UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 41 mnt 56 dtk yang lalu

Laporan PBB Terbaru  Menghubungkan Partai Berkuasa di India Dengan Kekerasan

Jum, 21/09/2018 - 19:17

Laporan PBB terbaru mengkaitkan Partai Bharatiya Janata  (BJP) di India  pro-Hindu sebagai aktor dibalik aksi kekerasan dan pidato-pidato yang memanas terhadap minoritas agama.

Pelapor khusus Tendayi Achiume, seorang aktivis HAM yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB, pada 12 September menyerahkan laporan tentang bentuk-bentuk terkini rasisme, diskriminasi rasial  dan intoleransi terkait.

BJP Perdana Menteri Narendra Modi, yang berkuasa di New Delhi pada 2014, “telah dikaitkan dengan insiden kekerasan terhadap anggota Dalit, Muslim, suku dan komunitas Kristen,” kata laporan itu.

Ia mengatakan laporan itu mendokumentasikan “penggunaan komentar yang menghasut oleh para pemimpin BJP terhadap kelompok minoritas” dan “kebangkitan vigilantisme yang menargetkan Muslim dan Dalit” di India.

Laporan yang diamanatkan oleh resolusi Majelis Umum PBB 2017 bertujuan menganalisis “ancaman yang diajukan oleh populisme nasionalis terhadap prinsip-prinsip HAM  fundamental yang menjunjung tinggi prinsip  non-diskriminasi dan kesetaraan.”

Aktivis HAM  di India mengatakan para pemimpin BJP terus mengekspresikan prasangka mereka terhadap Muslim dan Kristen di pidato publik dan media, menekankan dominasi Hindu di negara di mana 80 persen dari 1,2 miliar penduduknya adalah Hindu.

“Anda mengambil koran atau menonton berita di televisi. Setiap kali pemimpin mereka berbicara, mereka berbicara secara terbuka melawan kelompok-kelompok yang sudah menderita dan tidak pernah tertarik membela mereka,” kata pemimpin Kristen A.C. Michael, menanggapi laporan tersebut.

Michael mengatakan pemimpin partai yang berkuasa menganggap minoritas, termasuk Dalit dan orang-orang suku, sebagai warga kelas dua dan ingin mereka menjauhi arus utama. “Bahkan ada seruan  untuk mengusir orang Kristen dan Muslim ke negara lain, menghasut kekerasan terhadap orang-orang ini,” katanya.

Orang-orang Kristen mengalami kekerasan di 24 dari 29 negara bagian India  tahun 2017, demikian  menurut laporan 2018 oleh  Persecution Relief, sebuah kelompok Kristen yang mendokumentasikan kekerasan anti-Kristen di India. Tahun lalu, India mencatat 736 insiden serangan terhadap orang Kristen, lebih dari dua kali lipat dari 348 insiden yang dilaporkan pada tahun 2016.

Madhya Pradesh, tempat BJP memerintah selama 15 tahun, mencatat 52 insiden, meningkat 54 persen dari 2016.

Laporan Achiume mengatakan bahwa di banyak negara, partai-partai nasionalis terus menggelorakan reformasi tata kelola pemerintahan  yang menghasilkan pengecualian kelompok minoritas. Ini mengacu pada program pendaftaran warga yang dilaksanakan oleh BJP di negara bagian Assam yang membuat jutaan orang tanpa kewarganegaraan – kebanyakan Muslim yang datang dari Banglades sekitar dekade lalu.

“Diskriminasi dan pernyataan-pernyataan yang menghasut sangat mencolok sehingga badan-badan internasional mulai memperhatikan mereka,” kata Shabnam Hashmi, seorang aktivis HAM  dan Muslim yang tinggal di New Delhi.

Dia mengatakan hal itu memalukan bahwa mereka yang berkuasa menyebarkan kekerasan terhadap minoritas dan kelompok terpinggirkan lainnya termasuk Dalits, suku dan perempuan.

Setidaknya 10 pria Muslim dihukum gantung dan banyak lainnya terluka oleh kelompok perlindungan sapi, banyak yang tampaknya beroperasi dengan dukungan BJP, kelompok hak asasi Amnesty International mengatakan dalam sebuah laporan tahun ini.

Mukti Prakash Tirkey, editor mingguan tentang Dalit dan urusan kesukuan yang diterbitkan di New Delhi, mengatakan, “sudah saatnya bahwa Dalits, Muslim dan Kristen harus bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.”

Tirkey, seorang aktivis dan pemimpin suku, mengatakan kebijakan kesejahteraan pemerintah Modi yang diumumkan untuk orang-orang kesukuan “hanyalah sebuah pencuci mata … itu semua hanya di atas kertas dan kondisi masyarakat terus memburuk.”

 

Karitas Dukung Upaya Pemulihan Filipina

Jum, 21/09/2018 - 18:20

Lembaga-lembaga kemanusiaan Katolik dari seluruh dunia telah berjanji memberi bantuan dan rehabilitasi bagi Filipina setelah terjadinya topan yang menghancurkan beberapa provinsi utara.

Karitas International di Roma telah  berjanji membantu membiayai operasi bantuan bagi ribuan keluarga yang terkena dampak Topan Mangkhut.

“Setelah badai berlalu, orang akan membutuhkan bantuan untuk memulihkan mata pencaharian mereka,” kata Karitas dalam sebuah pernyataan.

Topan Mangkhut, yang paling kuat melanda negara itu tahun ini, dilaporkan mempengaruhi lebih dari satu juta orang di 30 provinsi di seluruh negeri.

Dari lebih dari 264.300 keluarga yang terkena dampak, setidaknya 37.160 mengungsi.

Richard Gordon, ketua Palang Merah Filipina, mengatakan organisasinya khawatir bagaima para korban akan mengatasi minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang.

“Penghasilan mereka dari pertanian dan perikanan akan berkurang drastis, sehingga hampir tidak mungkin bagi para korban berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah mereka atau bahkan memberi makan keluarga mereka,” katanya.

Pastor Edwin Gariguez, sekretaris eksekutif Karitas Philipina, mengatakan upaya bantuan yang berkelanjutan harus memberdayakan masyarakat dan pemulihan jangka panjang.

Asesor Karitas melaporkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk makanan di daerah pesisir dan pedalaman.

“Ada banyak hal yang kita butuhkan saat ini, terutama makanan, makanan kaleng, pakaian, selimut,” kata Pastor Peter Rambac, pastor paroki di kota Roxas di provinsi utara Isabela.

Imam itu mengatakan bahwa di parokinya saja, 90 persen dari hasil panen telah rusak.

“Kami membutuhkan bantuan Anda di Benguet, terutama bagi keluarga dan individu di pusat-pusat evakuasi,” kata Pastor Manuel Flores, koordinator aksi sosial Keuskupan Baguio.

Relawan dan bantuan dari uskup Amerika Serikat sudah di lapangan memberikan bantuan untuk keluarga dengan mendistribusikan makanan dan tempat tinggal, air minum dan peralatan kebersihan.

Lembaga-lembaga Katolik di Inggris dan Wales menjanjikan sekitar US $ 39.000 untuk membantu Caritas Filipina meningkatkan respon tanggap daruratnya.

Topan, yang dikenal secara lokal sebagai Ompong, adalah yang terkuat tercatat di dunia pada tahun 2018 dan menghantam ujung timur laut Luzon pada pagi hari diawal 15 September.

Wilayah yang paling terpukul, Lembah Cagayan, adalah produsen jagung teratas negara itu dan produsen utama beras.

Topan Mangkhut menyerang sebelum panen, mempengaruhi lebih dari 80 persen tanaman jagung dan menyebabkan kerusakan pertanian yang diperkirakan mencapai 53 juta dolar AS.

 

Larangan Cerai di India Dikecam sebagai Upaya Mendulang Suara Hindu

Jum, 21/09/2018 - 16:25

Pemerintah India menghadapi tuduhan terkait dukungannya terhadap kelompok mayoritas Hindu menjelang pemilihan nasional karena memperkenalkan sebuah undang-undang (UU) darurat yang melarang perceraian verbal di kalangan umat Islam.

Pada Rabu (19/9), Presiden Ram Nath Kovind menyetujui peraturan yang melarang praktek yang mengijinkan seorang pria menceraikan isterinya dengan menyebut talaq (bercerai) tiga kali.

Peraturan yang perlu diratifikasi oleh parlemen itu muncul setelah Perdana Menteri Narendra Modi dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang pro-Hindu berusaha memberlakukan sebuah UU yang bertujuan untuk membantu para wanita Muslim yang menderita karena praktek talaq tiga kali yang sudah berlangsung selama berabad-abad itu.

“Satu-satunya tujuan adalah memenangkan jumlah suara dari umat Hindu menjelang pemilihan nasional 2019,” kata Molvi Javaid Ahmad, seorang cendekiawan Muslim di Negara Bagian Jammu dan Kashmir.

