UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 1 jam 48 mnt yang lalu

Tiga Gereja Tampung Pengungsi di Myanmar 

Sel, 24/04/2018 - 18:13

Lebih dari 900 warga sipil mengungsi dan tinggal di tiga gedung gereja di Negara Bagian Kachin, Myanmar, di tengah pertempuran antara militer dan pemberontak Kachin.

Para pengungsi yang berasal dari Desa Kasung dan Desa Zup Mai tersebut tinggal di dua gedung gereja Katolik dan sebuah gedung gereja Baptis di Kota Namti setelah sejumlah kelompok Gereja menyelamatkan mereka pada Minggu (22/4).

Pastor Peter Hka Awng Tu, pastor kepala Paroki Katedral St. Kolumban, mengatakan warga Desa Zup Mai harus berjalan kaki selama tiga hari setelah meninggalkan rumah mereka pada Jumat (20/4) lalu.

Menurut imam itu, umat paroki menyumbang pakaian dan makanan kepada para pengungsi pada Senin (23/4).

Ia mengatakan mereka menyelamatkan warga sipil termasuk wanita, anak-anak dan orang tua itu setelah bertemu dengan komandan militer yang memberi lampu hijau.

“Saat ini warga tidak bisa pulang ke desa mereka karena situasi tidak aman bagi mereka, pertempuran yang lebih besar bisa saja terjadi. Kelompok-kelompok Gereja akan terus memberi bantuan kemanusiaan,” katanya kepada ucanews.com.

Pada Jumat (20/4), militer Myanmar melancarkan serangan udara untuk melawan Laskar Kemerdekaan Kachin (LKK) di dekat Desa Kasung. Akibatnya, ratusan orang mengungsi.

Lebih dari 1.000 warga Desa Kasung yang terletak sekitar 25 kilometer dari Kota Namti mengungsi pada Agustus 2017 menyusul pertempuran antara militer dan LKK.

Kota Namti terletak sekitar 26 kilometer dari Myitkyina, ibukota Negara Bagian Kachin.

Pengungsi baru membawa barang milik mereka sebelum kelompok-kelompok Gereja membawa mereka ke gedung gereja di Kota Namti pada Minggu (22/4) lalu. (Foto: Konvensi Baptis Kachin) 

 

Lebih dari 2.000 orang masih terjebak di sebuah hutan sejak pertempuran antara militer dan pemberontak LKK terjadi di dekat Desa Awng Lawt dan desa-desa sekitar pada 11 April.

Sekitar 200 umat Katolik masih terombang-ambing setelah menghadiri sebuah perayaan yubileum pada 8-9 April di Tanai, sebuah wilayah pertambangan emas dan ambar. Mereka juga tidak bisa pulang ke desa, kata Pastor Awng Tu.

Imam itu mengatakan Uskup Myitkyina Mgr Francis Daw Tang bertemu Mayor Jenderal Nyi Nyi Swe, komandan militer, pada 16 April lalu untuk membicarakan tentang warga sipil yang terjebak, bantuan kemanusiaan, pertempuran yang masih berlangsung dan proses perdamaian.

Pendeta Hkalam Samson, ketua Konvensi Baptis Kachin, mengatakan Gereja dan para donatur menyediakan tempat berteduh, makanan dan barang-barang lainnya kepada para pengungsi yang baru tiba.

“Sementara kami begitu prihatin dengan keselamatan warga sipil yang tetjebak di hutan dan kekurangan makanan serta tidak bisa mengakses kelompok bantuan, semakin banyak pertempuran terjadi yang mengakibatkan semakin banyak orang mengungsi,” katanya kepada ucanews.com.

Pemimpin Gereja Baptis itu mengatakan Gereja Katolik dan Gereja Baptis tengah merencanakan program pemukiman kembali bagi mereka yang telah dua kali mengungsi dan mereka yang tidak bisa pulang ke rumah.

Sekitar 3.000 orang mengungsi di Negara Bagian Kachin, demikian laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (23/4).

Di Negara Bagian Kachin, 90 persen penduduknya adalah umat Kristiani. Mereka telah menyaksikan pertempuran sporadis selama beberapa dekade. Lebih dari 100.000 orang masih mengungsi di negara bagian ini dan Negara Bagian Shan sejak pertempuran mulai terjadi kembali pada 9 Juni 2011.

Militer meningkatkan perlawanan di Negara Bagian Kachin sejak awal Desember lalu dengan melancarkan serangan terhadap LKK dengan menggunakan artileri berat, helikopter dan pesawat tempur.

Pemerintah berjanji untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade tersebut. Namun pertikaian baru telah merusak inisiatif damai. Pertempuran ini juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh Konselor Negara Aung San Suu Kyi terhadap militer.

 

Di Pakistan, Wanita Protestan Dibunuh Setelah Menolak Menikahi Pria Muslim

Sel, 24/04/2018 - 15:19

Seorang wanita beragama Protestan meninggal di Pakistan setelah seorang pria beragama Islam membakarnya karena menolak meninggalkan iman Kristiani dan menikahinya.

Asma Yaqoob, 25, merupakan asisten rumah tangga di rumah milik seorang Muslim di Sialkot, 106 kilometer dari Lahore, ketika insiden terjadi pada Selasa (17/4).

Setelah dibawa ke sebuah rumah sakit setempat, Asma kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Mayo di Lahore. Ia mengalami 90 persen luka bakar di sekujur tubuhnya dan meninggal pada Minggu (22/4).

Ayahnya, Yaqood Masih, menuduh Rizwan Gujjar menyiram anaknya dengan air keras atau bensin dan membakarnya.

“Kami sedang mengunjungi Asma pada 17 April malam ketika seseorang mengetuk pintu. Dia keluar untuk melihat dan beberapa saat kemudian kami mendengar dia menjerit di halaman,” kata Masih dalam laporannya kepada polisi.

“Pakaiannya terbakar. Kami melihat Gujjar kabur. Kami mengejar dia tapi dia berhasil lolos. Dia ingin menikahi anak saya, tapi anak saya menolak karena perbedaan agama,” lanjutnya.

Gujjar, seorang pembuat spanduk, saat ini ditahan polisi. Polisi mengatakan ia mengaku melakukan kejahatan tersebut.

Pemakaman Asma diadakan pada Senin (23/4) di Sialkot. Menteri Hak Asasi Manusia dan Minoritas Punjab, Khalil Tahir Sindhu, mengunjungi keluarganya pada Selasa (24/4).

Dalam sebuah pernyataan pers beberapa jam setelah kematian Asma, Yayasan Cecil dan Iris Chaudry, sebuah kelompok Katolik, mengutuk “aksi brutal dan mengerikan” itu dan menuntut keadilan bagi Asma.

“Gujjar memaksa dia untuk masuk Islam … kami sudah minta hakim di Pakistan untuk memperhatikan kejahatan mengerikan ini dan untuk memastikan bahwa pelaku diadili,” demikian pernyataan pers tersebut.

Komite Aksi Kristiani Pakistan (KAKP) menyampaikan pesan kepada para perempuan Kristiani dalam sebuah video.

“Kami salut atas keteguhan iman Asma. Saya minta kalian untuk melaporkan pelecehan seksual atau psikis kepada pendeta, imam dan tokoh politik kalian atau kepada seorang teman yang tulus. Kami akan mencatat dan membantu kalian mendapatkan keadilan. Namun umat Kristiani harus melakukan protes secara damai,” kata Pendeta Amjad Niamat, ketua KAKP.

“Keluarga miskin biasanya ditekan untuk mencabut laporan, menerima diya (uang darah) dan berdamai dengan pelaku. Kami menuntut agar kasus ini disidangkan di pengadilan khusus, bukan pengadilan negeri,” lanjutnya.

Asisten rumah tangga Kristiani sering menjadi subyek penyiksaan dan pelecehan di Pakistan. Tahun 2010, Kiran George diperkosa dan dibakar oleh anak laki-laki majikannya di Sheikhupura. Ia juga meninggal di Rumah Sakit Mayo.

Pada tahun yang sama, Shazia Masih, seorang asisten rumah tangga beragama Katolik, ditemukan tewas dengan luka bekas siksaan di tubuhnya di rumah Chaudhry Muhammad Naeem, mantan ketua Lahore Bar Association, sebuah organisasi pengacara. Pengacara Muslim ini dan keluarganya dinyatakan bebas oleh sebuah pengadilan pada November 2010.

Menurut laporan Yayasan Penyintas Air Keras, sebanyak 153 serangan air keras terjadi pada 2014, namun jumlah korban turun 52 persen pada 2016. Sebagian besar korban adalah perempuan. Sekitar 85 persen dari serangan air keras terjadi di Punjab. Banyak anak menjadi korban karena berada di dekat korban.

Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan mencatat sebanyak 51 serangan air keras dengan 67 korban perempuan pada 2016.

 

Misionaris Prancis ‘Menabur Benih Kebaikan’ di Vietnam

Sel, 24/04/2018 - 12:45

Konferensi Waligereja Vietnam memberi penghormatan kepada kogregasi religius Prancis untuk membantu ratusan rohaniwan lokal selama 25 tahun terakhir.

Uskup Agung Hue Mgr Joseph Nguyen Chi Linh, ketua Konferensi Waligereja Vietnam, mengatakan Misi Etrangeres de Paris (Masyarakat Misi Asing Paris, MEP)) telah mensponsori 169 imam Vietnam dan 14 biarawati untuk belajar filsafat, teologi, ilmu hukum kanonik dan ilmu sosial di Institut Catholique de Paris (Universitas Katolik Paris) sejak 1993 setelah pemerintah komunis melonggarkan cengkeramannya terhadap agama.

Uskup Agung Linh, yang memperoleh gelar doktor  bidang filsafat lulusan tahun 2003, mengatakan 16 alumninya telah menjadi uskup dan uskup agung,  sementara yang lain menjadi pengajar di seminari dan Provinsial dan menjabat berbagai posisi penting di Gereja lokal.

“Gereja lokal memiliki pencapaian luar biasa ini berkat upaya MEP  menanam benih yang baik di ladang evangelisasi di Vietnam,” kata Uskup Agung Linh, seraya menambahkan  umat memenuhi kebutuhan mendesak dengan menghasilkan imam yang terdidik baik  mengembangkan Gereja lokal.

Prelatus,  68,  yang menjadi anggota kehormatan MEP pada 28 Februari, berbicara pada pertemuan para pastor dan umat di Pastoral Center di kota Hue pada 18-19 April.

Superior General MEP, Pastor Gilles Reithinger, pendahulunya, Pastor Jean Baptiste Etcharren dan anggota MEP lainnya termasuk di antara 140 uskup, imam, dan rohaniwan lainnya pada pertemuan tersebut.

Uskup Agung Linh mengatakan acara itu merupakan kesempatan bagi Gereja lokal untuk menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam kepada MEP dan bagi penerima beasiswa  memperkuat hubungan.

Uskup Joseph Vu Van Thien dari keuskupan Hai Phong, yang menyelesaikan studi teologi di universitas Paris  tahun 2000, mengatakan semua mahasiswa bersyukur atas kesempatan mereka untuk belajar dan menjadi dewasa dalam iman untuk melayani Gereja lokal.

“Sangat penting bahwa semua mahasiswa telah mempelajari  pelajaran tentang komitmen untuk melayani, semangat evangelisasi dan menjangkau orang-orang dari misionaris MEP dan profesor dari universitas,” katanya.

Uskup Thien, ketua Komisi Kepemudaan Konferensi Waligereja Vietnam, memuji para misionaris MEP, terutama Pastor Etcharren, karena sudah menghabiskan hidup mereka untuk melayani Gereja di Vietnam dan menjadikan Vietnam seperti keluarga mereka di masa-masa sulit.

