani mereka,” katanya kepada ucanews.com.

KPK boleh melakukan OTT setiap hari tapi para pengacara tidak akan kehilangan cara untuk melancarkan aksi mereka, katanya.

“Banyak cara dilakukan, misalnya pertemuan di restoran tanpa komunikasi via handpone karena mereka takut disadap dan mereka juga mencari restoran yang tidak menggunakan CCTV dan cara tersebut dilakukan hingga sekarang,” katanya.

Banyak pengacara nakal, lanjutnya, ingin menjadi kaya. Bahkan sejumlah oknum  advokat Katolik juga terlibat karena potensi korupsi di kalangan para pengacara  sangat sulit untuk dihindari.

Nicholas Simanjuntak, ketua bidang kajian hukum  dan Perundang-Undangan DPN Peradi mengatakan bila ada pengacara yang melanggar kode etik profesi advokat maka mereka harus dihukum.

UU Advokat no 18/2003 mengatur tentang kode etik profesi advokat dan dewan pengawas yang menegakan dan mengeksekusi pelanggaran tersebut.

Ia mengatakan, Peradi memiliki sekitar 50.000 advokat di 102 cabang di seluruh  Indonesia. “Banyak anggotanya yang senior sudah independen maka ia mengatakan bahwa Peradi sulit mengawasi anggotanya karena terlalu banyak,” katanya kepada ucanews.com.

Selama ini, tambahnya, Peradi memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para advokat terutama advokat muda.

 

Pemimpin Gereja Filipina Memperingatkan Pengekangan terhadap Media

Jum, 19/01/2018 - 15:06

Sejumlah  pemimpin Gereja Filipina ikut bergabung dalam demonstrasi besar menolak apa yang mereka sebut upaya negara untuk menekan media setelah pencabutan lisensi sebuah situs berita online yang mengkritik pemerintah.

Pastor Edwin Gariguez dari sekretariat aksi sosial konferensi Waligereja Filipina mengatakan bahwa pemerintah “menemukan cara mudah untuk melecehkan dan membungkam kritik yang dirasakan” dengan pencabut SIUP dari Rappler.

Rappler terkenal dengan ulasan kritisnya atas kebijakan Presiden Rodrigo Duterte, terutama kampanye anti-narkoba yang dilaporkan mengakibatkan kematian setidaknya 13.000 pengguna narkoba dan pengedar narkoba.

“Ini jelas-jelas pembungkaman pers dan kebebasan berekspresi,” kata Pastor Gariguez.

Pada 16 Januari Duterte menuduh situs tersebut menyebarkan hoax.

“Anda bisa menghentikan pikiran curiga Anda dari pengembaraan kemana-mana di tempat lain, tapi  karena Anda adalah sumber penyebar  berita palsu maka saya tidak terkejut bahwa artikel Anda juga palsu karena Anda adalah pembuat berita palsu,” kata Duterte kepada reporter Rappler dalam  sebuah konferensi pers di Kota Pasay. “Anda pergi ke laut, Anda tidak hanya membuang tissu, Anda membuangnya ke arah kami,” katanya.

The Philippines’ Securities and Exchange Commission (SEC) mencabut SIUP  Rappler minggu ini setelah menuduh situs berita tersebut melanggar konstitusi berkaitan dengan kepemilikan media asing.

Rappler membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa saham yang diberikan kepada investor “tidak menunjukkan kepemilikan.”

Situs tersebut menyatakan bahwa para pemegang sahamnya menandatangani sebuah kesepakatan yang memberikan kontrol editorial dan manajemen penuh kepada wartawan Filipina dan editor yang menjalankan perusahaan tersebut.

Uskup Auksiliar Manila Mgr Broderick Pabillo mengatakan, “ada sesuatu yang mencurigakan” tentang keputusan badan pengawas tersebut. Dia tidak menjelaskan lebih jauh.

Uskup Agung Cagayan de Oro Mgr Antonio Ledesma  mengatakan bahwa dari pada membungkam Rappler, situs berita ini harus didukung karena “terkenal dengan laporan investigasi yang baik.”

Pastor Raymond Montero Ambray dari Keuskupan Tandag, Filipina selatan, mengatakan bahwa tindakan mencabut izin Rappler adalah “suatu bentuk pelecehan yang tak dapat disangkal.”