“Ini merupakan campur tangan langsung dalam urusan agama umat Islam. Ini adalah pendekatan balas dendam,” lanjutnya.

Ahmad mengatakan langkah itu memberi kesan bahwa pemerintah bisa bertindak tegas terhadap umat Islam tanpa memperhatikan suara mereka. Ini membantu mengkonsolidasikan suara umat Hindu dalam pemilihan yang terpolarisasi agama itu.

Namun pemimpin BJP dan Menteri Hukum pemerintahan federal, Ravi Shankar Prasad, mengatakan kepada media bahwa ada “urgensi dan kebutuhan mendesak” untuk membuat peraturan itu karena perceraian verbal terus terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi melarangnya pada Agustus 2017 lalu karena “tidak konstitusional.”

Sejak Januari 2017 hingga 13 September tahun ini, ada 430 kasus perceraian verbal, kata Prasad.

BJP – yang mulai berkuasa pada 2014 – menginisiasi sebuah rancangan UU (RUU) untuk melarang perceraian verbal tetapi sejumlah partai oposisi menolaknya. BJP mengatakan partai-partai yang menolak RUU itu takut kehilangan suara dari 172 juta umat Islam di India.

Namun Lok Sabha, Majelis Rendah dari parlemen di India, mengesahkan RUU itu pada 28 Desember tahun lalu. Meskipun demikian, Raiya Sabha, Majelis Tinggi dari parlemen, masih menunggu konsensus dan debat terkait isu tersebut.

Qasim Rasool Ilyas dari Badan Hukum Individu Muslim Seluruh India percaya bahwa pemerintah mempercepat peraturan itu tanpa menunggu perdebatan lagi untuk mengalihkan perhatian dari isu rill yang dihadapi negara itu seperti inflasi dan pengangguran.

“Mengingat talaq tiga kali dikriminalisasi, rasanya perlu dibawa ke ranah hukum. Kami akan segera memutuskan caranya,” katanya.

Ghulam Ali Gulzar, seorang cendekiawan Muslim terkenal dan juga seorang penulis, mengatakan kepada ucanews.com bahwa peraturan itu menyebut hukuman penjara bagi seorang suami yang menggunakan perceraian verbal.

“Jika suami dipenjarakan, siapa yang akan merawat isterinya yang diceraikan dan anak-anaknya? Ini tidak lain adalah dendam turun temurun yang mengancam komunitas di negara ini,” katanya.

Joseph Dias, seorang tokoh Katolik di Mumbai, mengatakan kepada ucanews.com bahwa langkah itu “tidak lain hanyalah sebuah persiapan menjelang pemilihan 2019.”

Ia pun mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap penderitaan para wanita Muslim yang diceraikan dan mengatakan tradisi yang sama juga ada dalam agama-agama lain di India.

“Jika UU itu untuk semua orang yang menceraikan isteri mereka seperti itu, maka kami menyebutnya sekular. Ini sungguh diskriminasi terhadap umat Islam,” katanya.

Mengenang Uskup Sibolga Mgr Ludovikus Simanullang OFMCap

Jum, 21/09/2018 - 16:00

Uskup Sibolga Mgr Ludovikus Simanullang OFMCap meninggal dunia pada usia 63 tahun setelah menderita sakit pada saluran empedu.

Pastor Blasius S. Yesse Pr, sekretaris Keuskupan Sibolga, mengatakan kepada ucanews.com bahwa Uskup Ludovikus meninggal dunia di RS St. Elizabeth di Medan, ibukota Propinsi Sumatera Utara, pada Kamis (20/9) sekitar pukul 03:30 WIB.

Menurut imam diosesan itu, jenazahnya akan disemayamkan di Gereja Katedral St. Theresia Lisieux di Kota Sibolga.

“Pada Minggu, 23 September, ibadat pagi jam 07:00 WIB di katedral. (Dilanjutkan dengan) acara melayat, doa dan lain-lain. Jam 13:00 WIB, (jenazah) diberangkatkan ke tempat pemakaman di komplek Seminari Menengah St. Petrus di Aek Tolang,” katanya.

“Misa requiem jam 15:00 WIB, dipimpin oleh Uskup Agung Medan Mgr Anicetus Bongsu Sinaga OFMCap di komplek seminari menengah dan diteruskan dengan pemakaman,” lanjutnya.

Pastor Blasius mengatakan sebelum pemakaman ada serangkaian acara yang digelar pada Jumat (21/9) dan Sabtu (22/9) di katedral, antara lain ibadat pagi pada pukul 07:00 WIB, penghormatan publik dan Misa sore pada pukul 17:00 WIB.

Uskup Ludovikus lahir di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada 23 April 1965. Ia ditahbiskan sebagai imam Ordo Saudara-Saudara Dina (OFMCap) pada 10 Juli 1983. Ia diangkat sebagai uskup Sibolga oleh Paus Benediktus pada 14 Maret 2007 dan ditahbiskan sebagai uskup pada 20 Mei pada tahun yang sama.

Sebelum meninggal, Uskup Ludovikus menjabat sebagai ketua Komisi Seminari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Menurut Pastor Blasius, Uskup Ludovikus adalah  orang yang memiliki spiritualitas yang kuat. “Dia orang yang sangat tenang. Sebelum memutuskan sesuatu, dia selalu mempertimbangkannya dengan baik. Dari sisi karya, dia rajin melakukan kunjungan pastoral,” katanya.

“Dia orang yang sangat rendah hati dan sederhana,” lanjutnya.

Selfi Yanti Bali, seorang umat dari Paroki Hati Kudus Yesus di Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, mengatakan kematian Uskup Ludovikus adalah sebuah kehilangan besar bagi keuskupan.

“Beliau orang yang sangat rendah hati dan sederhana. Beliau sangat mendukung program-program dari umatnya. Beliau tidak pernah bilang ‘jangan’ atau ‘tidak.’ Bahkan saya pernah komunikasikan soal Komunitas Sant’Egidio dan beliau bilang bagus dan sangat mendukung,” kata wanita berusia 40 tahun itu.

Menurut Selfi – yang juga anggota Komunitas Sant’Egidio setempat, Uskup Ludovikus mampu merangkul semua umat dari berbagai latar belakang etnis dan sosial.

“Saya sendiri berharap sosok uskup pengganti nanti seperti Bapak Uskup Ludovikus,” lanjutnya.

Guru Katolik Honorer Turut Mendesak Diangkat Jadi PNS

Jum, 21/09/2018 - 12:04

Guru-guru Katolik termasuk di antara ribuan guru honorer yang melakukan protes di seluruh Indonesia akhir-akhir ini untuk menuntut kenaikan gaji dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka dijadwalkan untuk berdemo dari tanggal 10-25 September 2018 untuk mendesak pemerintah memperhatikan kondisi mereka.

Tuntutan mereka antara lain agar segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Menurut mereka menjadi pegawai negeri akan membawa manfaat bagi mereka karena sudah bekerja selama bertahun-tahun.

Tetapi pemerintah malah menawarkan peluang pegawai negeri kepada lulusan muda.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, ada sekitar 1,5 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

“Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan kami,” kata Titi Purwaningsih, ketua Forum Guru Kontrak Indonesia.

Tuntutan mereka termasuk juga pembebasan dari tes masuk CPNS dan menaikkan batas usia untuk menjadi pegawai negeri lebih tinggi dari 35 tahun.

Ada banyak guru kontrak di atas 40, tetapi tidak bisa tidak diterima karena usia mereka, kata Titi.

“Kami telah bekerja keras untuk meningkatkan pendidikan di negara ini, tetapi kerja keras kami tidak diakui oleh pemerintah,” kata Titi. Ia menambahkan, protes akan terus dilakuakn jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Maria Setiyani, 37, seorang guru bahasa Indonesia di Bogor, Jawa Barat, mengatakan dia dan rekan-rekannya ingin agar pemerintah menghargai kerja keras mereka.

“Saya sudah mengajar di sekolah swasta di Bogor selama 14 tahun. Setiap tahun sejak 2012 saya telah mendaftar untuk menjadi PNS, namun setiap kali saya ditolak,” katanya.

Menurut Maria, gaji yang ia dapat sebagai guru honorer tidak cukup untuk menghidupi keluarganya.

Dia juga mengatakan karena mereka telah mengajar selama bertahun-tahun, mereka tidak perlu mengikuti ujian.

Sementara itu Pastor Vincentius Darmin Mbula OFM, ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik, juga menyatakan simpati kepada para guru.

“Adalah tugas pemerintah untuk secara serius memperhatikan hak dan martabat para guru ini,” kata Pastor Darmin.

Uskup Ikut Ziarah Anti-Nuklir Jepang-Korea

Kam, 20/09/2018 - 14:41

Dua uskup dan sejumlah aktivis dari Jepang dan Korea Selatan mengikuti sebuah ziarah yang diadakan untuk mendesak penghentian energi nuklir.