Pastor Etcharren mengatakan 82 misionaris MEP termasuk dia sendiri dipaksa meninggalkan Vietnam selatan segera setelah pasukan komunis menguasai negara itu pada April 1975. Dia bekerja dengan umat Katolik dan orang-orang dari agama lain di provinsi-provinsi pusat dari 1959 hingga 1975 ketika pertempuran sengit terjadi antara pasukan AS – yang didukung pasukan Vietnam selatan melawan pasukan komunis di daerah-daerah ini.

Imam Prancis, yang berbicara bahasa Vietnam dengan aksen Hue, mengatakan: “Saya cinta dan melihat Vietnam sebagai tanah air saya.” Misionaris berusia 86 tahun itu berhasil mengunjungi Keuskupan Agung Hue  tahun 1994 dan telah tinggal di sana sejak tahun 2000.

Selama pertemuan, para peserta merayakan Misa khusus untuk menandai ulang tahun imamat ke-60  Pastor Etcharren di Katedral Phu Cam. Sekitar 500 orang menghadiri upacara itu.

Para peserta juga mengunjungi situs-situs Buddhis dan Katolik termasuk makam imam Prancis Leopold Cadiere, seorang misionaris MEP yang ahli dalam budaya dan cerita rakyat Vietnam. Mereka juga menyaksikan pertunjukan budaya oleh para biarawati Lovers of the Holy Cross.

MEP dibentuk tahun  1658 untuk memperkenalkan misi Katolik ke Asia. Pendirinya adalah Pastor  Fransiskus  Pallu dan Pastor Lambert de la Motte, yang oleh Paus Alexander VII ditunjuk menjadi vikaris apostolik untuk dua vikariat pertama Vietnam, Dang Ngoai (Tonkin) dan Dang Trong (Cochin Cina),  tahun 1659.

Ribuan anggotanya ditugaskan  mendidik rohaniwan setempat, memberikan pelayanan pastoral bagi umat Katolik dan mengajar agama Katolik ke orang lain.

Banyak anggota mengalami penganiayaan agama yang parah oleh pihak berwenang Vietnam selama abad ke-17, 18 dan 19. Dua uskup dan delapan imam dari MEP berada di antara 117 martir Vietnam yang dikanonisasi oleh Santo Paus Yohanes Paulus II pada 19 Juni 1988.

 

Hukuman Mati ‘Tidak akan Menghentikan’ Krisis Perkosaan Anak di India

Sel, 24/04/2018 - 12:32

Konferensi Waligereja India meragukan keefektifan pemerintah India memperkenalkan hukuman mati bagi  pemerkosaan anak setelah seruan nasional  mensahkan undang-undang (UU) yang tegas  untuk mengakhiri ancaman itu.

Presiden India Ram Nath Kovind pada 22 April mengesahkan UU  hukuman mati bagi mereka yang dijatuhi hukuman karena memperkosa anak-anak perempuan di bawah usia 12 tahun, sehari setelah kabinet pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menyelesaikan RUU tersebut.

Pemerintah bergerak cepat melalui UU  darurat, yang perlu disahkan dalam sidang parlemen berikutnya, di tengah kemarahan atas meningkatnya kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak-anak.

“Undang-undang itu tampaknya merupakan reaksi spontan untuk meredakan kemarahan publik,” kata biarawati  Katolik dan pekerja sosial Suster Lizy Thomas dari negara bagian Madhya Pradesh. Dia ragu apakah hukuman mati atau hukuman penjara yang lebih lama bisa membantu menghentikan perkosaan.

India melaporkan 10 kasus pemerkosaan anak lagi pada saat UU  itu diberlakukan, demikian menurut laporan media.

Kasus yang paling banyak dibicarakan adalah pemerkosaan dan pembunuhan  seorang gadis berusia 8 tahun di daerah Jammu  yang diduga berniat  mengusir komunitas Muslim dari daerah itu.

Beberapa anggota Partai Modi Bharatiya Janata bergabung dengan kelompok Hindu  awal bulan ini  mendukung mereka yang ditangkap karena kejahatan tersebut.

“Pemerkosaan,  apakah itu anak atau jenderal dan hukumannya harus sama untuk semua yang melakukan kejahatan,” kata Suster Thomas kepada ucanews.com.

UU juga meningkatkan hukuman minimum untuk pemerkosaan hingga 10 tahun penjara dari tujuh tahun saat ini. Maksimal adalah penjara seumur hidup.

Ketentuan baru juga bertujuan  mempercepat penyelidikan dan prosedur pengadilan untuk perkosaan anak. Polisi harus menyelidiki kasus ini dalam waktu dua bulan dan persidangan harus diselesaikan dalam dua bulan.

“Kami memiliki beberapa undang-undang di negara ini. Meningkatnya undang-undang atau menambah hukuman tidak mengurangi kejahatan,” kata Suster Thomas. Masalahnya adalah efisiensi penegakan hukum, yang hampir selalu membantu orang kaya dan berkuasa lolos, katanya.

Sebuah laporan pemerintah federal mengatakan India mencatat 38.947 kasus perkosaan  tahun 2016 dan sekitar 8.000 korban adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun. Rincian menunjukkan bahwa 520 korban adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun, sementara 1.596 berusia 6-12 dan 6.091 berusia 12-16 tahun.

Kelompok sukarelawan Child Rights and You (CRY) mengatakan kejahatan terhadap anak di bawah umur melonjak 460 persen dalam 10 tahun. Tahun  2006, India melaporkan 18.967 kejahatan seperti itu tetapi jumlahnya meningkat menjadi 106.958 tahun  2016.

“Lebih dari 50 persen kejahatan terhadap anak-anak tercatat hanya di lima negara bagian: Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Delhi dan Bengal Barat,” kata CRY. Dalam sebuah pernyataan. Juga dicatat bahwa sebagian besar kejahatan terhadap anak adalah kejahatan seksual.

Madhya Pradesh adalah yang pertama dari 29 negara bagian di India yang menerapkan hukuman mati untuk pemerkosa anak pada  Desember 2017.

Keraguan Gereja 

“Tidak ada keraguan bahwa situasi luar biasa menjamin tindakan yang luar biasa,” kata Uskup Agung Bhopal Mgr Leo Cornelio  yang memimpin dewan para uskup di Madhya Pradesh. Dia meragukan apakah hukuman mati untuk pemerkosa anak bisa membawa perubahan sosial.

Hukum India sudah memiliki ketentuan untuk menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang dihukum karena kasus pembunuhan “langka”.

“Saya ragu apakah hukuman mati bisa menjadi alat pencegah yang kuat terhadap budaya perkosaan,” kata Uskup Agung Cornelio kepada ucanews.com. “Sebaliknya pemerintah dan masyarakat pada umumnya harus bekerja sama  mengubah pola pikir warganya  menghormati kehidupan, wanita dan anak-anak.”

“Kami sebagai masyarakat gagal  menjunjung nilai-nilai dasar manusia dengan segala martabat luhurnya. Kecuali kita mereformasi masyarakat kita dan diri kita sendiri, hukum yang keras saja tidak akan mengubah pola pikir orang, tetapi itu bisa menjadi jera. Dalam banyak kasus, para pelaku dipengaruhi oleh materi pornografi yang mudah tersedia di internet melakukan serangan seksual pada gadis-gadis kecil atau perempuan,” kata Uskup Cornelio.

“Kita perlu mendidik anak-anak tentang tabu seks di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan keluarga kita untuk menghindari insiden berdarah seperti itu. Kecuali kita melakukannya, hukum tidak dapat membatasi insiden seperti itu,” katanya.

Hukuman mati tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk merubah diri.

Gereja Katolik telah menentang hukuman mati dan para pemimpin Gereja di India terus secara konsisten menentang hukuman mati.

“Jika mereka semua dikirim ke tiang gantungan, mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan  bertobat dan kembali ke kehidupan normal,” kata Uskup Agung Cornelio,

Seorang awam Katolik, Daniel John, mengatakan hukuman mati bukanlah solusi untuk kejahatan keji seperti pemerkosaan anak.

 

Seorang Biarawati Australia Membuat  Duterte Marah 

Sen, 23/04/2018 - 13:51

Dia digambarkan sebagai wanita rapuh, tua, kurus dan lemah, tetapi dia memaksa pemimpin Filipina  berbicara di depan publik.

“Kamu siapa?” Presiden Rodrigo Duterte marah. “Kamu tidak punya hak untuk mengkritik kami …. Hanya karena kamu seorang biarawati?

Presiden bahkan mengakui bahwa dia secara pribadi memerintahkan penyelidikan atas kegiatan Suster Patricia Anne Fox.

Siapa sebenarnya biarawati Australia berusia 71 tahun yang penahanannya memonopoli berita utama di Manila?

Suster Pat, begitu biasanya teman-temannya memanggil dia, berasal dari Kongregasi Suster-suster Putri Sion yang telah bekerja di Filipina sejak tahun 1990.

Marie Theodor Ratisbonne dan saudaranya Marie-Alphonse Ratisbonne mendirikan kongregasi misionaris itu di Perancis  tahun 1843.

Tahun 1890, kongregasi itu hadir di Australia dengan sebuah misi “meningkatkan hubungan Katolik-Yahudi dan  menghadirkan kasih setia Tuhan bagi orang-orang Yahudi.”

Sister Pat praktis tumbuh bersama para Suster Putri Sion. Pendidikan dasar dan sekolah menengahnya berada di lembaga yang dikelola oleh kongregasi putri Sion di Melbourne.

Dia ingin menjadi guru, tetapi karena kesulitan keuangan, biarawati itu bekerja di bank selama tiga tahun untuk membiarkan saudara-saudaranya menyelesaikan sekolah menengah.

Sister Pat  masuk ke kongregasi itu tahun 1969 setelah mengikuti pelatihan guru selama dua tahun. Setelah sepuluh tahun, ia mengucapkan kaul kekalnya sebagai seorang misionaris religius.

Kepeduliannya kepada masyarakat miskin perkotaan di Melbourne, “di mana orang tidak memiliki uang untuk membayar pengacara,” mendorongnya  belajar hukum  tahun 1980.

Setelah lulus ujian  menjadi pengacara  tahun 1984, biarawati itu diundang ke Filipina meninjau kerjasama Filipina-Australia untuk melihat situasi ekonomi di negara tersebut.

“Saya jatuh cinta dengan orang Filipina. Saya terinspirasi oleh ketangguhan dan rasa humor mereka, bahkan di tengah krisis,” katanya kepada ucanews.com.

Dia mengatakan kongregasinya perlu “melihat dunia melalui mata orang miskin” dan mereka melihat kemiskinan yang meluas di Asia.

Provinsi Kongregasi Suster Pat di Australia kemudian memberinya mandat  mengabdi di Asia.

“Kami melihat ke berbagai negara, tetapi saya memiliki sedikit condong ke Filipina,” katanya.

Tahun 1990, Sr. Oonagh O’Shea dan Sr. Pat tiba di negara itu  mulai bekerja. Almarhum teolog dan Uskup Infanta Mgr Julio Xavier menampung para suster itu.

Pekerjaan misionaris dimulai setahun setelah para biarawati tiba. Sebelum terlibat dalam kerja komunitas, mereka harus mengambil kursus bahasa di kota Davao.

“Komunikasi adalah alat penting dalam setiap dialog, terutama dengan budaya,” kata Sr. Fox dalam bahasa Tagalog dengen fasik.

Biarawati itu kemudian tinggal selama lima tahun di provinsi Aurora, selatan Manila, untuk bekerja di komisi keadilan dan perdamaian di keuskupan Infanta.

“Mereka mengundang saya karena mereka tahu saya seorang pengacara. Kami melakukan banyak penelitian tentang pertambangan dan berbagai masalah pertanahan,” kata biarawati itu.

Hasil penelitian Sr. Pat digunakan mengadvokasi petani tentang hak mereka atas tanah dan dampak pertambangan yang merusak pertanian dan lingkungan.