“Jika pemerintahan Duterte berhasil dalam hal ini, maka ini adalah taktik jitu untuk sebuah otoritarianisme,” kata imam tersebut.”

Pastor Dan Vicente Cancino, sekretaris eksekutif Komisi Kesehatan Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa Rappler harus “terus menjadi suara yang tidak bersuara.”

Kelompok media dan aktivis mengumumkan akan mengadakan demonstrasi akhir pekan ini sebagai tanggapan atas apa yang mereka gambarkan sebagai tindakan keras pemerintah terhadap media.

Sementara presiden bersikeras bahwa dia tidak membuat keputusan dalam kasus Rappler, pengaduan tersebut diajukan oleh pengacara umum, yang juga meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki pemberitaan tersebut.

Martin Andanar, juru bicara Duterte, mengatakan bahwa Rappler dapat melanjutkan operasi editorialnya karena keputusan SEC hanya mempengaruhi aktivitas bisnis berita.

Dalam sebuah pernyataan, the National Press Club of the Philippines mengatakan, “pelaksanaan kebebasan pers pada khususnya, dan kebebasan berekspresi pada umumnya, tidak terpengaruh atau terancam” dengan keputusan SEC tentang Rappler.

“Di industri media Filipina yang lebih luas, Rappler hanyalah satu di antara ribuan entitas media yang pengorasiannya tetap bebas,” kata Paul Gutierrez, presiden klub tersebut.

Dia mengatakan bahwa negara tersebut memiliki 436 stasiun televisi, 411 stasiun radio AM, lebih dari 1.000 stasiun radio FM, dan lebih dari 400 surat kabar “beroperasi bebas di negara ini.”

 

Para Uskup Kachin Bertemu dengan Panglima Militer Myanmar  

Jum, 19/01/2018 - 10:33
Empat uskup Kachin telah bertemu dengan Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk membicarakan prospek perdamaian di utara negara tersebut, dimana pertempuran di antara militer dan kelompok etnis bersenjata semakin meningkat.   Uskup Agung Mandalay Mgr Paul Zinghtung Grawng dan Uskup Lashio Mgr Philip Lasap Za Hawng, Uskup Myitkyina Mgr Francis Daw Tang dan Uskup Banmaw Mgr Raymond Sumlut Gam  menghadiri  pertemuan itu di Bayintnaung Parlor,  Naypyidaw,  16 Januari.   Selama satu jam 45 menit, para uskup dan Min Aung Hlaing membahas situasi di Negara Bagian Kachin dan Shan, dimana pertempuran sengit telah meletus dalam beberapa bulan terakhir di antara kelompok etnis bersenjata dan militer Myanmar.   Sejak akhir tahun lalu, militer telah melakukan serangan udara dan serangan dengan artileri berat, mengakibatkan ribuan orang yang kehilangan tempat tinggal dan  melarikan diri dari kamp mereka.   Uskup Gam mengatakan bahwa para uskup berbicara kepada Min Aung Hlaing tentang pertempuran yang telah sporadis, situasi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal seperti keinginan mereka untuk kembali ke rumah, dan sulitnya memberikan bantuan kemanusiaan ke kamp-kamp, ​​terutama di daerah-daerah terpencil.   “Kami menyampaikan pesan tentang sikap Gereja Katolik untuk mendapatkan perdamaian yang tahan lama melalui dialog dan bukan senjata, dan Gereja siap berpartisipasi dalam pembangunan bangsa  bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan,” katanya kepada ucanews.com.   Uskup Gam mengatakan bahwa kepala militer tersebut menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri perang saudara di Myanmar sambil membuka pintu bagi semua kelompok etnis bersenjata untuk bernegosiasi.   Uskup Za Hawng mengatakan  pertemuan tersebut jujur ​​dan konstruktif dan dia berharap diskusi tersebut dapat berdampak pada proses perdamaian dalam jangka panjang.   “Ini adalah pertemuan pertama kali di antara uskup Kachin dan pemimpin militer dan ini merupakan langkah maju untuk perdamaian dengan bertemu secara pribadi dan mendiskusikan masalah secara terus terang,” katanya kepada ucanews.com.   Para uskup telah berusaha bertemu dengan pemimpin militer tersebut sejak bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi pada  Januari 2017.   Namun, pertemuan 16 Januari tersebut terjadi dua bulan setelah Paus Fransiskus mengunjungi Myanmar dan mengadakan pertemuan singkat dengan pemimpin militer tersebut pada 27 November. Paus menyoroti pentingnya perdamaian di Myanmar dan peran yang lebih besar dari militer Myanmar dalam mengakhiri perang saudara, menurut sumber.   Min Aung Hlaing mengatakan kepada para uskup bahwa militer tidak memiliki masalah dengan kelompok etnis dan mengadakan pembicaraan damai dengan organisasi etnis bersenjata.   “Militer akan menerima diskusi tentang perbedaan dengan organisasi-organisasi ini. Mereka harus memiliki keinginan yang kuat untuk benar-benar memulihkan perdamaian dan tidak mematahkan kesepakatan dan janji damai,” kata Min Aung Hlaing di halaman Facebook-nya pada 17 Januari.   Pertarungan telah terjadi di kubu Kristen di Negara Bagian Kachin hilang-muncul sejak tahun 1948 setelah merdeka dari pemerintahan Inggris yang saat itu masih disebut  Birma.   Sejak situasi memburuk tahun 2011, lebih dari 100.000 orang telah mengungsi. Sekitar 1,7 juta penduduk di Negara Bagian Kachin adalah orang Kristen, termasuk 116.000 umat Katolik.   Suu Kyi berjanji untuk mengakhiri perang saudara selama beberapa dekade di negara ini, namun bentrokan baru telah merongrong prakarsa perdamaiannya.   Pertarungan yang sedang berlangsung telah menimbulkan pertanyaan serius tentang seberapa besar pengaruh Suu Kyi terhadap militer.   Pengamat mengatakan militer tetap berkuasa di pemerintahan pimpinan sipil dan telah melakukan serangan baru-baru ini untuk menekan pejuang Kachin untuk menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata.   Tentara Kemerdekaan Kachin belum menandatangani sebuah kesepakatan gencatan senjata nasional, baru delapan dari 20 kelompok bersenjata yang telah menandatangani sejauh ini.