Ziarah Damai Anti-Nuklir Jepang-Korea diadakan setiap tahun sejak 2012. Tahun ini, ziarah diselenggarakan oleh Komisi Ekologi dan Lingkungan Konferensi Waligereja Korea pada 13-16 September.

Ziarah bertema “Dunia Damai Tanpa Nuklir! Kita Lindungi Kehidupan dan Keindahan!” itu diikuiti oleh 19 peserta dari Jepang termasuk Uskup Nagoya Mgr Matsuura Goro dan 63 orang Korea termasuk Uskup Cheju Mgr Peter Kang U-il, ketua Konferensi Waligereja Korea.

Peserta melakukan komunikasi dengan anggota gerakan anti-nuklir dan berjanji untuk bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan solidaritas tanpa batas demi gerakan tanpa nuklir.

Mereka mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Hanbit di Yeonggwang dan Deungyong, sebuah desa yang mengelola energi sendiri dengan menggunakan sumber energi alternatif.

Pastor Mitsunobu Ichiro SJ mengatakan banyak orang masih menderita akibat kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang pada 2011.

“Namun pemerintah Jepang berusaha membuat masyarakat berpikir bahwa krisis telah berakhir. Dengan membuat onar, warga terpecah dan solidaritas di antara masyarakat hancur,” katanya.

“Solidaritas antara para aktivis anti-nuklir Korea mengilhami kami,” lanjutnya.

Para peziarah menggelar diskusi di Pusat Katolik di Myeongdong, Seoul, dan berjalan mengelilingi Seoul dengan membawa plakat berisikan peringatan akan bahaya pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga tuntutan untuk mewujudkan sebuah masyarakat tanpa energi nuklir.

 

Kelompok Warga Sipil, Aktivis Desak Vietnam Buat UU Internet Baru

Kam, 20/09/2018 - 14:03

Sejumlah kelompok warga sipil dan aktivis telah meminta Dewan Nasional di Vietnam untuk menunda dan membuat penyesuaian terhadap UU keamanan siber yang sangat kontroversial.

Menurut mereka, UU yang akan berlaku pada 1 Januari 2019 itu berisi “banyak pasal yang jelas-jelas melanggar kebebasan berpendapat warga negara” dan secara tidak jelas menetapkan larangan perilaku seperti “merusak adat istiadat,” “memutarbalikkan sejarah,” dan “menyinggung orang-orang besar.”

Sejumlah kelompok warga sipil dan aktivis memperingatkan bahwa larangan semacam itu bisa memberi kekuasaan kepada otoritas untuk melanggar kebebasan berpendapat warga negara yang dijamin oleh konstitusi.

UU itu juga mewajibkan Facebook, Google dan perusahaan teknologi global lainnya untuk menyimpan data pribadi pengguna layanan di Vietnam dan membuka kantor di negara itu.

Penyedia layanan internet diminta untuk mencegah dan menghapus informasi yang telah dipublikasikan atas permintaan otoritas tanpa persetujuan pengadilan.

Para aktivis khawatir bahwa warga negara tidak akan memiliki prosedur hukum untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka. Mereka mengatakan UU keamanan siber yang disahkan pada 12 Juni oleh anggota Dewan Nasional itu bertentangan dengan standar hak asasi manusia (HAM) internasional.

UU itu “akan menciptakan hambatan perdagangan bagi perusahaan internasional yang beroperasi di Vietnam, memaksa perusahaan ini untuk membuka cabang atau kantor perwakilan dan menyimpan informasi pengguna di negara itu,” kata para aktivis.

Sekitar 1.500 individu termasuk kelompok warga sipil telah menandatangani sebuah petisi yang meminta revisi UU keamanan siber tersebut.

Pada 13 September, Plt. Menteri Komunikasi dan Informasi Nguyen Manh Hung mengatakan “Facebook, mengingat begitu sukses di Vietnam, hendaknya menyisihkan pendapatan untuk investasi penelitian dan pengembangan dan segera membuka sebuah kantor di Vietnam.”

Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc mengatakan kepada Simon Milner, wakil presiden kebijakan publik untuk Asia Pasifik, bahwa media sosial raksasa itu hendaknya bekerjasama dengan baik dengan pemerintahannya, menghapus informasi buruk dan bertanggungjawab atas perlindungan 60 juta akun pengguna di Vietnam.

Para aktivis mengatakan UU itu juga mengancam ratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam.

Anggota Parlemen Eropa menuntut kemajuan HAM di Vietnam menjelang ratifikasi perjanjian tersebut. Mereka meminta Vietnam untuk merevisi UU keamanan siber dan membuat UU ini sesuai dengan standar HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik di mana Vietnam sudah menjadi negara anggota sejak 1982.

 

Warga Minoritas Agama di India Berjuang Mendapatkan Beasiswa

Kam, 20/09/2018 - 13:20

Ketika ia sedang mengikuti kuliah  semester 3 di sebuah perguruan tinggi teknik, Aadil Ahmad ingin mendapatkan pekerjaan segera setelah ia menyelesaikan kursus untuk membantu membayar pinjaman bank yang diambil oleh ayahnya untuk keperluan studinya.

Mustahil bagi Ahmad, putra seorang tukang batu dari India utara,  belajar teknik jika ayahnya tidak menggadaikan rumah mereka demi mendapatkan pinjaman.

Pinjaman itu berisiko dan berbunga mahal, katanya. Dalam satu tahun, ia akan menyelesaikan kursus dan mencari pekerjaan. “Jika pinjaman tidak dibayarkan tepat waktu, bank akan menyita rumah kami. Ayahku hanya berpenghasilan 800 rupee (Rp 154.000) sehari dan tidak mungkin baginya  membayar kembali pinjaman,” kata Ahmad kepada ucanews.com.

Sama seperti ribuan siswa lainnya, siswa Muslim tidak bisa mendapatkan beasiswa untuk membantu siswa yang layak dari agama minoritas.

Beasiswa yang dimulai oleh Kementerian  Minoritas pada 2006, menawarkan hibah keuangan dari sekolah tingkat dasar ke tingkat pascasarjana dan doktor untuk mendorong warga miskin dari komunitas minoritas untuk mendidik anak-anak mereka.

Hibah tersedia untuk keluarga yang layak dari keluarga Buddha, Kristen, Muslim, Sikh, Jain dan Parsi. Sebagian besar hibah diberikan kepada pelajar Muslim karena komunitas mereka adalah minoritas terbesar dan termiskin.

Minoritas agama hanya berjumlah 18,4 persen dari 1,2 miliar penduduk India, tetapi umat Islam mencapai 13,4 persen atau sekitar 160 juta. Orang Kristen adalah minoritas terbesar kedua sebesar 2,3 persen, membuat minoritas lain diabaikan dalam hal jumlah.

Hibah pendidikan sulit didapat. Hambatan birokrasi seringkali terlalu sulit untuk dinegosiasikan.

Pengalaman Ahmad adalah contohnya. “Saya pertama kali diminta mendapatkan rincian pendapatan saya dan kemudian dokumen yang berkaitan dengan pendapatan dan latar belakang keluarga. Selama lebih dari satu tahun, saya mengembara di instansi-instansi pemerintah, tetapi tidak ada yang positif terjadi,” kenangnya.

Presentasi Suster Anastasia Gill, seorang anggota Komisi Minoritas Delhi, mengatakan kepada ucanews.com bahwa mahasiswa minoritas menghadapi “kesulitan besar” dalam mendapatkan hibah pemerintah.

“Masalahnya adalah  pemerintah tampaknya tidak serius menjalankan kebijakan  itu  dan juga  kurangnya kesadaran di kalangan mahasiswa dari komunitas minoritas tentang prosedur untuk mendapatkan hibah,” kata Suster Gill.

Dia mengatakan bahwa komisinya mengadakan lokakarya di sekolah dan perguruan tinggi untuk membuat siswa sadar akan beasiswa yang tersedia.

“Pemerintah tidak mensosialisasikan tentang prosedur itu untuk mempermudah proses. Proses yang ketat menyebabkan banyak kelelahan bagi para pelamar – mereka memilih keluar pada akhirnya,” tambahnya.

Pada  Juli, sidang Dewan Perwakilan Rakyat India menyatakan bahwa 4,2 juta siswa dari komunitas minoritas ditolak beasiswa pada tahun akademik 2017-18.

Tahun itu 10.118.373 pelamar terdaftar  tetapi hanya 5.903.695 beasiswa yang diberikan. Pemerintah belum menerbitkan data berbasis agama tentang mereka yang mendapatkan beasiswa.

Fakta bahwa sejumlah besar mahasiswa yang ditolak “menimbulkan  tanda tanya besar pada tujuan dari pelayanan, yaitu  memberdayakan komunitas minoritas, khususnya Muslim,” kata panel itu.