Biarawati itu kemudian menjadi koordinator Misionaris Pedesaan Filipina di mana dia dikenal dengan perjuangannya yang lebih besar untuk reformasi tanah.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke ucanews.com, Sister Badic mengatakan bahwa pekerjaan Sr. Pat sebagai seorang misionaris merupakan alasan mengapa dia terlihat di antara orang miskin.

Pihak imigrasi Filipina menggunakan gambar Sr. Pat yang mengunjungi seorang petani yang ditahan sebagai bukti yang membuktikan keterlibatannya dalam kegiatan politik.

“Mengikuti amanat misi Gereja  mewartakan Kabar Baik kepada orang miskin, pada saat itu ia memberikan hidupnya sebagai seorang religius  melayani orang miskin dan mereka yang terabaikan dalam masyarakat,” demikian bunyi pernyataan dari pemimpin kongregasi putri Sion.

Meskipun sudah tua, Sister Pat tidak pernah berpikir  pensiun dari pekerjaannya, meskipun dia memaksa dirinya  mengurangi kegiatannya. Tanggung jawabnya sebagai pemimpin kongregasi di provinsial di Filipina juga mengharuskan dia  melakukan pekerjaan administrasi.

“Seorang pekerja Gereja tidak pernah pensiun,” katanya, “selama ada udara dan Anda bernapas.”

Tahun  2015, suster itu bergabung dengan organisasi para petani sebagai direktur spiritualnya. Dia pergi ke daerah-daerah terpencil  mendengarkan cerita para petani.

Dia juga mengelola program kongregasi untuk pertanian organik dengan memberikan pelatihan teknis kepada petani.

Biarawati itu merasa “lucu dan agak sebal” karena dia dituduh melibatkan dirinya dalam politik ketika dia mengunjungi para petani di Mindanao baru-baru ini.

“Aku ada di sana bukan  menyelidiki sesuatu tetapi  mengunjungi mereka yang dipenjara. Menurutmu, apa yang seorang penasihat spiritual lakukan?” katanya.

“Pemerintah harus mencoba memahami sifat pekerjaan saya sebagai seorang misionaris. Saya berbicara dengan orang-orang tanpa memandang iman, keyakinan politik, atau afiliasi mereka,” kata Suster Pat kepada ucanews.com.

Dia mengeluh bahwa penahanannya di biro imigrasi minggu ini menarik terlalu banyak perhatian.

“Saya tidak terbiasa berada dalam sorotan. Saya seorang pekerja dalam sunyi. Saya tidak ingin terlalu banyak perhatian. Saya pikir saya tidak pantas mendapatkan ini,” katanya.

“Tetapi saya tidak lelah,” katanya, seraya menambahkan  orang-orang yang muncul  mendukungnya, terutama para petani, para imam dan para suster, mendorong  dia terus berjalan.

Ketika ditanya apakah dia takut, dia mengatakan dia “takut dideportasi atau ditolak masuk” kembali ke negara itu. “Jika saya akan mati, saya harus mati di Filipina,” katanya.

“Aku tidak bisa mati dan dikubur di Australia sementara hatiku ditinggalkan di sini.”

 

Tindakan Keras Terhadap Gereja Terus Meningkat di Provinsi Henan

Sen, 23/04/2018 - 10:32

Setelah menghalangi anak-anak di bawah umur memasuki gereja-gereja dan menyita taman kanak-kanak yang dikelola Gereja, tindakan keras Beijing terhadap Gereja Katolik dan Gereja Protestan semakin intensif di tujuh dari 10 keuskupan di provinsi Henan, Cina Tengah dimana  gereja-gereja dihancurkan dan diserbu serta ratusan Alkitab dan buku-buku rohani  disita.

Satu contoh, sebuah sumber mengatakan kepada ucanews.com bahwa gereja Katolik dan pastoran dihancurkan di desa Hutuo, kota Xicun, kota Gongyi, Keuskupan Luoyang pada 17 April. Para imam  juga diusir.

Desa Hutuo adalah kampung halaman dari mendiang Uskup “Gereja bawah tanah” Mgr Li Hongye, yang diangkat oleh Vatikan tetapi tidak diakui oleh Asosiasi Patriotik Katolik  Tiongkok. Untuk kedua kalinya makam uskup itu dihancurkan pada 17 April. Pertama kali dimusnahkan  tahun 2011, hanya 10 hari setelah dia dikuburkan tetapi kemudian dipasang kembali.

Dua imam bawah tanah dari keuskupan yang sama diusir dari paroki mereka pada 1 April dan barang-barang mereka ditambah properti Gereja disita, kata sumber lain kepada ucanews.com.

“Saya juga mendengar bahwa pihak berwenang juga mendorong orang dengan imbalan jika mereka melaporkan bahwa kedua imam kembali  melayani sakramen atau merayakan Misa,” kata sumber itu.

Video di atas menunjukkan sisa-sisa gereja dan pastoran di desa Hutuo, kota Xicun, Kota Gongyi, Keuskupan Luoyang. Desa ini adalah kampung halaman dari mendiang Uskup Li Hongye dari Gereja bawah tanah.

 

Di gereja Katolik Beixishangcun, Keuskupan Xinxiang pada  18 April, Alkitab anak-anak dan buku-buku rohani  diambil oleh petugas keamanan. Pihak berwenang juga meminta  menurunkan  salib gereja dan mengambil alih seluruh keuangan gereja.

Buku-buku doa, buku-buku nyanyian di gereja Jiayou dan gereja Youfancun, keuskupan Zhengzhou juga disita paksa.

Para pejabat menyerbu beberapa gereja di keuskupan Zhengzhou dan mengusir anak-anak selama Misa Minggu Paskah. Sejak itu, kendaraan polisi terus ditempatkan di luar gereja setiap hari Minggu, dan setidaknya tiga petugas menghalangi anak di bawah umur, dan bahkan bayi, memasuki gereja di setiap paroki, keuskupan itu.

Pada  17 April, gereja Xincun,  Keuskupan Anyang, diinvestigasi oleh pejabat setempat,   mengambil benda-benda rohani  dan secara paksa menghancurkan salib. Gereja Gaoqiangying di daerah Huaxian di keuskupan yang sama dikunjungi dua kali oleh pejabat yang menyita barang-barang rohani  dan mengusir penjaga gereja. Mereka juga memasang pengumuman dan menempatkan pejabat di luar gereja untuk menghalangi anak-anak di bawah umur pada hari Minggu. Taman kanak-kanak yang dikelola Gereja di keuskupan ditutup. Siswa sekolah diminta  melaporkan keyakinan mereka dan orangtua harus pergi ke sekolah  mendaftarkan anak-anak mereka.

Di Keuskupan Shangqiu, pihak berwenang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah  memberi tahu warganya bahwa beragama dilarang. Orang-orang diberitahu bahwa jika ada yang menentang kebijakan ini, anak-anak mereka tidak akan diizinkan  bersekolah dan subsidi untuk orangtua akan dikurangi. Ayat-ayat kitab suci yang dipasang di pintu depan rumah juga dihancurkan.

Sebuah gereja di Keuskupan Puyang juga dihancurkan sementara para pejabat dari provinsi Qingfeng memaksa paroki-paroki  memberikan data anggota Gereja,  termasuk nama, kartu ID, tempat  kerja dan informasi tempat tinggal.

Di gereja Katolik Qixian di Kaifeng, sebuah spanduk digantung di luar  menyatakan: “Peringatan anti-ritus di  Qixian: tidak ada pendidikan dan propaganda di gereja Katolik.” Dalam organisasi keagamaan keuskupan ini juga dilarang untuk berkhotbah kepada anak-anak di bawah umur.

Sekretaris Partai Komunis, Wang Guosheng

Sebuah Sumber mengatakan bahwa tindakan keras ini diawasi oleh gubernur baru provinsi itu, Sekretaris Partai Komunis Wang Guosheng. Kantor Berita Xinhua yang dikelola negara mengatakan bahwa Wang, 62, menggantikan pendahulu Xie Fuzhan pada pertengahan Maret. Xie, yang dikatakan sebagai pengikut faksi Presiden Xi Jinping, memegang posisi hanya selama dua tahun, yang lebih pendek dari periode biasa untuk provinsi dengan populasi yang begitu besar.

“Gubernur itu dikritik dan sekretaris komisi partai provinsi diganti,” kata sebuah sumber kepada ucanews.com. Sumber itu mengatakan ini  terjadi setelah para pejabat mengunjungi provinsi itu dan menemukan bahwa banyak gereja Protestan didirikan di daerah Xihua dan Luoning yang miskin. Para pejabat ini menemukan bahwa gereja rumah – nama untuk layanan Protestan informal yang tidak diadakan di gereja – berkembang pesat di seluruh provinsi.

“Pengganti Wang sangat sibuk dan mengatakan dia hanya akan butuh satu tahun memperbaiki propinsi itu,” dari gereja yang tidak terdaftar, kata sumber itu.

Menurut sumber, provinsi Henan mulai “memperbaiki” lima agama resmi pada Desember tahun lalu. Namun, sejak awal April Gereja Katolik terus ditekan dengan keras. Masih belum jelas apakah peningkatan penganiayaan di Henan hanyalah masalah lokal atau uji coba untuk kampanye antar provinsi yang lebih luas. Satu sumber menyimpulkan tingkat penganiayaan gereja di Henan.

“Sekarang, Gereja Katolik dan umat beriman  di Henan dianiaya setiap hari, dan tidak ada kebebasan beragama sama sekali,” katanya.

Menurut berbagai sumber, tujuh dari 10 keukupan di Henan, dengan sekitar 167.700 dari hampir 300.000 umat Katolik, telah terpengaruh oleh tindakan pemerintah sejak Wang datang ke Henan. Tahun 2009, populasi Kristen di Henan adalah 2,4 juta, dimana 300.000 adalah umat Katolik.

Ada 1.100 gereja Protestan yang terdaftar dan lebih dari 5.000 ibadahyang terdaftar secara resmi di provinsi ini, tetapi jumlahnya tidak termasuk gereja rumah. Umat ​​Katolik di Henan menduga bahwa tindakan-tindakan penindasan terus diarahkan oleh pemerintah pusat di Beijing.

Sebuah sumber mengatakan bahwa komite partai provinsi meminta wakil sekretaris daerah setempat untuk memimpin dalam penindasan ini. Jika ada masalah yang terjadi selama pelaksanaannya, wakil sekretaris daerah setempat diberitahu untuk terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban kader dan kemudian gereja, kata sumber itu.

 

Umat Katolik Diminta Berdoa Bagi Perdamaian Jelang Pertemuan Intra-Korea

Jum, 20/04/2018 - 21:26

Uskup Uijeongbu Mgr Peter Lee Ki-heon telah lama menantikan momen ketika para pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara bertekad untuk bertemu dalam pertemuan tingkat tinggi di Korea Selatan pada 27 April nanti.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Jumat (13/4) lalu, Ketua Komisi Rekonsiliasi Masyarakat Korea Konferensi Waligereja Korea itu menyampaikan keyakinannya bahwa pertemuan tingkat tinggi tersebut akan mengakhiri perselisihan yang telah terjadi selama beberapa dekade dan membuka era baru perdamaian di Semenanjung Korea.

“Saat ini Semenanjung Korea tengah memasuki masa pergolakan yang penting,” kata prelatus itu dalam pernyataannya yang berjudul “Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.”

“Melalui pertemuan tingkat tinggi intra-Korea dan pertemuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), pengharapan semakin bertumbuh bahwa konfrontasi dan perselisihan yang terjadi selama 65 tahun akan berakhir dan sebuah era baru perdamaian akan datang,” lanjutnya.

Setelah beberapa dekade menyusul Perang Korea yang berakhir dengan gencatan senjata, pertemuan itu akan menjadi pertemuan tingkat tinggi intra-Korea yang ketiga.