Minoritas Agama di Pakistan Alami Diskriminasi Di Tempat Kerja

Kam, 18/01/2018 - 17:14

Parmala Ravi Shankar hanya bertahan selama empat hari di sebuah perusahaan multi-nasional di Pakistan.

Ia mengundurkan diri setelah seorang manager memintanya untuk tidak menggunakan peralatan makan yang juga dipakai oleh karyawan Muslim. Ia bahkan diminta untuk membawa peralatan makan sendiri dari rumah.

“Saya heran apa yang sedang terjadi. Apakah saya bukan manusia?” katanya.

Memang, apa yang menimpanya sungguh aneh.

Namun hal serupa menimpa seorang wanita lain. Ia dihukum mati atas penodaan agama setelah muncul argumen bahwa ia meminum air dari gelas yang juga dipakai oleh umat Islam.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Pakistan – bekerjasama dengan sejumlah organisasi seperti Konferensi Waligereja Pakistan – melakukan studi kasus di Karachi dan Hyderabad di Propinsi Sindh.

Menurut Moazzam Ali, koordinator proyek, tujuan utama dari studi kasus itu adalah menggarisbawahi dampak diskriminasi terhadap kehidupan masyarakat.

Sebuah survei pun berisi 22 pertanyaan terkait jaminan konstitusi seperti larangan praktek diskriminatif terhadap karyawan.

Pastor Saleh Diego, direktur Komisi Keadilan dan Perdamaian Nasional (KKPN) Konferensi Waligereja Pakistan, mengatakan sejumlah orang memiliki pola pikir diskriminatif.

KKPN terlibat dalam proyek riset tersebut. Hasilnya menemukan bahwa – di banyak kasus – umat Kristiani atau Hindu tidak diterima bekerja di sebuah perusahaan tertentu karena agama mereka.

Dalam banyak kasus lainnya, mereka diterima bekerja tetapi dipisahkan dari karyawan Muslim.

Pastor Diego tetap berharap riset itu akan membantu masyarakat yang mengalami diskriminasi memahami bahwa suara mereka bisa didengar.

Ia mendorong kelompok-kelompok HAM agar mengangkat sejumlah kasus tertentu kepada media.