Pada  Agustus, siswa Muslim Zakir Pasha, putra seorang sopir becak di Hyderabad, ditolak mendapatkan hibah karena dia tidak dapat memberikan sidik jari untuk dokumen resmi. Dia tidak memiliki tangan dan menggunakan jari-jari kakinya untuk mengoperasikan komputernya, tetapi para pejabat tidak membuat pengecualian untuknya.

Praveen Sharma, seorang pekerja sosial yang mengelola sebuah LSM untuk anak-anak minoritas yang kurang mampu, mengatakan pemerintah sengaja menyimpan informasi tentang beasiswa di bawah karpet sehingga mereka tidak sanggup membiayai pendidikan  yang layak.

“Prosedur di kantor sangat berat dan penuh dengan kesulitan. Jika pemerintah serius dalam upaya untuk membantu mahasiswa minoritas, seharusnya prosesnya lebih mudah diakses,” kata Sharma kepada ucanews.com.

 

Perjanjian Cina-Vatikan Bersejarah Akan Segera Ditandatangani

Kam, 20/09/2018 - 12:55

Perjanjian Cina-Vatikan yang ditunggu-tunggu tentang pengangkatan uskup diharapkan akan ditandatangani pada bulan September.

Sumber Vatikan mengatakan kepada America – sebuah media milik Yesuit-  kesepakatan itu akan ditandatangani di Beijing sebelum akhir September tetapi laporan itu mengatakan teks perjanjian itu tidak akan dipublikasikan bahkan setelah penandatanganan.

Delegasi Takhta Suci akan melakukan perjalanan ke Beijing untuk penandatanganan “terobosan bersejarah,” kata laporan tersebut pada 18 September.

Sumber itu mengatakan perjanjian itu bersifat sementara dan meskipun Takhta Suci mengakui tidak terlalu menyukainya, tetapi itu adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk membuka “pintu  mengembangkan dialog yang membangun dan erat dengan negara adidaya baru tersebut.”

Menurut laporan itu, perjanjian hanya berhubungan dengan pencalonan para uskup. Calon akan dipilih di tingkat keuskupan melalui sistem pemilihan demokratis, dan hasil pemilihan ini akan dikirim ke otoritas Beijing untuk diperiksa dan kemudian menyerahkan nama kandidat melalui saluran diplomatik ke Takhta Suci.

Takhta Suci akan melakukan penyelidikan sendiri terhadap kandidat sebelum paus menyetujui atau menjalankan hak vetonya, kata laporan itu.

Laporan itu mengatakan bahwa jika paus menyetujui kandidat, proses akan berlanjut. Jika tidak, “kedua belah pihak akan terlibat dalam dialog, dan Beijing pada akhirnya  diharapkan  mengirimkan nama kandidat lain.”

Paus akan memiliki kata akhir tentang penunjukan uskup di Cina, kata laporan itu.

Laporan itu juga mengatakan  “Takhta Suci, sebagai tanggapan atas tuntutan Beijing, menegaskan bahwa Paus Fransiskus akan mengakui ketujuh uskup Cina yang tidak sah itu.”

Tujuh orang yang disebut para uskup terlarang, yang tidak disebutkan namanya oleh Paus, adalah Liu Xinhong dari Anhui dan Lei Shiyin dari Leshan, yang keduanya diduga memiliki pacar, serta Huang Bingzhan dari Shantou, Zhan Silu dari Mindong, Yue Fusheng dari Heilongjiang, Ma Yinglin dari Kunming dan Guo Jincai dari Chengde.

Lei, Yue, dan Huang telah diekskomunikasi. Ketiganya sebelumnya meminta rekonsiliasi dengan paus.

“Keputusan paus untuk mengakui ketujuh uskup itu diterima dengan baik oleh pihak berwenang Cina; membuka jalan menuju keinginan Beijing untuk menandatangani perjanjian dengan Takhta Suci. Keputusan itu, diambil di tingkat tertinggi, dikomunikasikan ke Vatikan lebih dari dua minggu lalu,” kata laporan itu.

Banyak umat Katolik di daratan mengatakan mereka percaya itu akan menjadi perjanjian sementara untuk dua tahun.

Seorang imam Gereja terbuka menyatakan dukungan untuk kesepakatan tersebut karena Takhta Suci dapat secara langsung menyampaikan informasi dan secara langsung mengelola para imam di Cina sehingga Gereja  dapat distandardisasi dan dinormalkan.

Namun, Gereja Katolik bawah tanah mengatakan kepada ucanews.com bahwa perjanjian tersebut hanya mencapai konsensus mengenai penunjukan uskup tetapi tidak akan membantu meringankan penindasan terhadap agama Cina.

Sebuah sumber di provinsi Sichuan mengatakan kepada ucanews.com bahwa Gereja pasti akan menyerah dan memilih salah satu dari dua pilihan yang sulit. Dia percaya bahwa sanksi terhadap para uskup yang tidak sah “adalah hak istimewa paus dan kita hanya bisa patuh.”

Seorang peneliti mengatakan kepada ucanews.com bahwa perjanjian tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 36 konstitusi Tiongkok yang menetapkan bahwa badan-badan keagamaan dan urusan agama tidak tunduk pada dominasi asing.

Peneliti juga mengatakan perjanjian itu bertentangan dengan Cinaisasi agama yang dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping. “Itu malah memberitahu semua orang bahwa Cinaisasi hanyalah sebuah lelucon.”

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, uskup emeritus Hong Kong, mengatakan kepada jaringan berita Bloomberg bahwa perjanjian itu adalah “rencana” yang akan membawa konsekuensi tragis dan jangka panjang tidak hanya bagi Gereja Katolik di Cina tetapi juga bagi seluruh Gereja.

Dia juga mengatakan perjanjian itu dapat menghapus rintangan untuk membangun hubungan diplomatik dengan Beijing tetapi mungkin akan menimbulkan perpecahan di antara umat beragama setempat.

America melaporkan bahwa pada akhir Desember 2017, ada 65 uskup komunitas Gereja terbuka yang diakui oleh otoritas Cina dan 36 komunitas bawah tanah yang tidak memiliki pengakuan resmi. Beberapa telah meninggal.

Laporan itu mengatakan masih ada banyak pertanyaan termasuk situasi uskup bawah tanah dan komunitas mereka; status konferensi para uskup Cina (tidak diakui oleh Vatikan  karena hanya para uskup yang disetujui oleh Beijing yang boleh bergabung); jumlah keuskupan di Cina (Vatikan mengklaim ada 144, termasuk 32 vikariat atau prefektur, sementara Beijing bersikeras ada 96); dan kemungkinan bagi para uskup Cina untuk secara bebas mengunjungi Takhta Suci dan bagi para pejabat Vatikan untuk mengunjungi Cina.

Takhta Suci berharap untuk meyakinkan Beijing untuk mengakui para uskup bawah tanah untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina dan membuka cara lain bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan resmi.

 

Umat Kristiani Filipina Siap Memimpin Protes Anti-Kediktatoran

Rab, 19/09/2018 - 15:02

Umat Kristiani dari berbagai Gereja di Filipina akan menjadi ujung tombak protes “anti-kediktatoran” di Manila pada 21 September untuk menandai peringatan ke-46 deklarasi darurat militer oleh almarhum diktator Ferdinand Marcos.

Marcos mengumumkan darurat militer pada 21 September 1972, yang  tetap berlaku hingga tahun 1981.

Para pemimpin Gereja  mengatakan demonstrasi itu bukan bagian dari apa yang digambarkan juru bicara pemerintah adalah “pemufakatan  destabilisasi besar” dengan mengkritik Presiden Rodrigo Duterte.

Tahun lalu, Duterte meliburkan sekolah pemerintah pada 21 September setelah mengumumkan peringatan Hari Protes Nasional, namun, metode dan gayanya telah berubah secara signifikan tahun ini

Nardy Sabino dari kelompok aktivis mengatakan, “keinginan  presiden yang mendara daging  sangat mempengaruhi reputasi dan stabilitas ekonomi” negara itu.

“Kami harus membela kebenaran dan memaksa pemerintahan Duterte  bertanggung jawab atas pelanggaran HAM  dan salah urus ekonomi,” kata Sabino, mengacu pada perang mematikan terhadap pengguna narkoba yang telah menelan ribuan korban, lanjut kelompok-kelompok HAM.

Uskup Auksiliar  Manila, Mgr Broderick Pabillo, sebelumnya menyerukan agar para warga yang bergabung dengan pengunjukrasa, mengatakan, “dalam demokrasi  sehat, harus ada oposisi yang kuat terhadap penyalahgunaan kekuasaan.”

Prelatus itu mengatakan bahwa klaim destabilisasi oleh juru bicara pemerintah adalah “penggunaan orangtua yang kuat ketika mereka mendarat di air panas.”