Pertemuan tingkat tinggi itu akan berlangsung setelah mantan Presiden Kim Dae-jung bertemu dengan “Pemimpin Terkasih” Kim Jong-il di Pyongyang pada 2000 dan setelah Roh Moo-hyun mengikuti jejak pendahulunya dengan mengunjungi ibukota Korea Utara pada 2007.

Namun kedua pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Sementara upaya untuk menjalin hubungan baik berubah menjadi ancaman perang di tengah baku tembak di sepanjang Zona Demiliterisasi (ZD) yang memisahkan kedua negara itu.

Uskup Lee berharap pertemuan tingkat tinggi itu akan membawa hasil dengan dibantu oleh doa dari umat Katolik.

“Doa-doa kita menuntun pada mujizat luar biasa melalui perantaraan Allah yang membuat segala yang tidak mungkin menjadi mungkin,” katanya.

Gereja Katolik Korea menyatakan “tahun perdamaian pertama” pada 2015 ketika merayakan peringatan ke-70 tahun sejak perpecahan Korea. Dalam gerakan ini, umat Katolik bersatu dalam doa bagi perdamaian setiap hari pada pukul 21.00.

Uskup Lee juga meminta umat Katolik untuk bertekun dalam iman.

“Kita masih punya banyak hambatan yang perlu diatasi untuk dialog (diplomatik) mendatang . Silakan terus berdoa bagi perdamaian kekal di Semenanjung Korea. Solidaritas kita dalam doa akan menjadi landasan yang kuat bagi perdamaian,” katanya.

Ia memohon kepada umat Katolik agar mengevaluasi sikap “permusuhan” yang telah merasuk ke dalam masyarakat Korea sejak Perang Korea berakhir.

“Akibat era ‘Perang Dingin’ yang cukup lama di Korea, sikap permusuhan terhadap sesama mengakar kuat ke dalam masyarakat kita dan Gereja tidak terlepas dari momok ini,” lanjutnya.

“Perselisihan dan perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat Korea Selatan merupakan hambatan besar bagi (keberhasilan) masa depan masyarakat Korea,” katanya.

Namun perubahan sudah dekat karena Korea Utara telah berjanji untuk bertemu pemimpin Cina, Korea Selatan dan AS setelah negara itu mengirim beberapa atlit untuk mengikuti Olimpiade Musim Dingin Pyeongyang.

Pertemuan tingkat tinggi mendatang menandakan pertama kalinya bagi seorang pemimpin Korea Utara untuk menapakkan kakinya ke wilayah Korea Selatan setelah beberapa dekade karena kepala dinasti Kim Jong-un akan bertemu Presiden (petahana) Moon Jae-in di Wilayah Keamanan Gabungan di sebelah selatan ZD.

Sementara itu, hubungan diplomatik mulai mencair secara diam-diam. Ini mengindikasikan adanya penurunan eskalasi yang sangat kuat setelah terjadi retorika selama beberapa bulan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump karena keduanya saling mengancam untuk meluncurkan rudal.

Tidak lama kemudian, Kim melakukan kunjungan secara diam-diam untuk bertemu Presiden Cina Xi Jinping di Beijing pada minggu pertama April ini. Kunjungan ini merupakan kunjungan keluar Korea Utara yang pertama bagi Kim sejak ia mulai menjabat sebagai pemimpin.

Selain itu, Presiden Trump mengirim kepala CIA untuk bertemu Kim secara diam-diam beberapa hari setelahnya untuk melakukan pertemuan yang lebih signifikan antara Presiden Trump dan Kim. Menurut rencana, pertemuan ini akan berlangsung Mei nanti.

 

Para Pejabat Gereja di Filipina Diminta Mundur Jika Ikut Pemilu

Jum, 20/04/2018 - 20:17

Para pejabat Gereja atau organisasi Gereja yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum (Pemilu) di Filipina bulan depan diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya, demikian peringatan seorang uskup setempat.

Peringatan itu dikeluarkan oleh Uskup Cubao Mgr Honesto Ongtioco dalam surat gembala yang dikeluarkan pekan ini, kurang dari sebulan menjelang pemilihan kepala dan anggota dewan desa serta anggota dewan pemuda yang akan berlangsung pada 14 Mei.

Para pejabat Gereja hendaknya melepas jabatan mereka untuk mencegah dugaan terkait upaya pencarian keuntungan atau persepsi bahwa institusi digunakan untuk kegiatan partisan, kata prelatus itu.

Ia mengatakan mereka yang kalah dalam Pemilu bisa melamar kembali posisi yang ditinggalkan. Namun hal ini harus atas persetujuan pastor kepala paroki.

Mereka yang terpilih dan ingin tetap berkarya di paroki, mereka tidak bisa melayani sebagai pejabat dari organisasi Gereja apa pun melainkan hanya sebagai anggota biasa.

“Surat lamaran mereka untuk terus berkarya di paroki akan dimintai persetujuan dari pastor paroki,” kata Uskup Ongtioco.

Meskipun demikian, prelatus itu mengatakan keputusan sejumlah tokoh awam di keuskupannya untuk mengikuti Pemilu merupakan “perkembangan yang perlu disambut baik.”

Menurutnya, hal ini sejalan dengan misi Gereja untuk membarui politik negara itu menurut “prinsip-prinsip dan nilai-nilai Injil.’

Ia kemudian menyebut dokumen Konisili Filipina Kedua yang berisi “kebutuhan mendesak” bagi umat awam “untuk berpartisipasi secara lebih aktif berdasarkan kompetensi dan integritas pribadi dalam politik.”

Namun ia mengatakan kepentingan bersama hendaknya menjadi “standar utama bagi partisipasi” dalam politik.

Pendaftaran kandidat Pemilu telah dimulai pada 14 April dan berakhir pada 20 April.

Otoritas Filipina telah menerapkan larangan membawa senjata dan mendirikan pos-pos polisi dan militer sebagai persiapan Pemilu.

Juru bicara militer Brigjen. Bievenido Datuin menjamin bahwa militer tidak melihat adanya ancaman khusus terhadap Pemilu.

Ia mengatakan pengerahan tentara dan polisi bertujuan untuk membantu pemilih dan “mengantisipasi upaya apa pun yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mungkin mengancam ketertiban umum.”

Masyarakat Filipina akan memilih kepala dan anggota dewan desa serta anggota dewan pemuda di 42.028 barangays (desa) di seluruh negara itu.

Barangay merupakan unit pemerintah terkecil di Filipina.

 

Duterte Perintahkan Investigasi Aktivitas Biarawati Australia

Jum, 20/04/2018 - 15:34

Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara pribadi memerintahkan penyelidikan tentang  kegiatan biarawati Australia, Patricia Fox, karena “perilakunya tidak tertib” dan “pelanggaran kedaulatan.”

Suster  berusia 71 tahun itu ditangkap dan ditahan oleh petugas imigrasi pada 16 April.

Pihak berwenang menangkap biarawati itu  karena partisipasinya dalam unjuk rasa protes dan juga  dilaporkan “terlibat dalam kegiatan politik.”

Suster Fox bekerja di negara itu selama 27 tahun terakhir, sebagian besar waktunya  dihabiskan mengurusi petani miskin dan komunitas suku.

Pejabat imigrasi membebaskan  biarawati itu pada 17 April.

“Saya memerintahkan bahwa dia tidak dideportasi sekaligus, tidak ditangkap, tetapi diundang ke penyelidikan karena perilaku tidak tertib,” kata Duterte kepada tentara pada upacara militer di Manila pada 18 April.

Presiden mengatakan hanya orang Filipina yang berhak mengkritik pemerintahannya.

“Tetapi jika saya  dihina, meskipun  seorang biarawati Katolik dan kamu adalah orang asing, siapa kamu?” kata Duterte marah. “Jangan biarkan dia masuk karena biarawati itu tidak punya rasa malu! Kamu tidak punya hak untuk mengkritik kami.”

Presiden mengatakan, Suster Fox seharusnya memfokuskan perhatiannya pada masalah Gereja dan bagaimana pemerintah Australia menolak pengungsi.

“Anda terlalu sombong dalam memandang Filipina. Anda melakukan pelanggaran hak asasi manusia (di Australia) dan itu lebih buruk. Setidaknya di sini saya hanya membunuh penjahat,” kata Duterte.

Aktivis hak asasi manusia menyalahkan “perang total” pemerintahan Duterte terhadap narkoba hingga tewasnya ribuan pengguna dan pengedae narkoba yang dicurigai pada tahun lalu.

Presiden mengatakan dia akan secara pribadi memerintahkan penangkapan Suster Fox jika dia tertangkap sedang menyerang pemerintah dalam demonstrasi dan unjuk rasa protes.

Penganiayaan orang Gereja

Konferensi Waligereja Filipina dan Persekutuan Gereja-gereja di Filipina mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan Suster Fox adalah “pukulan paling baru terhadap para pekerja Gereja dan lembaga agama.”

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 19 April, Forum Pemimpin Gereja Ekumenis mencatat apa yang digambarkan oleh para uskup sebagai “kekerasan yang tak terkatakan” yang dilakukan terhadap orang-orang Gereja.

“Gereja  Filipina hidup dalam masa-masa sulit,” bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Uskup Deogracias Iniguez, mewakili Konferensi Wali Gereja Filipina dan Pemimpin Gereja Felixberto Calang mewakili Persekutuan Gereja – Gereja Filipina.

Para pemimpin Gereja itu mengatakan mereka “mengecam keras tindakan tidak masuk akal” ini yang diambil oleh pemerintah Filipina. “Kami menyatakan kemarahan atas perbuatan jahat ini,” ujar mereka lebih lanjut.

“Kami tidak dapat memahami mengapa orang-orang Gereja menjadi sasaran penganiayaan politik. Kapan telah menjadi penjahat karena menemani orang miskin dan tertindas dalam perjuangan mereka?” tulis pernyataan itu.

“Sejak kapan orang yang memberitakan Firman Allah dan menghidupi karya-karya Kristus menjadi sebuah kejahatan?”

Para uskup mengatakan apa yang terjadi pada Suster Fox “mengirim pesan yang mengerikan kepada semua orang,” terutama setelah pembunuhan pastor Katolik Marcelito Paez pada  Desember dan penangkapan dan penahanan pemimpin Gereja Protestan Carlo Morales tahun lalu.

“Penganiayaan terhadap orang-orang Gereja tidak hanya mengungkapkan pedang pemerintah yang lalim yang berusaha  menekan peran Gereja sebagai kompas moral masyarakat,” kata para uskup.

“Ini memberi pesan yang kuat betapa berbahayanya berbagai upaya  pemerintah (Duterte) untuk mengkriminalisasi perbedaan pendapat yang sah,” tambah mereka.

Para pemimpin Gereja kemudian menyerukan  umat beriman “dengan berani menolak kekerasan negara dan penindasan politik, dan terus membela dan bekerja dalam solidaritas dengan orang miskin, yang  dirampas dan ditindas.”

 

Orang Kristen Tamil Protes Kekerasan dan Pelecehan

Jum, 20/04/2018 - 10:57

Ribuan orang Kristen turun ke jalan memprotes pemerintah  negara bagian Tamil Nadu di India selatan pada 17 April untuk menuntut tindakan pemerintah menghentikan  pelecehan dan kekerasan terhadap orang Kristen yang meningkat.

Sekitar 20.000 orang Kristen dari berbagai denominasi memenuhi jalan-jalan di 16 kota dengan  meneriakkan slogan-slogan menentang kelambanan pemerintah  memeriksa aktivitas anti-Kristen yang diduga dilakukan oleh kelompok Hindu kasta atas.