Ia juga mengimbau agar mereka yang terlibat dalam diskriminasi di tempat kerja dituntut.

Misalnya, ada dugaan bahwa satu-satunya guru beragama Kristen di sebuah sekolah secara tidak adil diasingkan karena kritik dan akhirnya dipecat.

KKPN memberi bantuan hukum dan finansial untuk sementara waktu kepada guru itu.

Satu kasus lainnya terkait sebuah iklan di Propinsi Sindh. Iklan ini mengatakan bahwa stigmatisasi terhadap pekerja sanitasi hanya untuk non-Muslim.

Ada juga keluhan bahwa buku pelajaran sekolah mengajarkan agar umat Islam menjadi superior atas pemeluk agama lain.

Mohammad Nayyar, seorang aktivis HAM, mengatakan seorang karyawan beragama Hindu di sebuah kantor harus duduk sendiri saat makan siang.

Beberapa kali Nayyar meyakinkan mereka yang bertanggungjawab bahwa diskriminasi seperti itu tidak manusiawi.

 

Gereja Katolik Merespon KLB Campak, Gizi Buruk di Kabupaten Asmat

Kam, 18/01/2018 - 16:21

Hingga kemarin (17/1), 67 anak bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Asmat, Propinsi Papua, meninggal dunia akibat campak dan gizi buruk yang melanda wilayah itu sejak September lalu.

Pemerintah setempat telah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas peristiwa tersebut.

Lebih dari 560 anak telah menjalani rawat jalan dan rawat inap di satu-satunya rumah sakit milik pemerintah setempat sejak wabah tersebut muncul empat bulan lalu.

Sekitar 15 anak masih dirawat di RSUD Asmat, kata Steven Langi, kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, kepada ucanews,com.

Penambahkan jumlah dokter diperlukan untuk mencegah wabah campak dan gizi buruk menjadi semakin memburuk, lanjutnya.

Kabupaten Asmat memiliki 26 dokter yang melayani lebih dari 90.000 penduduk.

Menurut Pastor Neles Tebay, ketua STF Fajar Timur di Abepura dan koordinator Jaringan Damai Papua, selama ini kekurangan dokter, kampung-kampung yang terisolir dan rendahnya kesadaran orang Papua dalam hal hidup sehat menjadi faktor penyebab bila terjadi kasus kesehatan yang besar yang menaik perhatian banyak pihak.

Namun ia meminta orang Papua untuk berpikir dan terlibat dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat.

“Penanganan masalah kesehatan dan promosi hidup sehat di Tanah Papua mesti dipandang sebagai tanggungjawab dari setiap dan semua pemangku kepentingan, termasuk orang Papua,” katanya, seraya menyarankan agar orang Papua mulai mencari solusi alternatif tepat guna untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pastor Hendrikus Hada, koordinator tim bantuan dari Keuskupan Agats-Asmat, mengatakan timnya telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat soal distribusi bantuan.

Dinas Kesehatan Propinsi serta berbagai organisasi dan individu telah mulai mengirim bantuan ke keuskupan, lanjutnya.

“Masalahnya banyak yang prihatin dan mau membantu tapi sulit atau tidak tahu bagaimana harus mengirim bantuan. Medannya sulit, ketersediaan transportasi terbatas,” katanya.

Yulius Setiarto, koordinator Gerakan Solidaritas Asmat – sebuah kelompok beranggotakan lima organisasi Katolik yakni Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ), Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Pemuda Katolik (PK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), mengatakan kelompoknya telah mulai mengumpulkan donasi dari umat Katolik di seluruh negeri sejak 16 Januari lalu.

Uang yang terkumpul akan dikirim ke Keuskupan Agats-Asmat, katanya.

“Tim dari keuskupan yang akan membelanjakan kebutuhan dan mendistribusikannya ke daerah-daerah yang membutuhkan. Manakala ada kebutuhan yang lebih mendesak dan tidak bisa dicari di Papua, kami akan berkoordinasi dengan jaringan yang kami punya untuk mengirimkannya ke sana,” lanjutnya.