Para pemimpin awam Katolik, imam, seminaris, dan biarawati akan memulai unjuk rasa dengan perayaan Misa di Gereja San Agustin yang bersejarah di kota Walled Intramuros.

Umat Kristen Protestan akan mengadakan kebaktian terpisah di Gereja Methodis yang berjarak beberapa kilometer jauhnya dari Manila.

Mereka kemudian akan bertemu dengan mahasiswa, pekerja, dan sektor lain untuk unjuk rasa “Persatuan Rakyat Menentang Kediktatoran” di Luneta Park.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada 11 September, Duterte menantang para pengunjuk rasa  untuk menggelar unjuk rasa “teruskan unjuk rasa, Anda bersatu … lalu Anda meluncurkan kudeta.”

Kelompok-kelompok aktivis  mengatakan klaim presiden dari persekongkolan destabilisasi adalah “kebingungan yang berlebihan.”

“Ungkapan paranoid Duterte tentang dugaan aliansi dan rencana pengusiran hanyalah upaya menyedihkan untuk mengalihkan perhatian rakyat Filipina dari masalah yang mendesak,” kata pemimpin pemuda Einstein Recedes.

Aksi Rakyat Bersatu, sebuah aliansi dari berbagai kelompok yang mengorganisir demonstrasi besar-besaran  pada 21 September, mengatakan “melawan tirani bukanlah destabilisasi.”

“Tidak ada ‘destabilisasi besar-besaran’ pada 21 September. Hanya ada satu titik simpul  gabungan melawan kediktatoran, dulu dan sekarang,” demikian bunyi pernyataan kelompok itu.

 

Pengadilan India Tunda Permohonan Jaminan Dalam Kasus Perkosaan Oleh Uskup

Rab, 19/09/2018 - 14:40

Pengadilan Tinggi di Negara Bagian Kerala, India, menunda permohonan jaminan yang diajukan oleh Uskup Jalandhar Mgr Franco Mulakkal pada Selasa (18/9), sehari sebelum ia dijadwalkan untuk menemui polisi atas tuduhan perkosaan terhadap seorang biarawati.

Uskup mengajukan permohonan jaminan karena empat biarawati dari kongregasi di mana korban berasal terus melakukan aksi protes untuk menuntut penangkapannya atas pelanggaran non-jaminan tersebut.

Pengadilan menunda persidangan hingga 25 September, kata pengacara Uskup Mulakkal, Vijay Bhanu, kepada ucanews.com setelah pembacaan keputusan itu.

Keputusan pengadilan itu bukan penghalang bagi hukum untuk menangkap tertuduh, katanya. Namun jika polisi mengikuti prosedur seperti biasa, mereka seharusnya menunggu hingga persidangan selanjutnya.

“Polisi tidak perlu mendesak pengadilan,” katanya.

“Tuduhan yang dibuat oleh biarawati itu hanya karangan belaka dan digoreng hanya untuk membalas dendam atas perbuatan yang saya lakukan,” demikian bunyi permohonan jaminan Uskup Mulakkal.

Polisi di Negara Bagian Kerala tengah melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan oleh seorang biarawati berusia 48 tahun yang menuduh uskup memerkosanya empat tahun lalu dan melecehkannya sebanyak 13 kali selama dua tahun di sebuah rumah di dekat biaranya di Negara Bagian Kerala.

Polisi mengajukan sejumlah pertanyaan kepada uskup pada pertengahan Agustus lalu di keuskupannya di India bagian utara di mana kongregasi biarawati itu berada. Namun mengingat aksi protes para biarawati yang dimulai sejak 8 September lalu itu mencapai puncaknya, polisi meminta uskup untuk datang ke kantor polisi pada 19 September. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa uskup mungkin ditahan.

Bhanu mengatakan laporan perkosaan itu terdaftar pada 29 Juni.

“Tertuduh tidak meninggalkan negeri ini. Ia telah bekerjasama dengan polisi. Tidak ada alasan untuk menduga bahwa ia akan menghindari hukum pada tahap ini,” katanya, seraya menjelaskan alasan mengapa uskup tidak ditangkap.

“Sejauh yang saya tahu, uskup akan datang ke kantor polisi sesuai jadwal dan bekerjasama dalam penyelidikan,” lanjutnya.

Uskup Mulakkal, pelindung Kongregasi Misionaris Yesus untuk kaum religius wanita, menyerahkan tanggungjawabnya untuk sementara waktu kepada para imam senior pada 13 September. Ia telah menyurati Vatikan untuk meminta pembebasan dari pelayanan keuskupan agar ia bisa fokus pada kasusnya.

Dalam siaran pers tertanggal 16 September, Pastor Peter Kavumpuram, humas Keuskupan Jalandhar, mengatakan uskup memutuskan sendiri untuk menyurati Paus Fransiskus untuk menyampaikan keinginannya untuk turun dari jabatannya sebagai uskup.

“Ia yakin permintaannya akan diterima,” demikian bunyi siaran pers itu.

Uskup Mulakkal menegaskan bahwa biarawati itu menggoreng kisah perkosaan ketika ia mulai memberi aksi disipliner terhadap pelanggaran kaul yang dilakukannya, termasuk kemurnian dan ketaatan.

“Kebisuan biarawati itu selama lebih dari empat tahun juga merupakan indikator bahwa tuduhan itu tidak benar,” demikian bunyi permohonan jaminan uskup.

Dewan Selamatkan Para Biarawati Kami tengah memelopori aksi protes di jalan-jalan dekat Pengadilan Tinggi Negara Bagian Kerala. Koordinator aksi, Pastor Augustine Vattoli, mengatakan kepada ucanews.com bahwa dewan tidak akan berhenti melakukan aksi protes sampai uskup diadili.

George Joseph dari Dewan Kristen Bersatu mengatakan para biarawati yang melakukan aksi protes ini kehilangan harapan karena para saksi – yang sebagian besar berasal dari dalam Gereja, menjadi lawan mereka.

Aktivis Gereja itu mengatakan sebagian besar saksi dari dalam Gereja mungkin dipengaruhi oleh uskup dan otoritas Gereja.

“Tidak ada saksi langsung dalam kasus ini. Satu-satunya saksi adalah mereka yang mendengar keluhan dari biarawati itu. Sepertinya mereka tidak membelanya,” katanya.

Ia yakin uskup mengklaim tidak bersalah karena ia menyadari bahwa para saksi tidak akan menentangnya.

“Ini bisa jadi alasan mengapa otoritas Gereja belum melawan uskup sejauh ini,” lanjutnya.

 

Peraturan Internet di Cina “Akan Mengoyak Agama”

Rab, 19/09/2018 - 13:54

Cina dituduh tengah berupaya mengoyak agama setelah menerbitkan rancangan peraturan untuk mengatur distribusi informasi terkait agama di internet.

Minggu lalu, pada 10 September, Administrasi Negara untuk Urusan Agama mengeluarkan rancangan peraturan itu untuk meminta tanggapan. Batas waktu pengiriman komentar adalah 9 Oktober.

Administrator sebuah jaringan menggambarkan rancangan peraturan itu sebagai “sebuah batasan menyeluruh” yang bertujuan untuk mengendalikan secara tegas agama-agama dalam kehidupan nyata di internet sehingga evangelisasi menjadi semakin sulit.

Philip, administrator sebuah situs keuskupan di Cina, mengatakan kepada ucanews.com bahwa peraturan yang paling kontroversial adalah para penyedia layanan informasi terkait agama di internet adalah organisasi perusahaan yang sah atau organisasi non-perusahaan yang sah yang berbasis di Cina. Sementara perwakilan mereka atau para penanggungjawab yang sah harus warga negara Cina.

Penyedia layanan informasi dan perwakilan atau penanggungjawab yang sah harus tidak memiliki catatan kejahatan yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir dan tidak melanggar peraturan dan kebijakan tentang agama.

Selain itu, para peninjau informasi harus memahami peraturan dan kebijakan tentang agama; sistem manajemen layanan informasi terkait agama di internet yang baik; sistem manajemen keamanan informasi yang baik; dan dana, fasilitas dan tempat yang sesuai dengan layanan informasi.

Sebelumnya para penyedia layanan informasi hanya membutuhkan persetujuan dari Kantor Informasi Internet Negara, tetapi kini harus juga mendapat persetujuan dari departemen agama.

Sebuah catatan dalam rancangan peraturan itu menyatakan bahwa rancangan peraturan ini dibuat sesuai dengan UU keamanan siber, peraturan tentang layanan informasi internet dan peraturan tentang agama yang bertujuan untuk menjaga kerukunan agama dan sosial.

Philip mengatakan rancangan peraturan itu bersifat destruktif bagi media sosial pribadi karena individu-individu tidak diperkenankan mempublikasikan informasi terkait agama apa pun termasuk teks, gambar dan video.