Sinode Gereja Pantekosta di Tamil Nadu mengorganisir demonstrasi itu karena orang Kristen  mengalami 15 kasus kekerasan dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Insiden itu termasuk kematian misterius seorang pendeta yang ditemukan meninggal seminggu setelah dia mengadu  kepada polisi tentang pelecehan dari umat Hindu garis keras.

“Kami menghadapi banyak penganiayaan di negara kami,” kata sekjen Sinode K.B. Edison  kepada ucanews.com.

“Demonstrasi damai itu mendapatkan perhatian negara dan pemerintah federal tentang kebutuhan serius akan keamanan dan perlindungan minoritas Kristen.

“Dalam empat tahun terakhir kami menghadapi banyak tantangan. Gereja-gereja kami diserang bahkan  dibakar, hidup para pendeta terancam. Kami tidak mampu menahan kekejaman ini. Mereka bahkan membakar Alkitab.

“Kami telah mendekati pemerintah negara bagian itu beberapa kali tetapi tidak ada tindakan yang diambil.”

Nehemiah Christie, ketua  undang-undang dan peraturan sinode itu, mengatakan kepada ucanews.com bahwa denominasi Protestan dan Katolik bergabung dalam protes tersebut.

Dia mengatakan badan-badan pemerintah,  termasuk polisi  apatis untuk bertindak melawan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Hindu karena bias agama dan kasta yang kuat di negara bagian tersebut.

Pastor Gregory Rajan dari Gereja Katedral Yesus Salem mendukung protes tersebut. “Pasukan ekstremis Hindu berada di balik serangan itu,” kata Pastor Rajan.

Imam itu mengatakan kurangnya kepemimpinan politik yang kuat di negara bagian itu tetap menjadi masalah besar. Tamil Nadu tidak diperintah oleh Partai Bharatiya Janata yang pro-Hindu (BJP). Tetapi partai politik lokal – bernama All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam – yang menjalankan pemerintahan “tergantung pada BJP untuk kebijakan dan saran mengenai urusan negara. Secara alami, pasukan Hindu setempat merasa berani untuk menyerang orang Kristen,” katanya. .

Data yang dipublikasikan menunjukkan kekerasan terhadap orang Kristen terus meningkat di seluruh India sejak BJP berkuasa di New Delhi  tahun 2014 usai kemenangan telak mereka dalam pemilu.

Kelompok-kelompok Hindu menjadikan kemenangan BJP sebagai sebuah mandat  meningkatkan kekerasan terhadap minoritas agama dalam dorongan mereka untuk mendirikan sebuah negara yang diperintah oleh hegemoni kasta Hindu atas.

Serangan terus meningkat di India, kata Pembebasan Penganiayaan, sebuah forum ekumenis yang mencatat penganiayaan Kristen di India. Ada 736 serangan yang dilaporkan terhadap orang Kristen  tahun 2017, naik dari 348  tahun 2016, kata forum itu.

Para pemimpin Kristen setempat mengatakan sebagian besar anggota baru mereka berasal dari lapisan bawah masyarakat Tamil yang penuh kasta. Orang-orang kasta yang lebih tinggi menentang setiap pertemuan Kristen karena mereka percaya bahwa mereka mengotori daerah mereka.

Orang-orang kasta yang lebih tinggi juga percaya bahwa orang-orang yang berada dalam kasta yang miskin secara ekonomi dan sosial dapat diserang dan dilecehkan dengan kekebalan hukum, kata Christie.

Dia mengatakan program demonstrasi mereka didukung oleh beberapa partai politik utama seperti Partai Komunis India dan beberapa pemimpin Buddha dan Muslim di negara bagian tersebut.

“Ini adalah jaminan bahwa mereka akan mendukung kami  memastikan bahwa hak konstitusional minoritas dilindungi,” kata Christie.

Orang Kristen adalah minoritas terbesar di negara bagian itu, memiliki  4,5 juta atau sekitar 6 persen dari 72 juta orang. Mayoritas dari mereka – plus 4,2 juta Muslim – berasal dari kasta yang dianggap rendah

 

Jumlah Baptisan Menurun, Gereja Katolik di Korea Selatan Resah

Kam, 19/04/2018 - 17:12

Menurut data terbaru, Gereja Katolik di Korea Selatan memiliki 5.813 umat atau 11 persen dari total jumlah penduduk di negara itu hingga 31 Desember 2017. Angka ini meningkat 1,3 persen dari tahun sebelumnya.

Namun data yang dirilis pada Jumat (13/4) lalu oleh Konferensi Waligereja Korea (KWK) juga menunjukkan perkembangan jumlah umat Katolik yang rendah dalam satu dekade lalu sehingga para pejabat Gereja khawatir dengan kondisi tersebut.

Tahun lalu sekitar 96.794 orang muda Katolik dibaptis di negara itu. Meskipun demikian, angka ini menurun 12,9 persen dari tahun 2016.

Kenyataannya, jumlah pembaptisan terus menurun sejak 2008, kecuali pada 2014 ketika Paus Fransiskus mengunjungi Korea dan bertemu dengan sejumlah “wanita penghibur” dalam Perang Dunia II serta mengadakan Misa di Seoul.

Sementara itu, kehadiran umat Katolik dalam Misa di seluruh negara itu juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menurun 19,4 persen pada 2017 dibanding tahun sebelumnya.

Tren semacam ini membuat resah karena umat Katolik yang juga sebagai masyarakat Korea secara umum mulai menua.

Sebanyak 18,4 persen dari jumlah umat Katolik di negara itu berusia 65 tahun atau lebih. Sementara hanya 6,6 persen umat Katolik yang berusia 10-19 tahun.

Sekitar 10 tahun lalu, situasi jauh berbeda. Saat itu orang tua berjumlah 12,6 persen dari jumlah umat Katolik.

Menurut data yang sama, Keuskupan Seoul tetap berkembang. Keuskupan ini memiliki 1.527.951 umat Katolik yang berasal dari beberapa paroki di ibukota itu.

Keuskupan Suwon menduduki peringkat kedua dengan 900.764 umat Katolik. Sementara peringkat ketiga adalah Keuskupan Incheon dengan 510.923 umat Katolik dan peringkat keempat adalah Keuskupan Daegu dengan 503.551 umat Katolik.

Institut Pastoral Katolik Korea yang berada dalam naungan KWK telah menyampaikan keprihatinan tentang tren ini karena hal ini mengindikasikan bahwa jumlah umat Katolik akan terus berkurang karena semakin sedikit orang muda yang menjadi anggota Gereja.

 

Pemuda Kristen-Muslim di Marawi Adakan Dialog

Kam, 19/04/2018 - 13:23

Untuk pertama kalinya sejak konflik di kota Marawi, Filipina selatan, tahun 2017, sekelompok umat Kristen dan Muslim berkumpul  mengadakan  dialog antaragama selama tiga hari di kota itu pada pertengahan April untuk menumbuhkan kembali perdamaian.

Sekitar 30 siswa bergabung dengan kegiatan yang dipelopori oleh sekretariat aksi sosial keuskupan Marawi  yang bertujuan “mensharingkan pengalaman  kehidupan dan iman” dan “menemukan dasar yang kuat untuk bersatu  menuju perdamaian.”

Reynaldo Barnido, sekretaris eksekutif Duyog Marawi, mengatakan kegiatan itu bertujuan  “menanam benih perdamaian dan harmoni di kalangan  orang Filipina dari agama yang berbeda.”

Duyog Marawi, atau Satu dengan Marawi, adalah program rehabilitasi keuskupan dan Kongregasi Redemptoris di kota yang dilanda perang itu.

“Kami fokus pada pemuda Muslim dan Kristen  karena mereka adalah pemimpin masa depan,” kata Barnido, “Mereka juga mewakili Mindanao hari ini,” katanya.  Karena  Marawi berada di Pulau Mindanao.

Ribuan penduduk Marawi masih menempati  tempat penampungan sementara setelah konflik yang menghancurkan sebagian besar bangunan di kota itu tahun lalu.

Tragedi ini dimulai pada  Mei ketika orang-orang bersenjata yang diilhami oleh ISIS menyerang Marawi, mengakibatkan lebih dari seribu orang tewas dan menelantarkan sekitar 400.000 orang lainnya.

Para penyelenggara mengatakan mereka membantu orang muda Muslim dan Kristen  membangun perdamian di  Marawi di masa depan.(Foto: Mark Saludes/ucanews.com)

 

Barnido mengatakan kepada ucanews.com bahwa saat ini program Gereja Katolik memberikan layanan bantuan kepada para korban konflik, “itu adalah tujuan utama kami  melakukan respon jangka panjang berbasis Gereja guna membangun perdamaian.”

“Kami di sini tidak akan  berbicara tentang doktrin atau perbedaan praktik dan keyakinan. Tujuan kami adalah mencari kesamaan,” kata Rayhanah Bantuas, salah satu koordinator acara dari 13-15 April.

Para pemimpin agama Kristen dan Muslim menyatakan optimisme bahwa mengorganisir kegiatan  semacam itu di kalangan orang muda akan membantu membangun perdamaian di kota ini.

Sultan Marawi Abdul Hamidullah Atar mengatakan kota ini  bisa  maju meskipun menyimpan bekas-bekas luka dari konflik “karena kita masih memiliki orang-orang muda seperti mereka ini.”

“Kaum muda akan menjembatani kesenjangan di kalangan agama-agama dan masyarakat. Mereka akan mencapai apa yang para pemimpin tua negara ini gagal capai,” kata Sultan Atar.

Uskup Agung Caceres Mgr Rolando Tria Tirona, ketua  Caritas Konferensi Waligereja Filipina, mengatakan membesarkan anak-anak muda menjadi pendidik perdamaian akan mengekang munculnya ekstremisme kekerasan di pulau itu.

“Kami harus menunjukkan kepada warga Filipina muda bahwa mereka adalah pemangku kepentingan  di masa depan,” kata prelatus itu, yang menghadiri kegiatan itu.

Acara bertajuk  “Young Muslim-Christian Life Encounter,” adalah bagian dari program pembangunan perdamaian yang lebih luas yang dijalankan oleh Duyog Marawi, yang memiliki 140 relawan dan 40 staf, yang sebagian besar adalah orang muda Muslim.

Program Gereja dengan dana awal berjumlah Rp 5,5 milyar yang berasal dari sumbangan keuskupan-keuskupan Filipina lainnya dan lembaga-lembaga sosial Gereja.

Upaya program pembangunan perdamaian  melayani sekitar  20.000 rumah tangga di 18 komunitas Muslim di Marawi dan kota-kota terdekat.

 

Pastor Gereja Baptis Dibebaskan oleh Amnesti Presiden

Kam, 19/04/2018 - 10:30

Dua pastor Gereja Baptis Kachin yang dipenjara atas tuduhan  termasuk asosiasi yang melanggar hukum dan pencemaran nama baik dibebaskan pemerintah Myanmar sebagai bagian dari amnesti presiden yang membebaskan lebih dari 8.000 tahanan.

Dumdaw Nawng Lat, 67, asisten pastor dari Gereja  Baptis Kachin, dan pemimpin pemuda Langjaw Gam Seng, 35, dibebaskan pada 17 April sebagai bagian dari amnesti yang diberikan oleh Presiden Myanmar Win Myint untuk menandai Tahun Baru negara itu.

Kedua orang itu termasuk di antara 36 tahanan politik yang dibebaskan bersama dengan 8.490 warga dan 51 orang asing dari penjara Myanmar. Di antara mereka yang dibebaskan adalah lansia, orang sakit dan sejumlah besar orang terkait narkoba. Lebih dari 2.000 anggota militer dan kepolisian negara itu, yang dipenjarakan karena pelanggaran disiplin, juga menjadi bagian dari amnesti itu.