 

Kerusuhan Hong Kong Mengubah Gereja Katolik Lokal

Kam, 18/01/2018 - 12:53
  Kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok kiri di daerah koloni Inggris, Hong Kong, tahun 1967 mendorong Gereja Katolik untuk lebih memperhatikan kekhawatiran para buruh dan pemuda, menurut sebuah studi akademis terbaru.   Masalah di Hong Kong merupakan bagian dari Revolusi Kebudayaan di Cina daratan  di mana pasukan Merah yang terdiri dari para pemuda menyerang orang-orang Kristen dan yang lainnya dianggap tidak setia pada pemimpin komunis Mao Zedong.   Ying Fuk-tsang, direktur Sekolah Teologi di Universitas Cina Hong Kong, telah menyelesaikan sebuah studi pendahuluan mengenai dampak kerusuhan Hong Kong tahun 1967 bagi  Gereja.   Namun, dia yakin dibutuhkan lebih banyak penelitian, paling tidak untuk menentukan sejauh mana anggota bawah tanah komunis menyusup ke sekolah-sekolah Kristen.   Ying mempelajari laporan media dari periode tersebut, termasuk di koran sayap kiri Ta Kung Pao, serta laporan dan pernyataan Gereja.   Perselisihan buruh yang relatif kecil memicu kerusuhan serta demonstrasi, pemogokan,  pemboman dan penembakan ala teroris.   Sementara Gereja diserang dan orang-orang Kristen dibunuh di Cina daratan, Ying mengatakan kepada ucanews.com bahwa tidak ada dampak kekerasan yang meluas terhadap Gereja-gereja di Hong Kong.   Namun, misionaris secara individu dilecehkan secara verbal dan beberapa sekolah Kristen terganggu.   Koran-koran kiri telah menuduh sekolah Gereja mendoktrin pemikiran siswa melalui suatu bentuk invasi budaya, kata Ying.   Para pemrotes telah menggunakan poster, spanduk dan selebaran untuk mengobarkan sentimen anti-Inggris. Banyak yang ditangkap dan dipenjara.   Kerusuhan dimulai pada  Mei 1967 dan berakhir pada Desember, namun karena pemerintah kolonial kembali menguasai, Gereja-gereja terhindar dari kehancuran.   Meskipun demikian, perbedaan pendapat di Hong Kong memiliki implikasi luas.   Banyak orang kaya yang anak-anak belajar di Hong Kong memutuskan untuk berimigrasi dan peran Gereja Katolik dengan sendirinya berubah, kata Ying.   Misalnya, Gereja membentuk organisasi baru untuk berkolaborasi dengan pemerintah kolonial Hong Kong untuk menjalankan program kesejahteraan bagi pekerja dan memperjuangkan hak-hak mereka.   Ada juga upaya untuk memenangkan siswa yang terlibat dalam kerusuhan yang telah dicap sebagai remaja nakal yang tersesat, termasuk melalui usaha untuk membangun kesadaran kewarganegaraan.   Ying mengatakan bahwa perlu mencerminkan bahwa kebutuhan akan “stabilitas dan kemakmuran” dirasa telah lebih ditekankan di atas masalah kemasyarakatan lainnya.   Namun, baik pemerintah kolonial maupun Gereja setidaknya berusaha  meninjau kembali alasan dan motivasi perselisihan tahun 1967.   Setelah penyerahan Hong Kong tahun 1997 ke Cina daratan, analisis faktor sosial telah diganti seluruhnya oleh tuntutan demonstrasi mahasiswa yang menyerukan demokrasi sejati.