Ia menyebut ada banyak situs keuskupan dan akun umum atas nama anggota Gereja atau manajemen jaringan. Jika rancangan peraturan itu disetujui, semua situs-situs ini terancam ditutup.

Rancangan peraturan itu juga menyebutkan bahwa organisasi atau orang asing – meskipun mereka berada di Cina – tidak boleh terlibat dalam layanan informasi terkait agama di internet.

Selain itu, nama-nama layanan informasi terkait agama di internet tidak bisa menggunakan kata-kata seperti “Cina,” “Nasional,” “Buddha,” “Dao,” “Islam,” “Katolik” dan “Kristen” atau nama-nama kelompok agama, lembaga keagamaan dan tempat-tempat keagamaan.

Informasi terkait agama di internet harus tidak melanggar prinsip-prinsip kemerdekaan agama dan manajemen pribadi dan tidak mengandung iklan propaganda, distribusi dan transmisi artikel terkait agama, publikasi informasi internal terkait agama dan publikasi ilegal atas nama agama, demikian menurut rancangan peraturan itu.

Hanya anggota lembaga agama atau kelompok agama, lembaga dan tempat yang memiliki ijin yang diperkenankan menyampaikan ceramah di media daring mereka sendiri di bawah manajemen yang sah. Organisasi dan individu lain tidak diperkenankan menyampaikan ceramah, pidato atau meneruskan kaitan berita.

Philip mengatakan otoritas telah menerapkan larangan evangelisasi dalam kehidupan nyata dan sekarang mengatur internet yang sungguh-sungguh melanggar kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama.

Ying Fuk-tsang, direktur sekolah agama di Universitas Cina Hong Kong, mengatakan kepada Christian Times bahwa rancangan peraturan itu diperkenalkan setelah President Xi Jinping mempersoalkan aturan terkait agama di internet pada 2016.

Ia juga mengatakan informasi terkait agama di internet yang ada dalam rancangan peraturan itu luas dan mencakup hampir semua bentuk informasi jaringan dan siaran kegiatan keagamaan termasuk ibadah, pembaptisan dan doa umat Buddha dalam bentuk teks, gambar, audio dan video.

“Rancangan peraturan itu, plus tekanan terhadap tempat ibadah, mengungkapkan bahwa otoritas menghilangkan ruang bagi Gereja untuk menyebarkan informasi karena internet adalah media utama bagi Gereja untuk berkotbah,” kata Ying.

 

Gereja Pertama di Banglades Merayakan 150 Tahun

Rab, 19/09/2018 - 13:01

Ribuan umat Katolik  merayakan 150 tahun sebuah gereja di Banglades dengan memberi penghormatan kepada para misionaris yang telah setia berkontribusi bagi pertumbuhan Gereja di negara itu.

Gereja Salib Suci di sebuah daerah yang dikenal sebagai Dhaka tua, didirikan  tahun 1868 dan dikelola oleh Ordo Salib Suci (OSC), pada 14-15 September diadakan  untuk memperingati hari pendiriannya dengan Misa Kudus, acara kebudayaan dan hidangan persaudaraan.

Kardinal Patrick D’Rozario OSC, uskup agung  Dhaka, ibukota negara itu, bersama dengan Uskup Shorot F. Gomes, mengadakan Misa konselebarasi dan pertunjukan budaya dihadiri oleh lebih dari 3.000 orang, termasuk umat Katolik, Protestan, dan non-Kristen.

“Gereja paroki ini adalah tanda persekutuan ilahi dan keluarga,” kata Kardinal D’Rozario.

Tuhan secara khusus telah memberkati Gereja Salib Suci sehingga berperan penting dalam pertumbuhan Gereja Katolik dan berkontribusi bagi bangsa, tambahnya.

“Kami menyampaikan terima kasih dan syukur kami kepada Tuhan atas berkahnya,” kata Kardinal D’Rozario.

Dalam sebuah pesan, Duta Besar Vatikan  Mgr George Kocherry menjelaskan  peringatan itu sebagai masa pembaruan spiritual.

“Sangat menggembirakan untuk dicatat bahwa terlepas dari konteks dunia yang sedang berubah, orang-orang Banglades dengan tekun menyaksikan dan mengikuti perjalanan spiritual, ziarah untuk memenuhi prinsip dan tuntutan Kerajaan Allah,” kata Uskup Agung Kocherry.

“Peringatan ini adalah saat yang tepat bagi umat paroki untuk merenungkan masa lalu dan  menghormati para pendahulu.”

Gereja Salib Suci terletak di Luxmi Bazar di daerah yang telah menjadi pusat komersial sejak zaman Kekaisaran Mughal di India.

Meskipun masih menjadi perdebatan lokasi yang tepat ketika misionaris Katolik pertama kali menginjili di Dhaka lama, para sejarawan Gereja percaya bahwa Gereja Katolik yang didedikasikan untuk Bunda Maria didirikan pada 1628.

Gereja itu dihantam  dari waktu ke waktu oleh banjir, serta bencana alam lainnya, dan tidak pernah dibangun kembali.

Belakangan, sebuah kapel kecil didirikan di Luxmi Bazar untuk melayani umat Katolik setempat, kebanyakan dari mereka adalah keturunan para pedagang Eropa.

Tahun 1868, sebuah gereja paroki dibangun, tetapi bangunan itu rusak parah akibat topan tahun 1883.

Tahun 1845, Vatikan mendirikan Vikariat Benggala Timur dan menunjuk Uskup Thomas Oliff sebagai administrator pertama. Uskup Oliff berbasis di kota pesisir Chittagong pada awalnya, tetapi kemudian pindah ke Dhaka.

Gereja Salib Suci melayani sebagai gereja katedral pertama di Dhaka dan menjadi keuskupan sampai tahun 1963, ketika sebuah dekrit kepausan mengangkat Gereja Maria Dikandung Tanpa Noda di Ramna di pusat kota Dhaka untuk menjadi katedral dan kediaman uskup Dhaka.

Gereja Salib Suci telah melahirkan lembaga-lembaga gereja dan lembaga-lembaga yang menganut  nilai-nilai kristiani yang luar biasa, termasuk Perguruan Tinggi Notre Dame, Kolese Salib Suci, Sekolah Tinggi dan Kolese Santo Gregorius, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi Santo Joseph, Sekolah Teknik Santo Joseph, dan koperasi kristiani.

 

Gereja Terus Berupaya Membebaskan Imam dan Biarawati dari Penjara di India

Sel, 18/09/2018 - 13:17

Umat Kristiani di India akan meminta Pengadilan Tinggi Negeri Jharkhand menjadi jaminan atas seorang imam Katolik dan seorang biarawati yang  dipenjara setelah pengadilan yang lebih rendah menolak untuk membebaskan mereka.

Pastor Alphonse Aind SJ ditangkap pada 22 Juni atas tuduhan bersekongkol dengan pemerkosaan lima wanita, sementara Suster  Concilia MC ditangkap pada 4 Juli karena dituduh menjual anak-anak dari panti asuhan yang ia kelola.

Pastor Xavier Soreng SJ mengatakan pada 13 September bahwa jaminan akan dicari untuk Pastor Aind sesegera mungkin.

Pengadilan distrik Khunti menolak menggunakan jaminan pada 10 September karena imam itu terkait dengan salah satu terdakwa utama dalam kasus perkosaan geng dan diduga gagal menghentikan terdakwa menculik para wanita.

“Ini adalah tuduhan palsu. Kami berharap bahwa imam itu akan mendapatkan keadilan,” kata Pastor Soreng kepada ucanews.com.

Para pemimpin Gereja mengatakan bahwa Pastor Aind, kepala sekolah menengah  yang dikelola Yesuit di desa Kochang,  distrik Khunti, dijebak karena pemerintah negara bagian itu, yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP)  pro-Hindu, diam-diam mendukung gerakan radikal Hindu terhadap orang Kristen.

Lima aktivis sosial pementasan drama jalanan di sekolah itu diculik dan diperkosa oleh enam orang pria pada 19 Juni, dilaporkan karena tema drama itu menyinggung gerakan suku untuk otonomi di wilayah tersebut.

Pastor Aind menghadapi tuduhan konspirasi, pembiaran terhadap penculikan dan geng pemerkosaan dan mendukung kegiatan anti-negara.

Penerapan jaminan untuk Suster  Concilia diajukan ke Pengadilan Tinggi pada 6 September setelah pengadilan yang lebih rendah menolak jaminannya pada 20 Juli.

“Kasus ini belum terdaftar untuk disidangkan,” kata Pastor Peter Martin, seorang pengacara dan konsultan dalam kasus ini.

Biarawati itu dituduh menjual anak-anak dari panti asuhan yang terkait dengan rumah bagi ibu yang tidak menikah yang dijalankan kongregasinya di ibukota negara bagian Ranchi. Panti itu milik Kongregasi MC yang didirikan  St. Ibu Teresa dari Kalkuta yang mulai dibangun tahun 1950.