Dumdaw Nawng Lat dipenjara selama empat tahun tiga bulan sementara sepupunya Langjaw Gam Seng dijatuhi hukuman dua tahun tiga bulan karena dugaan berhubungan dengan pemberontak etnik Kachin dan  tidak  memiliki SIM sepeda motor. Mereka dijatuhi hukuman di pengadilan Lashio pada 27 Oktober 2017, sekitar 10 bulan setelah mereka ditahan.

Kedua pria itu diculik oleh militer Myanmar pada Malam Natal 2016.

Aktivis setempat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan penahanan militer terhadap dua pemimpin Gereja itu terkait dengan membantu wartawan lokal  menyelidiki serangan udara militer di Negara Bagian Shan  pada 20 November 2016.

Brang Dee, seorang pengacara yang menangani kasus mereka, mengatakan para pendukung pria ini berterima kasih atas pembebasan mereka dari penjara Lashio di Negara Bagian Shan.

“Anggota keluarga mereka dan saya sendiri menunggu di penjara menjelang  pembebasan mereka dan kami  menemukan bahwa kondisi kesehatan mereka baik-baik saja,” kata Brang Dee kepada ucanews.com.

Para tahanan Baptis Kachin lainnya seperti Lahpai Gam tidak begitu beruntung.

Dibebaskan dari penjara Myitkyina sebagai bagian dari amnesti, Lahpai Gam mengatakan kepada ucanews.com bahwa kesehatannya dalam kondisi buruk karena penyiksaan yang diterimanya dari  tangan intelijen militer selama interogasi  tahun 2012.

Ketika di penjara dia menderita pendarahan anus dan masalah perut serius, membutuhkan perawatan termasuk beberapa kali transfusi darah.

Dia mengatakan kondisi di dalam penjara sangat buruk. Makanan tidak memenuhi standar kesehatan dan dia berbagi sel dengan lebih dari 400 tahanan lainnya.

Lahpai Gam ditangkap secara sewenang-wenang bersama  enam orang lainnya pada Juni 2012 ketika ia sedang menggembalakan ternaknya.

Aung Myo Kyaw, dari Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, mengatakan 10 tapol masih berada di penjara Myanmar dan sekitar 70 orang sedang menjalani persidangan saat di penjara. Dan 120 orang lainnya sedang menjalani persidangan saat menjalani tahanan rumah.

Amnesti datang sementara lebih dari 2.000 warga sipil tetap terperangkap di hutan rimba setelah militer dan Tentara Kemerdekaan Kachin mulai berreang di wilayah Tanai, negara bagian  Kachin, pada April. Sejak itu, bentrokan bersenjata terjadi di beberapa kota dan desa-desa sekitarnya dan kamp-kamp pengungsi.

 

Filipina Bebaskan Biarawati Asal Australia 

Rab, 18/04/2018 - 19:25

Kantor Imigrasi Filipina membebaskan Suster Patricia Fox, 71, dari tahanan pada Selasa (17/4), sehari setelah ia ditangkap karena diduga melanggar persyaratan izin tinggal di negara tersebut.

Biarawati asal Australia itu dibebaskan setelah kuasa hukumnya menyerahkan paspornya dan sejumlah dokumen imigrasi lain yang memperlihatkan bahwa ia memiliki visi misionaris yang valid.

Suster Fox, superior Puteri-Puteri Bunda Maria dari Sion di Filipina – sebuah kongregasi biarawati internasional, telah berkarya di Filipina selama 27 tahun.

Sejumlah petugas imigrasi menangkap Suster Fox di biaranya di Quezon City pada  Senin (16/4) karena dianggap sebagai “orang asing” atas keterlibatannya dalam berbagai aksi protes dan diduga “terlibat dalam kegiatan politik.”

Bukti yang diperlihatkan oleh otoritas antara lain beberapa foto Suster Fox yang diambil saat melakukan kunjungan ke sebuah penjara di Filipina bagian selatan dengan membawa sebuah spanduk bertuliskan “Stop Killing Farmers” (hentikan pembunuhan para petani).

Suster Fox mengaku bahwa ia bergabung dengan sebuah misi pencari fakta dan solidaritas yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para petani dan warga suku di Mindanao.

Dalam pernyataan yang dibagikan kepada wartawan setelah pembebasannya, Suster Fox mengatakan ini merupakan “bagian dari tugas kami sebagai kaum religius bahwa kami membantu orang miskin, bersama merekalah kami seharusnya berada.”

“Saya tidak pernah ikut aksi protes politik dalam konteks partai politik, tetapi saya telah aktif dalam isu hak asasi manusia,” katanya.

Kantor Imigrasi mengatakan Suster Fox masih harus menjalani penyelidikan awal dan menjawab tuduhan bahwa ia mengikuti aksi protes.

“Sebagai (seorang) religius, saya pernah ikut sejumlah aksi pro-hak asasi manusia untuk membela hak para petani atas tanah mereka dan untuk membebaskan para tahanan politik,” katanya.

Jobert Pahilga, kuasa hukum Suster Fox, mengatakan Suster Fox akan menjalani penyelidikan awal karena laporan resmi telah disampaikan kepada otoritas.

“Langkah kami selanjutnya adalah menyelesaikan kasus ini karena Suster Fox bukan orang asing. Karyanya sangat dikagumi oleh para petani dan warga suku,” katanya.

Otoritas bantah aksi keras

Humas Kantor Imigrasi, Antonette Mangrobang, membantah tuduhan kelompok-kelompok aktivis bahwa penangkapan Suster Fox merupakan bagian dari aksi keras terhadap warga negara asing yang bersikap kritis terhadap pemerintah.

“Tidak ada aksi keras. Kami hanya menerapkan aturan yang berlaku,” katanya.

Uskup Auksilier Manila Broderick Pabillo mengatakan pemerintah Filipina nampaknya menggunakan mesin negara “untuk menjatuhkan masyarakat, siapa pun dan apa pun kondisi mereka.”

“Kita hendaknya waspada. Pemerintah ini tidak bisa menerima perbedaan pendapat,” kata prelatus itu.

Ia menambahkan bahwa “cengkeraman semakin kuat … terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintah.”

“Hal ini sudah terjadi tanpa darurat militer. Apa yang akan terjadi jika tidak ada darurat militer yang masih diberlakukan?” kata Uskup Pabillo.

Para peserta aksi protes berkumpul di depan pintu gerbang Kantor Imigrasi di Manila untuk meminta agar Suster Patricia Fox segera dibebaskan. Biarawati itu ditahan oleh otoritas pada Senin (16/4) karena diduga melanggar persyaratan izin tinggal di Filipina. (Foto: Jire Carreon/ucanews.com

 

Penangkapan dan penahanan Suster Fox terjadi sehari setelah seorang pejabat dari Partai Sosialis Eropa dilarang masuk ke Filipina pada Minggu (15/4).

Giacomo Filibeck, seorang warga negara Italia dan sekretaris jenderal Partai Sosialis Eropa, dideportasi oleh petugas imigrasi di Bandar Udara Internasional Mactan-Cebu.

Filibeck adalah bagian dari misi HAM internasional pada Oktober tahun lalu yang menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Filipina.

Pada Februari tahun ini, Kantor Imigrasi di General Santos menangkap lima anggota sebuah misi solidaritas internasional.

Pada Jumat (13/4), Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan Fatou Bensouda, seorang prosekutor pada Pengadilan Kriminal Internasional, bahwa ia dilarang masuk ke Filipina.

Pengadilan Kriminal Internasional tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Filipina khususnya terkait kampanye anti-narkoba.

Munculnya tren tekanan

Partai politik oposisi, Partai Liberal, mengingatkan akan “tren tekanan yang tengah muncul terhadap warga negara asing” yang bersikap kritis terhadap Presiden Duterte dan pemerintahannya.

Menurut partai politik itu, situasi “memburuk” dengan “penangkapan yang kadang terjadi dan tekanan” terhadap aktivis politik dan pembela HAM.

“Insiden-insiden ini akan memunculkan semakin banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya tengah disembunyikan oleh pemerintah,” demikian pernyataan partai tersebut.

Senator dari partai oposisi, Nancy Binay, juga mengecam otoritas atas apa yang digambarkannya sebagai “penggunaan wewenang yang berlebihan” dalam penangkapan Suster Fox.

“Bagaimana mungkin seorang biarawati berusia 71 tahun menjadi ancaman bagi masyarakat?” tanyanya.

“Bagaimana mungkin seorang religius asal Australia menjadi kriminal seperti sindikat Cina di negeri ini yang terlibat dalam narkoba, judi dan prostitusi?” lanjutnya.

Para aktivis menggelar aksi protes di luar Kantor Imigrasi di Manila untuk menuntut agar Suster Fox segera dibebaskan.

Peter Murphy, ketua Koalisi HAM Internasional, mengatakan Suster Fox “bukan seseorang yang terkenal dalam konteks kritik masyarakat terhadap pemerintah.”

“Cukup luar biasa bahwa mereka memutuskan untuk memukul dia dengan palu godam,” katanya.

Warga negara asing “hendaknya menaati aturan”

Namun otoritas Filipina mengatakan warga negara asing hendaknya menaati aturan negara itu tanpa memandang ras, kepercayaan atau afiliasi politik mereka.

“Kita hendaknya menerapkan undang-undang imigrasi kita secara adil dan seragam tanpa memandang warna kulit, ras atau kepercayaan,” kata Menteri Hukum Menardo Guevarra.

“Kasus (Suster Fox) tidak ada kaitannya dengan status dia sebagai seorang biarawati atau dengan karya dia,’ katanya.

Juru bicara Presiden Duterte, Harry Roque, juga membenarkan penangkapan Suster Fox.

“Satu syarat yang kita berlakukan untuk semua warga negara asing adalah bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik apa pun,” katanya.

“Ini bukan sebuah penangkapan. Ini sebuah perintah, sebuah penyelidikan apakah Suster Patricia Fox perlu dideportasi atau tidak,” lanjutnya.

Ketua Senat Aquilino Pimentel mengatakan Filipina mempunyai undang-undang yang melarang warga negara asing untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri.

“Jika kami ingin warga negara Filipina menaati undang-undang kami, maka kami seharusnya menunjukkan kepada warga negara kami bahwa warga negara asing tidak berbeda di mata hukum kami,” katanya.

 

MURI Memberikan Penghargaan kepada Seorang Pastor Militer

Rab, 18/04/2018 - 13:31

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada seorang imam Katolik  sebagai ‘Pastor Pertama yang Sekolah Perwira Prajurit Karir di Akademi Militer (AKMIL).

Pengharagaan itu diberikan kepada Romo Letkol AU Yoseph Maria Marcelinus  Bintoro pada 15 April  di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara oleh Jaya Suprana, seorang awam Katolik dan pendiri MURI.

Romo Yos (sapaan), 51, saat ini melayani sebagai pastor militer, pastor paroki dan dosen di AKMIL  Yogyakarta.

Ia ditahbiskan menjadi imam tahun 1996 dan setelah itu ditugaskan oleh Kardinal Julius Darmaatmadja SJ.

“Kami memberikan penghargaan ini untuk menghormati Romo Yos karena ia adalah imam Katolik pertama yang yang menyelesaikan studinya di AKMIL dan sekarang berkontribusi untuk pembangunan bangsa,” kata Suprana kepadaucanews.com setelah penyerahan penghargaan itu.

Romo Yos  berharap bahwa pelayanannya di institusi militer dapat memberikan inspirasi bagi umat Katolik terutama orang muda untuk berkomitmen bekerja untuk perdamaian.

Romo Rofinus Neto Wuli, pastor militer dan dosen Lemhamnas di Jakarta, mengatakan penghargaan itu merupakan sebuah pengakuan terhadap kontribusi Romo Yos.

“Atasnama umat Katolik dari Keuskupan TNI dan Polri, saya menyampaikan selamat kepada Romo Yos,” kata Romo Ronny, seraya berharap semoga dengan penghargaan itu mendorong Romo Yos untuk terus semangat melayani Gereja dan menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa.