Masyarakat Adat Paksa Pemerintah India Batalkan UU Pertanahan

Kam, 18/01/2018 - 11:36
Negara Bagian Chhattisgarh,  India, membatalkan sebuah undang-undang (UU) pertanahan yang kontroversial menyusul tentangan keras dari kelompok masyarakat adat termasuk orang-orang Kristen di negara bagian itu, tempat pemilihan yang akan berlangsung akhir tahun ini. Pemerintah Negara Bagian Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu mencabut Klaim Pendapatan (Amandemen) rancangan undang-undang  2017 pada 11 Januari, kurang dari sebulan setelah disahkan legislatif. Kelompok masyarakat adat menyebut “undang-undang lama itu” sebagai upaya merebut tanah mereka. RUU tersebut mengubah klausul dalam UU  yang ada untuk memberdayakan pemerintah dengan membeli tanah langsung dari penduduk asli di daerah terlarang, dengan melewati prosedur akuisisi untuk mendapatkan konsensus dari dewan desa. Pemerintah mengklaim RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat proyek pembangunan seperti jalan dan proyek lainnya di negara bagian itu. Pembelian tanah dari masyarakat adat sedang ditunda prosesnya. Pemimpin adat, termasuk Uskup Raigarh Mgr Paul Toppo, percaya amandemen tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah mengambil alih tanah kesukuan atas nama pembangunan dan menyebarkannya ke perusahaan pengembangan industri dan infrastruktur. Prelatus tersebut menyambut baik keputusan pemerintah untuk mundur. “Kita semua harus menerimanya sebagai kemenangan kita karena suku tanpa tanah seperti ikan yang kehabisan air,” kata prelatus dari minoritas Oraon itu. Uskup Toppo menyesalkan kemiskinan negara yang tidak manusiawi, yang didirikan  tahun 2000 konon untuk pengembangan masyarakat adat. Orang-orang justru masih memperjuangkan makanan sehari-hari mereka di negara kaya mineral itu. Penduduk asli memiliki  sekitar tujuh juta dari 23 juta orang di negara bagian tersebut, yang memproduksi 15 persen baja India. Tapi 50 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, yang berarti mereka tidak memiliki sumber daya untuk makan  setiap hari. Negara bagian itu  dianggap sebagai pusat utama industri pengolahan mineral, logam dan batubara, namun dimiliki oleh orang luar yang hampir tidak menggunakan penduduk asli. Beberapa penduduk setempat bekerja sebagai buruh kasar. “Pada akhirnya pembangunan hanya menguntungkan bagi orang luar dan masyarakat lokal tetap hidup miskin,” kata Nabore Ekka, presiden unit Bharatiya Adivasi Sangamam Delhi (forum masyarakat adat India). Pastor Vincent Ekka, peneliti isu pribumi di Universitas Jawaharlal Nehru New Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mundurnya pemerintah pada masalah ini dalam tahun pemilihan ini adalah “hanya sebuah upaya pencuci mulut untuk menyenangkan” masyarakat adat yang secara politis menentukan.

Umat Katolik Makau Tolak Pengesahan RUU Reproduksi Artifisial

Rab, 17/01/2018 - 19:40

Komisi Keluarga, Perkawinan dan Kehidupan Keuskupan Makau menyampaikan 1.500 tandatangan dan sebuah pernyataan tertulis kepada pemerintah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pengesahan rancangan undang-undang (RUU) tentang teknologi reproduksi bantuan.

Komisi mempertegas sikap penolakannya terhadap konsepsi artifisial dan berbagai teknologi yang digunakan untuk menciptakan kehidupan dan yang melanggar martabat manusia.

November lalu, Badan Kesehatan Makau mengumumkan bahwa sebuah konsultasi publik terkait pengesahan RUU itu akan dilakukan selama 40 hari sejak 4 Desember hingga 2 Januari.

Menurut para pejabat, konsultasi publik tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat memahami tujuan pengesahan RUU serta isi RUU yang relevan khususnya beberapa hal terkait isu etis yang kontroversial.

Uskup Makau Mgr Stephen Lee Bun-sang mengatakan kepada media setempat pada 20 Desember lalu bahwa teknologi reproduksi bantuan merupakan sebuah “kotak Pandora” yang memiliki banyak isu etis yang menuntut pertimbangan secara matang dari pemerintah. Jika tidak, banyak masalah “akan tidak terkendali dan berdampak besar bagi kehidupan manusia.”

“Tanggung jawab keuskupan hanya menyampaikan penilaian etis kepada semua orang,” kata prelatus itu.

Komisi itu mengadakan simposium pada 4 Januari lalu untuk menjelaskan dampak dari pengesahan RUU tersebut.

Suster Juliana Devoy dari Kongregasi Suster-Suster Gembala Baik mengutip dogma Katolik yang menyatakan bahwa menciptakan kehidupan melalui sarana tidak alami itu merampas hak Allah.

Ia menggambarkan sikap Gereja terkait inseminasi artifisial dan teknologi terkait sebagai hal yang “sungguh tidak bisa diterima.” Ia juga mengutip “Donum Vitae” – Hormat terhadap Hidup Manusia Tahap Dini dan Martabat Prokreasi – untuk menjelaskan bahwa sikap ini merupakan kebenaran akan iman Katolik yang tegas dan teguh.