Kongregasi MC telah mengakui bahwa seorang penjaga dan seorang anggota staf berkoordinasi menjual seorang bayi kepada pasangan yang tidak memiliki anak karena biarawati itu mempercayai seorang anggota staf.

Anggota staf yang dipercaya diberi tanggung jawab  menyerahkan bayi ke pusat kesejahteraan anak distrik itu, sebagai kebijakan tidak mengakui bayi yang diterimanya. Itu membuat para biarawati tidak memiliki cara  memeriksa apakah bayi-bayi itu menyerah.

“Kami tahu biarawati itu tidak bersalah dan dia akan mendapatkan keadilan dari Pengadilan Tinggi,” kata Pastor Martin kepada ucanews.com

Kekerasan dan intimidasi terhadap orang Kristen terus meningkat sejak BJP berkuasa pada 2014, kata para pemimpin Kristen.

Pemerintah Jharkhand bulan lalu memerintahkan penyelidikan terhadap 88 LSM Kristen yang mendapatkan sumbangan asing. Penyelidikan juga dilakukan terhadap semua rumah yang dikelola oleh Tarekat MC di negara bagian tersebut.

Tempat tinggal dan kantor Pastor Stanislaus Lourdusamy, 82 tahun, diserbu sebelum dia dituduh melakukan kegiatan anti-negara pada 28 Agustus dalam insiden pelecehan terakhir.

Uskup Auksilier Mgr Telesphore Bilung dari keuskupan Ranchi mengatakan kelompok Hindu menentang pekerjaan misionaris Kristen di antara orang-orang miskin dan suku.

Mereka ingin menodai citra Gereja dan menciptakan kesan bahwa para misionaris Kristen adalah pelanggar hukum dan kriminal, katanya.

Negara bagan itu memiliki sekitar satu juta orang Kristen atau 4,3 persen dari populasi. Kehadiran Kristennya hampir dua kali lipat angka 2,3 persen untuk India secara keseluruhan.

 

Biarawati Banglades Dalam Misi Penyembuhan Jiwa

Sel, 18/09/2018 - 10:30

Lipy Gloria Rozario lahir dari keluarga pengungsi Katolik pada 31 November 1971, hanya beberapa minggu sebelum Banglades memperoleh kemerdekaannya dari Pakistan pada 16 Desember.

Setelah  47 tahun berlalu dengan cepat dan Gloria, anak keenam dari sembilan bersaudara, telah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan menyembuhkan hati orang-orang yang menderita berbagai bentuk tekanan psikologis di negara Asia Selatan yang berpenduduk mayoritas Muslim ini.

Sejak 2010, Suster Gloria melayani sebagai direktur Unit Konseling pemulihan jiwa di Dhaka, yang didanai oleh Kongregasi Suster-suster Bunda Maria  berduka-cita (OLS).

Dia adalah salah satu dari sejumlah biarawati Katolik termasuk Suster  Zita Rema SDB yang memberikan bantuan spiritual dan layanan lainnya kepada orang miskin di Banglades.

Biarawati lain di negara itu membantu pasien yang terkena kusta, tuberkulosis, dan stigma sosial, atau fokus membantu anak-anak yang lahir dengan disabilitas dengan membangun kembali kehidupan mereka.

Selain menawarkan layanan konseling kepada individu, pasangan, dan keluarga, Suster Gloria mengasah keterampilan para siswa, akademisi, dan profesional dengan mengadakan seminar dan lokakarya baik di dalam maupun di luar pusat pelayanan.

Ketika dia tidak di pusat layanan, atau mengajar di universitas lokal, biarawati itu meluangkan waktu  mengunjungi pengungsi Rohingya dari Myanmar di Baza’s Cox, Banglades timur, di mana dia menawarkan layanan konseling melalui BRAC, salah satu organisasi pembangunan terkemuka di negara itu.

“Kami adalah badan amal, jadi kebanyakan orang datang kepada kami melalui mulut ke mulut karena kami tidak diizinkan beriklan. Kadang-kadang orang mengira kami sebagai organisasi pencari laba karena kami memiliki banyak orang asing di staf yang menjadi sukarelawan,” tambahnya.

“Banyak orang berjuang  memahami bagaimana sebuah badan amal dapat menawarkan layanan profesional tanpa menghasilkan uang. Misi kami adalah membuktikan bahwa mereka salah.”

Pusat pemulihan jiwa sekarang memiliki dua konselor purna waktu dan empat konselor paruh waktu yang merawat sekitar 30 orang seminggu rata-rata, kebanyakan Muslim.

Pusat ini membebankan 1.200-2.500 taka Banglades (US$ 14-30) per sesi tetapi orang yang miskin hanya perlu membayar biaya tanda terima US$ 2,40.

Ini mencakup gaji staf, biaya pemeliharaan dan sumbangan untuk amal yang dijalankan oleh ordo religius.

Pusat layanan ini memiliki satu sekolah dan pusat penitipan anak untuk 40 anak kumuh. Pusat ini juga mendanai dua pusat penitipan anak lagi di Dhaka yang melayani 62 anak dari keluarga yang sangat miskin.

“Kami tidak pernah punya uang tersisa pada setiap akhir bulan,” kata biarawati itu.


Awal yang sederhana

Tahun 1971, Pius Rozario dan istrinya Magdalena menyaksikan kelahiran anak keenam mereka, Gloria, di ruang kelas yang digunakan sebagai tempat penampungan bagi pengungsi selama perang kemerdekaan Banglades dengan Pakistan.

Pasangan itu telah meninggalkan rumah mereka di desa Rangamatia di Banglades tengah untuk melarikan diri dari pertempuran dan pertumpahan darah dengan pindah ke desa Moani yang jauh.

Selama sembilan bulan yang menyedihkan, mereka berbagi tempat dengan ratusan pengungsi perang termasuk Muslim, Hindu dan Kristen.

Setelah perang berakhir, pasangan itu kembali ke rumah  melanjutkan kehidupan yang lebih normal, dengan Pius bekerja sebagai guru sekolah dan Magdalena seorang ibu rumah tangga.

“Secara finansial, kami bukan orang melarat karena kami semua bisa bersekolah walau ayah saya tidak dibayar dengan sangat baik,” katanya. “Tapi meskipun demikian kami memiliki masa kecil yang sangat menyenangkan meskipun kami tumbuh di rumah tangga yang sangat disiplin di mana hidup dibagi menjadi waktu doa, waktu belajar dan waktu bermain.”

Dia pindah ke sekolah Santa Maria di Paroki Santo Yohanes Pembabtis pada usia dini dan menyelesaikan sekolah menengah dengan Suster-suster SMRA. Semua gurunya dan beberapa sepupunya adalah biarawati.

“Sejak usia dini, hidup mereka menjadi inspirasi bagi saya, jadi saya bermimpi satu hari nanti saya akan menjadi seorang biarawati,” katanya. “Aku tidak menyukai anak laki-laki pada usia itu, jadi aku hanya ingin menjalani kehidupan yang sederhana.”

Dia bergabung dengan Kongregasi Suster-suster Bunda Maria Berduka Cita (OLS) pada 31 Desember 1990, setelah menyelesaikan gelar sarjananya. Ia menghabiskan dua tahun di Italia untuk menjalani masa novisiatnya.

Ketika kembali ke Banglades tahun 1995, ia menghabiskan satu tahun di sebuah biara di ibukota yang dikelola oleh OLS, setelah itu ia mendapatkan peran sebagai sekretaris  di kedutaan Vatikan di ibukota itu, sebuah peran yang ia emban selama lima tahun.

“Awalnya saya merasa tidak nyaman dengan pekerjaan yang membuat saya tetap di dalam ruangan sepanjang hari,” kenangnya. “Jadi tahun pertama itu tidak terlalu menyenangkan. Tapi aku terjebak dengan itu karena aku telah mengikrarkan kaul.”

Selama berada di kedutaan Vatikan, Suster Gloria mulai mengunjungi daerah kumuh dan keluarga Kristen di dekatnya, yang perlahan-lahan berbagi masalah mereka dengannya.

“Kisah-kisah mereka melekat dalam pikiran saya. Saya mulai berpikir bahwa, karena orang-orang begitu ingin berbagi banyak pengalaman pribadi dengan saya, mungkin saya harus belajar psikologi untuk menawarkan mereka layanan yang lebih baik,” katanya.

Suster Gloria mengatakan bahwa dia menemukan panggilan sejatinya setelah mempelajari psikologi konseling di Italia dan AS.

Atasannya mengabulkan permintaannya untuk belajar psikologi dan ia pergi ke Roma, di mana ia juga mempelajari spiritualitas. Ini diikuti dengan pindah ke California untuk mendapatkan gelar master di Universitas Santa Clara.