Sementara itu, Uskup Keuskupan Militer Indonesia  Mgr Ignatius Suharyo mengatakan, “Saya merasa ikut bangga bahwa Romo Letnan Kolonel Yos Bintoro menerima penghargaan sebagai pemegang rekor MURI sebagai imam Indonesia pertama yang telah mengabdikan diri selama sekitar 21 tahun sebagai anggota TNI AU yang dimasukinya melalui jenjang militer karier, bukan militer tituler. Ini adalah suatu pengakuan sekaligus penghargaan atas peran beliau sebagai imam di lingkungan TNI AU khususnya.”

“Namun, bagi saya pribadi, penghargaan itu mempunyai makna yang lebih dalam. Ketika beliau memasuki sekolah calon imam, pasti tidak terbayang samasekali bahwa beliau akan menerima perutusan di lingkungan TNI. Tetapi ketika pimpinan Keuskupan Umat Katolik di lingkungan TNI dan POLRI – waktu itu Bapak Yulius Kardinal Darmaatmadja – memberikan perutusan yang tidak biasa ini, Romo Yos seratus prosen taat – sampai sekarang. Ini mencerminkan totalitas beliau memberikan hidup dalam pelayanan dan tugas apa pun yang diembankan oleh pimpinan.”

Romo Yos, lanjut Mgr Suharyo, akan bercerita panjang lebar kalau ditanya mengenai suka duka perutusan itu. Tetapi semua dijalaninya dengan tulus, tabah dan taat, sehingga semua mempunyai makna.

“Salah satu hal yang menarik bagi saya,” lanjut uskup agung Jakarta ini, “Bapak Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, selalu menyapa beliau dengan sebutan “Rama”, bukan dengan sebutan pangkatnya. Ini saya dengar sendiri ketika saya bersama Romo Yos menghadap Bapak Panglima dalam salah satu audiensi belum lama ini.”

“Apa artinya semua ini? Artinya, Romo Yos berhasil menjalankan perutusan sebagaimana dipesankan oleh Bapak Kardinal yang memberikan perutusan ini: Rama Yos Bintoro yang Letnan Kolonel itu adalah representasi kehadiran Gereja di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan Akademi Angkatan Udara”.

“Dalam diri Romo Letkol Yos Bintoro,” tambah Mgr Suharyo, “Gereja hadir, ingin ikut terlibat dalam pendampingan para (calon) pemimpin di lingkungan TNI dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang unversal dan bagi calon-calon yang beriman Katolik, nilai-nilai kristiani agar selanjutnya mereka dapat menjalankan pengabdian mereka secara semakin bermartabat.”

 

Biarawati Katolik Bawa Secercah Harapan bagi Korban Kekerasan

Rab, 18/04/2018 - 12:04

“Santi” menghadapi perlakuan kasar di tangan suaminya setelah mereka mulai hidup bersama  tahun 2012, menempatkannya di antara banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak bisa  bersuara.

Empat tahun kemudian, ketika dia hamil empat bulan  anak keduanya, dia memutuskan  berpisah dan kembali ke rumah orangtuanya di Manggarai Barat,  Flores, propinsi NTT.

Lima bulan lagi berlalu ia akan kejatuhan bom yang lebih besar lagi.

Saat itulah Santi, yang menggunakan nama samaran agar tidak menjadikan putranya korban  diskriminasi, mengetahui bahwa bayi laki-lakinya telah dilahirkan dengan  menderita HIV.

“Saya juga didiagnosis HIV positif, tetapi untungnya putri  saya mendapat hasil negatif,” kata wanita berusia 25 tahun itu kepada ucanews.com.

Sejak itu Santi hidup dalam kecemasan yang terus-menerus saat ia bergulat dengan keadaan tanpa harapan dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada anak laki-lakinya.

Putus asa karena tak kunjung mendapat bantuan atau setidaknya mendapat hiburan, ia menghadiri program sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak pada  Oktober 2017.

Salah satu penyelenggara acara adalah Suster Maria Yosephina Pahlawati SSpS dari Rumah Perempuan, sebuah layanan konsultasi di Manggarai Barat.

“Saya tersentuh oleh apa yang dia katakan ketika saya menceritakan masalah saya,” katanya, seraya menambahkan bahwa Suster Yosephine sangat ingin memberikan bantuan.

Santi sekarang adalah salah satu dari sejumlah wanita yang mendapat manfaat dari konseling biarawati dan menerima pil antiretroviral gratis, serta mendapat bantuan  biaya akomodasinya.

 

Advokasi tanpa alas kaki

Selama satu dekade terakhir, Suster Yosephina secara aktif terlibat dalam program-program sosialisasi seperti ini yang mengharuskan dia mengunjungi desa-desa terpencil – terkadang tanpa alas kaki – untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan rumah tanggak dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.

Provinsi NTT berpenduduk 5,2 juta orang, 55,4 persen beragama Katolik dan sekitar 1,1 juta hidup dalam kemiskinan.

Di Kabupaten Manggarai Barat, tempat Suster Yosephina tinggal, 42 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

Suster Yosephina berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di hadapan  warga di  Welak,  Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, pada 17 Maret. Foto: Ferdinand Ambo)

 

Dia mengatakan memerangi masyarakat Indonesia yang masih sangat patriarkal adalah perjuangan yang berat.

“Kondisi seperti itu memperburuk kerentanan wanita dan anak-anak, membuka jalan bagi mereka  menjadi korban eksploitasi,” kata perempuan berusia 42 tahun itu.

Suster Yosephina telah membantu 56 korban perdagangan manusia, enam korban kekerasan seksual, 14 gadis yang hamil di luar nikah, dan 15 korban kekerasan dalam rumah tangga.

Banyak wanita berharap menemukan cara-cara  berdamai dengan pasangan mereka karena masyarakat masih sinis tentang perkawinan yang gagal, katanya.

“Perceraian tidak pernah menjadi solusi yang dicari, terutama bagi mereka yang sudah memiliki banyak anak,” tambahnya.

Sementara dia menyelesaikan yang dianggap perlu dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, dia mengatakan tidak punya pilihan selain melaporkan kasus perdagangan manusia dan kekerasan seksual kepada polisi.

Ini menyebabkan penangkapan dan pemenjaraan banyak pelaku, katanya.

Pada 2015, dua pelaku  perdagangan manusia  yang dilaporkannya masing-masing dijatuhi hukuman penjara dua tahun. Pada  Februari, seorang pria yang memperkosa seorang gadis lima tahun dijatuhi hukuman  delapan tahun penjara karena kejahatannya.

Suster Yosephina mengatakan pedagang manusia mengeksploitasi keluarga miskin dari daerah pedesaan dengan menipu mereka agar berpikir bahwa mereka mengizinkan anak perempuan mereka mencari  pekerjaan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik.

“Lebih buruk lagi, pemerintah sering terlibat dalam kejahatan ini dengan memalsukan dokumen bagi buruh migran,” katanya.

Meningkatkan kesadaran di kalangan para pelajar adalah salah satu kegiatan utama  Suster Yosephina. 

 

Suster Yosephina mengatakan HIV adalah kekhawatiran yang berkembang karena banyak wanita yang terjerumus menjadi PSK, dan mereka tidak dapat memilih apakah “pelanggan” mereka menggunakan kondom.

Penyakit ini kemudian dengan mudah disebarkan oleh orang-orang seperti pengemudi truk dan yang lain  karena pekerjaannya menyebabkan mereka melakukan perjalanan jauh, katanya.

“Ketika mereka kembali ke rumah, mereka menyebarkannya ke pasangan mereka. Jadi, setiap kali kami mengadakan sesi sosialisasi ini, saya selalu memberi tahu para ibu yang suaminya sering bepergian  mendapatkan mereka berdua segera diuji untuk memastikan mereka tidak memiliki HIV atau AIDS,” ujarnya.

Suster Yosephina mengatakan dia juga melatih para wanita  berpikir dan bertindak lebih mandiri, misalnya mempersiapkan  mereka dengan keterampilan untuk mengubah botol bekas  menjadi bunga plastik yang dapat dijual di pasar, atau mengajari mereka cara mengolah kedelai menjadi makanan nutuk memperoleh pendapatan.

“Kami menggunakan sebagian uang dari proyek-proyek ini untuk membantu mereka dan korban lainnya,” katanya.

Untuk  Santi, Suster Yosephina berencana mendaftarkannya ke kursus menjahit.

“Saya berharap, di masa depan, mereka dapat mengubah kehidupan mereka sendiri,” katanya.

Tuhan menuntun jalannya

Biarawati itu mengatakan menangani kasus-kasus seperti itu adalah tantangan terus menerus  yang membutuhkan banyak stamina karena ia secara efektif “menerima telepon” 24 jam sehari.

“Kadang-kadang ketika saya bersiap tidur, saya mendapat telepon tiba-tiba meminta bantuan,” katanya.

Pada 7 April, ia menyelamatkan tiga gadis yang akan diselundupkan ke Jakarta. Orang-orang yang bertanggung jawab telah memalsukan usia salah satu gadis,  di bawah umur, menceritakan  bahwa mereka mendapat bantuan dari pemerintah setempat, katanya.  Polisi sekarang memburu para tersangka utama.

Namun, ada rahmat besar untuk pekerjaan itu, seperti  ketika dia bertemu seseorang yang telah kehilangan harapan dalam hidupnya tetapi, melalui upaya biarawati itu, ia memutuskan untuk terus berjuang.

“Ini membawa saya sukacita besar ketika saya bertemu para wanita yang pada awalnya mengatakan mereka ingin mengakhiri hidup mereka tetapi kemudian berubah dan menjadi lebih optimis,” katanya.

Suster Yosephina mengatakan dia juga tergerak oleh berapa banyak orang yang  maju  menawarkan bantuan dengan membiayai kegiatannya.

“Sesuatu yang lebih besar adalah mengajak mereka memandang hari-hari ke depan dengan penuh optimisme,” katanya. “Saya benar-benar percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Saya hanya saluran-Nya.”

 

Kardinal: Aborsi adalah Pembunuhan

Rab, 18/04/2018 - 10:28

Seorang kardinal Sri Lanka telah mendesak umat Katolik  menyadari bahwa aborsi adalah pembunuhan bagi orang yang tidak bersalah.

Kardinal Malcolm Ranjith, uskup agung Kolombo, mengatakan ada kesalahpahaman yang sedang terjadi  di berbagai tempat bahwa Paus Fransiskus menyetujui aborsi.

“Ini didasarkan  bahwa ia telah mengizinkan pengampunan dosa aborsi lewat pengantaraan para imam. Penjelasan ini sepenuhnya salah dan sama sekali tidak faktual,” kata Kardinal Ranjith dalam surat gembala kepada para imam dan umat Katolik pada 8 April.

“Mereka yang sudah menikah dan mereka yang berencana  menikah (harus) bertanggungjawab dengan misi spiritual besar yang diberikan kepada Anda sebagai keluarga dan betapa berharganya anak-anak itu yang diberikan Tuhan kepada Anda.”

Dia mengatakan keegoisan manusia seharusnya tidak diizinkan untuk menghancurkan kehidupan indah seperti bunga-bunga indah di taman surgawi.

Meskipun aborsi adalah ilegal di Sri Lanka, namun sebanyak 658 aborsi ilegal terjadi setiap hari.

Pemerintah menyetujui proposal  melegalkan aborsi karena kehamilan disebabkan perkosaan atau jika janin didiagnosis memiliki kelainan yang mematikan.

Pemerintah mengambil langkah-langkah  mengurangi hukum aborsi setelah peningkatan  kasus gadis di bawah umur yang diperkosa.

Para uskup Katolik telah mendesak pemerintah untuk tidak melegalkan aborsi dalam keadaan apa pun.