Seorang pembicara lain dalam simposium itu, Pastor Domingos Un Wai-meng, menjelaskan bahwa teknologi reproduksi bantuan memberi tantangan bagi hubungan etis antar-umat manusia karena melibatkan donasi sperma, sel telur atau embrio di luar pasangan suami-isteri. Akibatnya, hal ini akan menghancurkan struktur keluarga alami.

Ia mengatakan tidak ada langkah yang bisa diambil saat ini untuk melindungi hak hidup manusia yang diciptakan oleh teknologi reproduksi bantuan karena RUU itu menetapkan status donor agar disimpan secara rahasia selamanya sehingga anak tidak akan pernah tahu siapa orangtua biologisnya.

“Kita dihadapkan pada perdagangan manusia, tapi teknologi reproduksi bantuan merupakan cara lain untuk melakukannya. Ini suatu pelanggaran moral, maka kami menentangnya,” kata imam itu.

Pada 7 Januari lalu, komisi itu mengumpulkan tandatangan di semua paroki untuk melindungi “martabat manusia, nilai kehidupan dan menjaga etika sosial.”

 

Di Vietnam, Pengadilan Pertegas Hukuman Penjara Aktivis Katolik

Rab, 17/01/2018 - 17:50

Pengadilan Propinsi Nghe An di Vietnam mendapat kritikan keras setelah mempertegas hukuman penjara lima tahun untuk seorang aktivis Katolik.

Pada 15 Januari lalu, pengadilan menegaskan kembali hukuman penjara untuk Nguyen Van Oai serta hukuman percobaan empat tahun atas tuduhan melawan aparat keamanan dan melanggar hukuman percobaan sebelumnya.

Hanya ibu dan istri Oai yang bisa menghadiri proses persidangan. Sementara kerabat dan pendukungnya dilarang masuk dan hanya menunggu di luar ruang sidang. Bahkan mereka mendapat penjagaan ketat dari polisi dan aparat keamanan.

Sedikitnya lima pendukung Oai dipukul dan ditahan di sebuah kantor polisi, kata sejumlah saksi mata.

Polisi juga menyita sejumlah spanduk yang berisi dukungan untuk Oai dan telepon seluler milik beberapa orang.

Selama sidang berlangsung, para pendukung Oai memanjatkan doa dan melambungkan pujian di luar ruang sidang.

Pengacara Oai, Ha Huy Son, mengatakan seusai sidang bahwa pengadilan telah menghukum Oai secara ilegal.

Ia mengatakan polisi dan para penguasa melanggar hukum ketika mereka secara sewenang-wenang masuk ke rumah Oai tanpa ijin berkali-kali. “Oai membela diri dengan memaksa mereka keluar dari rumahnya,” kata Son.

“Hal tidak masuk akal lainnya adalah polisi muncul sebagai saksi dalam sidang. Seharusnya tetangga Oai yang menjadi saksi,” lanjutnya.

Ia mengatakan para hakim menolak komentarnya yang menentang hukuman itu.

Ibu Oai, Tran Thi Lieu, mengatakan anaknya memperjuangkan hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama.

“Hukuman itu tidak adil karena anak saya tidak bersalah,” katanya.

Sebelum Oai yang kini berusia 36 tahun ditangkap pada Januari 2017, ia menjalani hukuman percobaan selama empat tahun. Hukuman ini merupakan bagian dari hukuman sebelumnya karena “berusaha menggulingkan pemerintahan.” Untuk itu, ia dihukum penjara sejak 2013 hingga 2015.

Ayah dari satu anak itu berpartisipasi dalam aksi protes anti-Cina dan pemenjaraan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM). Ia juga ikut serta dalam aksi protes menentang perusahaan baja asal Taiwan, Formosa, yang bertanggungjawab atas bencana sampah beracun di sepanjang pantai bagian tengah Vietnam pada April 2016.

Menurut Human Rights Watch (HRW), para penguasa Vietnam seharusnya membatalkan tuduhan pelanggaran terhadap hukuman percobaan untuk Oai dan mengijinkannya pulang.

“Nguyen Van Oai dan banyak pemberani asal Vietnam lainnya mempertaruhkan keselamatan dan kebebasan mereka untuk memperjuangkan demokrasi dan HAM,” kata Brad Adams, direktur Asia HRW.

HRW mengatakan lebih dari 100 aktivis saat ini dipenjara di negara itu karena menggunakan kebebasan berekpresi, berkumpul, berserikat dan beragama.

 

Uskup Protes Keputusan Konggres untuk Mengubah Konstitusi Filipina

Rab, 17/01/2018 - 14:07
Seorang uskup terkemuka di Filipina mengeluarkan sebuah pernyataan pastoral pekan ini yang memprotes keputusan Kongres Filipina untuk mengubah konstitusi guna memperpanjang masa jabatan pejabat terpilih. Uskup Agung Socrates Villegas dari keuskupan agung Lingayen-Dagupan, mantan ketua Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan bahwa “secara moral tidak pantas” untuk menulis ulang undang-undang dasar sebagai dalih untuk memperpanjang persyaratan jabatan politisi. Dia mengatakan bahwa pemimpin Gereja “tidak sadar bahwa konfigurasi ulang pemerintah dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak berprinsip sebagai dalih untuk memperpanjang masa jabatan mereka.” Prelatus tersebut memperingatkan bahwa ada pejabat terpilih yang bahkan menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan mereka “tak terelakan dan perlu.” Dalam sebuah pernyataan pastoral berjudul “Pedoman Moral Pastoral untuk Umat Katolik Kita,” uskup tersebut mengatakan Gereja menemukan bahwa langkah di Kongres “oportunis dan benar-benar ditolak secara moral.” Dia mengatakan bahwa menghindari batas persyaratan  jabatan  yang ditetapkan oleh konstitusi “akan menjadi kesalahan moral yang serius dan ketidakadilan yang luar biasa.” “Ini adalah posisi moral kita bahwa jika hasilnya adalah rancangan undang-undang dasar yang kredibel, maka pengubah yang merancang piagam dasar masa depan negeri ini akan dikenal karena kejujuran dan ketajaman intelektual mereka,” kata Uskup Agung Villegas. Dia mengatakan mereka yang harus menulis ulang konstitusi, jika perlu, harus “bebas dari kepentingan pribadi yang mungkin membuat hasil karyanya tidak dipercayai.” Ia juga mengingatkan umat Katolik akan “tanggung jawab Kristiani mereka” sebagai warga negara untuk mengetahui masalahnya. “Merupakan kewajiban sebagai orang percaya untuk membuat pilihan yang benar-benar adil, adil secara sosial dan memberdayakan,” kata prelatus tersebut. Pergeseran dari bentuk pemerintahan kesatuan ke federal adalah salah satu janji Presiden Rodrigo Duterte selama kampanye pemilihannya di tahun 2016. Presiden mengatakan bahwa dia perlu “mengkonfigurasi ulang” sistem tersebut untuk memberikan otonomi ke daerah. Duterte mengeluarkan perintah untuk menciptakan sebuah lembaga yang akan meninjau kembali konstitusi dan mengajukan rekomendasi ke Kongres. Dia mengatakan bahwa dia belum menyebutkan nama anggota lembaga yang akan terdiri dari 25 orang. Awal bulan ini, para pemimpin kongres mengumumkan bahwa mereka akan berkumpul sebagai Majelis Konstituante untuk membuat amandemen piagam tersebut. Namun, kelompok aktivis menolak usulan perubahan piagam tersebut, dengan mengatakan bahwa ini adalah upaya Duterte untuk memaksakan sebuah kediktatoran. Renato Reyes, sekjen kelompok kiri Bayan, mengatakan amandemen konstitusi yang diusulkan hanya akan “mengisolasi dan mencabut hak” rakyat dan memberi presiden “kekuatan tak terkendali”. “Duterte memiliki kekuatan eksekutif dan legislatif selama periode sebelum kongres federal  bersidang,” kata Reyes. Dia mengatakan itu persis seperti yang diktator mendiang Ferdinand Marcos saat membuat perubahan konstitusi tahun 1973. Nardy Sabino dari the Promotion of Church People’s Response mengatakan bahwa pendirian negara-negara federal hanya akan melayani kepentingan dinasti politik dan bangsawan. “Federalisme tidak akan memberi kekuasaan kepada rakyat, akan memungkinkan keluarga politik di daerah untuk memerintah dan memiliki kerajaan dan wilayah mereka sendiri,” katanya.

Halaman