Namun, kelompok perempuan awam Katolik telah menuntut agar undang-undang diubah agar aborsi menjadi legal.

Jaringan Femenis Katolik menandatangani petisi  mendukung amandemen yang diusulkan yang memperluas ketentuan aborsi dalam kasus pemerkosaan, inses dan gangguan janin yang serius.

Rajive Fernando, seorang guru Katolik di keuskupan agung Colombo, mengatakan paroki dan gerakan Gereja di keuskupan agung menyelenggarakan kampanye  melindungi bayi yang belum lahir pada September lalu.

“Beberapa paroki dan lembaga membentangkan spanduk dan poster, layanan doa khusus dan pemutaran film untuk mendidik umat beriman tentang kejahatan aborsi,” katanya.

“Gereja Katolik menyedikan rumah bagi perempuan yang hamil di luar nikah dan merawat mereka.”

Nayomi Mario, seorang Kristen di Kurunegala, mengatakan  rezim Mahinda Rajapaksa berupaya   meringankan hukum aborsi dan sekarang pemerintah baru mengikutinya.

“Bayi yang belum lahir tidak dapat melindungi hak mereka sendiri,” katanya.

Kardinal Ranjith menyerukan kepada orang-orang  berdoa dengan cara yang sangat istimewa bagi semua bayi yang belum lahir dan berdoa agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang mengerikan ini dan memuji Tuhan melalui komitmennya terhadap kehidupan.

“Saya mengundang Anda semua  menyebarkan pesan ini kepada semua orang yang Anda temui bahwa aborsi adalah pembunuhan,” katanya.

 

Otoritas Filipina Menahan Biarawati Asal Australia 

Sel, 17/04/2018 - 17:00

Otoritas Filipina telah menangkap dan menahan serta berencana untuk mendeportasi seorang biarawati asal Australia berusia 71 tahun karena diduga terlibat dalam berbagai kegiatan politik ilegal.

Pegawai kantor imigrasi menangkap Suster Patricia Fox, superior Puteri-Puteri Bunda Maria dari Sion di Filipina – sebuah kongregasi biarawati internasional, di kediamannya di Quezon City pada Senin (16/4).

Prosekutor yang bertugas “tidak menemukan alasan” penangkapan Suster Fox dan memerintahkan agar ia “dibebaskan guna penyelidikan lebih lanjut.” Namun para pejabat imigrasi bersikeras untuk menahannya.

Menurut mereka, Suster Fox tidak mau menyerahkan paspornya kepada imigrasi. Biarawati itu beralasan bahwa dokumennya dibawa oleh sebuah agen perjalanan.

Suster Fox ditahan di divisi intelijen imigrasi.

Para pejabat imigrasi menuduh Suster Fox yang telah melayani warga desa selama 27 tahun itu sebagai “orang asing” dalam berbagai aksi protes dan kunjungan tahanan politik.

Beberapa bukti yang diperlihatkan oleh otoritas adalah foto-foto Suster Fox yang diambil saat melakukan sebuah kunjungan ke penjara di Filipina bagian selatan dengan sebuah spanduk bertuliskan “Stop Killing Farmers” (hentikan pembunuhan para petani).

Suster Fox juga bergabung dalam sebuah misi pencari fakta dan solidaritas yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para petani dan warga suku di Filipina bagian selatan.

Ia mengatakan kepada ucanews.com bahwa bagian dari karya misinya adalah “menyatu dengan orang termiskin dari orang miskin di segala program.”

“Misi kami antara lain mendengarkan kisah masyarakat khususnya petani miskin dan warga suku,” katanya. “Kami pergi ke tempat-tempat di mana kami menemukan mereka.”

Suster Fox mengatakan kehadirannya dalam sejumlah aksi protes “bukan merupakan bentuk protes terhadap siapa pun yang berada dalam pemerintahan melainkan sekedar mendampingi orang miskin dalam perjuangan mereka.”

Suster Fox yang memiliki visa misionaris Filipina adalah mantan koordinator nasional Misionaris Pedesaan Filipina dan staf relawan dari Perhimpunan Buruh Tani.

Suster Patirica Fox (kiri) berbicara dengan kuasa hukumnya setelah ia ditangkap di Manila. (Foto: Mark Saludes) 

 

Sejumlah kelompok Gereja dan HAM prihatin atas penangkapan Suster Fox.

Uskup Auksilier Manila Broderick Pabillo mengatakan Suster Fox “terlalu tua untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintah atau dari segala macam tuduhan yang mereka tuduhkan kepadanya.”

Prelatus itu meminta otoritas untuk membebaskan Suster Fox atas dasar kemanusiaan. Menurutnya, penangkapannya merupakan sebuah “bentuk persekusi dan perlakuan kasar.”

“Ini politik,” katanya. “Pemerintah berusaha mengintimidasi individu dan kelompok yang berusaha menegakkan keadilan sosial bagi orang-orang yang tertindas dan orang miskin.”

Pastor Benjamin Alforque dari Promosi Respon Umat Gereja mengatakan penangkapan Suster Fox merupakan pelanggaran terhadap hak fundamentalnya.

“Sejak kapan umat yang menggunakan haknya untuk mewartakan Injil dan mendampingi orang miskin menjadi sebuah kejahatan?” tanyanya.

Misionaris Pedesaan Filipina mengatakan penanggapan Suster Fox merupakan bagian dari upaya pemerintah Filipina untuk menekan para pembela HAM.

“Sangat mengecewakan bahwa (Suster Fox) diserang oleh pemerintah kami ketika semua yang dilakukannya adalah melayani dan membantu warga desa yang miskin di Filipina,” kata Suster Elen Belardo, koordinator nasional kelompok itu.

Pada Februari, kantor imigrasi di General Santos menangkap lima warga negara asing yang merupakan anggota dari sebuah misi solidaritas internasional.

Pada 15 April, Giacomo Fillibeck, seorang warga negara Italia dan wakil sekretaris jenderal Partai Sosialis Eropa, dilarang masuk ke Filipina.

Fillibeck adalah bagian dari misi HAM internasional yang pada Oktober tahun lalu menangani dugaan pelanggaran HAM di negara itu.

Pada 13 April, Presiden Rodrigo Duterte memperingatkan Fatou Bensouda, prosekutor Pengadilan Kriminal Internasional, bahwa ia akan dilarang masuk ke Filipina.

Pengadilan Kriminal Internasional saat ini tengah menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Filipina khususnya terkait kampanye anti-narkoba yang dilakukannya.

Cristina Palabay dari Karapatan, sebuah kelompok HAM, mengatakan penangkapan Suster Fox dan ancaman terhadap para pembela HAM internasional merupakan “bentuk jelas dan menyolok dari pelanggaran hak masyarakat untuk menyampaikan solidaritas internasional kepada para korban pelanggaran HAM.”

 

Pendeta Menduga Ada Aksi Kriminal Dalam Kebakaran Gereja di Pakistan

Sel, 17/04/2018 - 15:15

Kebakaran yang terjadi secara misterius telah menghancurkan sebuah gereja Protestan di Kota Shahdara, Pakistan. Di kota yang terletak dekat Lahore, ibukota Propinsi Punjab ini, berbagai aksi protes terkait penodaan agama terjadi dua bulan lalu.

Gereja Injili Misi Yesus terletak di perkampungan kumuh yang dihuni oleh umat Kristiani di kota tersebut.

Sisa-sisa Kitab Suci yang terbakar, sebuah tas kolekte dan alat musik bernama chimta tergeletak di dekat altar di dalam gedung yang setengah terbakar itu. Gedung gereja ini menjalani renovasi sejak lebih lebih dari tiga tahun lalu.

Pada Minggu (15/4), Pendeta Yousaf Aziz John mengajukan laporan kepada polisi di Shahdara. Di kota ini, sebuah perjanjian damai antara para ulama dan tokoh Kristiani ditandatangani pada 21 Februari setelah massa yang mengamuk memprotes Patras Masih, 18, yang diduga menyebarkan foto anti-Islam di Facebook.

“Kami ini komunitas miskin dan telah membangun Rumah Allah dengan donasi. Kami sangat yakin bahwa orang-orang yang tidak dikenal melakukan kejahatan itu. Kerugian mencapai sekitar 50.000 rupee (sekitar 430 dolar AS). Kami minta pemulihan segera bagi mereka yang terluka dari seluruh komunitas Kristiani,” katanya kepada ucanews.com.

Inspektur Polisi Rana Amir mengunjungi lokasi kejadian pada Senin (16/4) dan mencatat pernyataan dari komunitas itu.

“Departemen forensik mengumpulkan berbagai bukti pada malam yang sama. Sebuah laporan akan dirilis minggu ini untuk mengungkap penyebab kebakaran. Keamanan telah ditingkatkan di 14 gereja di Shahdara yang sudah melakukan registrasi di kepolisian, tapi tidak ada pasukan keamanan untuk menjaga gereja-gereja yang tidak terdaftar,” katanya.

Gereja-gereja yang tidak terdaftar dalam Departemen Auqaf yang mengawasi monumen keagamaan penting dan tempat-tempat suci dianggap ilegal oleh pemerintah. Pada Januari, Propinsi Khyber Pakhtunkhwa menutup tapi kemudian membuka kembali enam gereja rumah di Abbottabad.

Polisi telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan bertanggungjawab atas kecelakaan yang terjadi pada saat kebaktian yang diadakan di perkampungan.

Gereja rumah bukan merupakan hal baru lagi di perkampungan kumuh yang dihuni oleh umat Kristiani dan wilayah sekitarnya, Youhanabad, pemukiman terbesar Kristiani di Pakistan, memiliki lebih dari 100 gereja yang tidak terdaftar. Gereja ini biasanya terdiri atas satu ruangan atau satu aula.

Khalid Shahzad, seorang aktivis Katolik yang tinggal di Shahdara, mengecam polisi karena mencatat kasus Shahdara sebagai kecelakaan kebakaran.

“Hanya vandalisme dan kehilangan properti yang menjadi prioritas dalam laporan polisi, Mereka dengan sengaja melewati Pasal 295 tentang penodaan agama yang menyangkut tindakan yang ditujukan untuk menodai agama atau keyakinan orang lain. Jalan keluar ini akan mempermudah pembayaran uang jaminan bagi tertuduh jika ditangkap,” katanya.

“Komunitas hidup dalam ketakutan setelah terjadi kasus penodaan agama baru-baru ini di desa sebelah,” lanjutnya.

Di tengah meningkatnya kekerasan agama di Pakistan, dua pria Kristiani ditembak mati di Quetta pada Minggu (15/4) saat mereka meninggalkan sebuah gereja.

Komisi Keadilan dan Perdamaian Konferensi Waligereja Pakistan mengutuk terjadinya serangan terhadap kelompok minoritas agama secara berulang-ulang.

“Adalah tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi warga negaranya. Umat Kristiani adalah komunitas paling damai di Pakistan dan mereka telah diserang tanpa alasan. Pemerintah hendaknya segera memberi perhatian serius terhadap tren berbahaya yang tengah bermunculan ini dan dengan sepantasnya menyelidiki semua insiden ini dan membentuk komisi penyelidikan independen,’ demikian pernyataan komisi itu dalam siaran pers yang dirilis Senin (16/4).

“Insiden-insiden ini menunjukkan ketidakmampuan rencana aksi nasional untuk mengatasi ekstremisme dan intoleransi. Pemerintah harus memastikan bahwa para pelaku kejahatan yang mengerikan ini diadili. Lembaga penegak hukum hendaknya mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi persekusi agama dan kelompok militan hendaknya tidak diijinkan beroperasi di negeri ini,” lanjut komisi itu.

Tariq Masih Gill, seorang anggota Majelis Propinsi, membacakan informasi pertama dari laporan polisi pada Senin (16/4) setelah gereja terbakar. (Foto: Kamran Chaudry)

 

Halaman