Tahun 2014, ia menetapkan tonggak baru dengan menjadi orang pertama di Banglades yang memperoleh gelar PhD dalam psikologi pendidikan-konseling.

 

Bunda Maria Berduka Cita

Maria Elisabetta Renzi, seorang biarawati Katolik yang bercita-cita tinggi, ia mendirikan Ordo OLS di Italia  tahun 1839. Dia dibeatifikasi 150 tahun kemudian  tahun 1989.

Kongregasi itu tiba di Banglades tahun 1988 dan misi pertamanya adalah melayani kedutaan Vatikan di Dhaka.

Sekarang ordo tersebut memiliki 16 suster Banglades termasuk seorang yang melayani sebagai misionaris di luar negeri.

Kongregasi memprioritaskan pelayanan kepada orang miskin dan yang membutuhkan dengan mengelola sekolah dan pusat penitipan anak untuk anak-anak yang kurang mampu dan menawari mereka beasiswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dua misi utamanya adalah katekese dan pendidikan.

 

Umat ​​Katolik Vietnam Menjaga Iman di Tengah Perubahan 

Sen, 17/09/2018 - 11:58

Seorang umat Katolik, Peter Bui, memulai hari kerjanya dengan berdoa agar dagangannya laku dan menyalakan lampu altar di tokonya di Kota Ho Chi Minh yang ramai di Vietnam.

Bui menjual  pintu, cat, kunci, peralatan dan aksesoris rumah selama 20 tahun. Pada hari Minggu dia menutup tokonya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya dan menghadiri Misa.

Dia menjual barang-barang asli di Pasar Tan Binh yang ramai di kota selatan dengan harga yang tepat. “Kami memberikan saran dan membantu pelanggan dengan berbagai pilihan agar membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata pedagang berusia 57 tahun itu.

Pedagang dari tempat lain hanya tinggal sementara di daerah tersebut dan tidak memiliki ikatan lingkungan yang sama. Ketika seorang wanita miskin di dekatnya membutuhkan kunci, Bui mengunjungi rumahnya untuk memastikan dia mendapatkan tipe yang tepat.

Dia mencoba untuk menetapkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam hubungan dengan tetangganya, banyak di antaranya adalah pekerja seks, gangster dan penjudi.

“Kami tidak memberikan uang kepada gangster yang meminta jasa keamanan, tetapi kami memberikan uang kepada keluarga mereka ketika mereka mengalami kecelakaan atau sakit,” katanya.

Dia tidak takut menagih pelanggannya meskipun beberapa kerabatnya terlalu takut untuk melakukannya.

Bui, yang memiliki suara keras dan jelas, mengatakan dia mencoba untuk menangani konflik dengan cara yang jujur ​​dan persaudaraan. Salah satu pelanggan mencoba mengembalikan sekeranjang cat tetapi Bui menolak menukarnya karena catnya tidak lagi laku.

Ketika pelanggan berteriak padanya dan mengancam akan melempar cat ke wajahnya, pelanggan lain melindunginya. Namun, pelanggan yang marah kembali membeli barang dari tokonya sebulan kemudian.

“Banyak pelanggan secara bertahap menghormati dan mengakui ketulusan kami, keadilan, kesetaraan, amal dan persaudaraan,” kata Bui.

Ayah tiga anak itu mengatakan bahwa tujuannya adalah membangun jembatan dengan orang lain dan membawa Kabar Baik Kekristenan kepada mereka.

Dia mengizinkan seorang wanita menjual makanan di luar tokonya. Wanita itu, yang menceraikan suaminya dan tinggal bersama pacarnya, dengan kejam memukuli putrinya yang berusia 5 tahun di depan putri Bui. “Saya memintanya untuk tidak memukul putrinya, yang tidak bersalah, dan saya membiarkan putri saya bermain dengan putrinya,” katanya.

Bui, yang mengajar kelas katekese, mengatakan ia menghayati nilai-nilai kekudusan Katolik dan menghadiri kursus akhir pekan tentang ajaran-ajaran sosial Gereja yang diberikan oleh para imam setempat. Dia mengatakan ajaran-ajaran ini adalah harta kebijaksanaan tentang membangun masyarakat yang adil di tengah tantangan modernitas.

Pastor Joseph Le Quang Uy CSsR yang telah membentuk perkumpulan keluarga Katolik dan kelompok pemuda, mengatakan orang awam membutuhkan imam untuk membantu mereka mempraktekkan iman mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Pastor Uy mengatakan dia mengajar orang awam untuk tidak menipu atau menyuap orang lain, menikmati alkohol atau membuang sampah. Dia juga mendesak umat Katolik untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi pencemaran lingkungan dengan mematikan sepeda motor mereka di lampu merah dan mengumpulkan sampah dari tempat umum.

Imam itu mengadakan retret dan doa rutin serta memimpin umat beriman untuk membantu orang miskin, sakit dan korban bencana alam.

Dia mengatakan anggota keluarga dan kelompok pemuda menjalani kehidupan yang baik, bekerja keras dan memperlakukan orang dengan cinta dan keadilan.

Kepala sekolah di fasilitas penitipan anak memperlakukan guru lain sebagai kerabatnya dan memungkinkan ibu tunggal untuk menggunakan tempatnya di malam hari untuk tempat berkumpul dan berdoa. Seorang perawat berusia 20 tahun menghabiskan waktu setelah bekerja untuk menghibur pasien rumah sakit.

Pastor Uy mengatakan 40 pasangan, yang merupakan anggota kelompoknya, memiliki pernikahan yang bahagia.

“Menjadi seorang Katolik dalam masyarakat di mana moralitas menurun, dan materialisme berlaku, berarti berbicara menentang ketidakadilan dan melakukan perbuatan baik untuk mengurangi hal-hal buruk,” kata Pastor Uy.

Imam itu menekankan bahwa penting bagi umat Katolik untuk menetapkan teladan cemerlang bagi orang lain, termasuk komunis.

Pastor Uy membaptiskan Hai, seorang komposer terkenal dan mantan anggota Partai Komunis,  tahun 2014 ketika dia berusia 87 tahun. Hai pindah ke agama Katolik setelah ia menghadiri Misa pemakaman yang dilakukan oleh seorang imam Redemptoris untuk tahanan nurani yang telah dibabtis menjadi katolik.

Bahagia adalah menjalani kehidupan yang baik dalam segala situasi, walau tidak memiliki uang dan kenyamanan, kata Pastor Uy.

Vietnam memiliki tujuh juta umat Katolik di antara total populasi 94 juta.

 

Paus: Orang Kristen Hendaknya Mengasihi Musuh Mereka

Sen, 17/09/2018 - 11:09

Orang Kristen tidak ditentukan oleh baptisan mereka tetapi oleh apakah mereka menjalani hidup mereka sesuai dengan perintah Allah untuk mengasihi musuh-musuh mereka, kata Paus Fransiskus.

Meskipun tampaknya lebih mudah untuk berbicara buruk tentang musuh, logika Kristen berjalan ke arah yang berlawanan dan mengikuti “kebodohan salib,” kata Sri Paus dalam homilinya pada 13 September pada Misa pagi di Domus Sanctae Marthae.

“Hanya yang berbelas kasihan yang menyerupai Tuhan sang Bapa. “Berbelaskasihan, sama seperti Bapamu berbelas kasih.” Ini adalah jalan, jalan yang bertentangan dengan semangat dunia,” katanya.

Paus merenungkan  bacaan Injil hari itu dari Santo Lukas, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya untuk “mengasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang-orang yang membencimu, memberkati mereka yang mengutukmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu.”

Perintah untuk mengasihi dan berdoa bagi musuh-musuh “adalah cara untuk hidup seperti seorang Kristen,” yang memerlukan pencerminan kasih dan belas kasih Allah yang tak terbatas, kata Sri Paus.

Namun, ia menambahkan, mereka yang melakukan gosip dan “logika penghinaan” hidup “seperti seorang penyembah berhala dengan roh keduniawian” yang berusaha untuk menghancurkan orang lain.

“Di antara kita ada pendakwa   besar, orang yang akan selalu mendakwa kita di depan Tuhan untuk menghancurkan kita: Setan. Dia adalah pendakwa besar. Dan ketika saya masuk ke dalam logika pendakwa, mengutuk dan mencari cara untuk melakukan kejahatan kepada orang lain, Saya masuk ke dalam logika pendakwa besar yang adalah perusak, yang tidak mengenal kata ‘rahmat’,” kata Bapa Suci.

Paus Fransiskus mengatakan bahwa alih-alih menghancurkan orang lain, orang Kristen harus melihat diri mereka sendiri dan mendakwa diri mereka sendiri sehingga mereka dapat mencerminkan belas kasihan Tuhan kepada orang lain.

“Ya, menuduh diri sendiri. Itu akan baik buat kamu. Satu-satunya tuduhan sah yang kita miliki sebagai orang Kristen adalah mendakwa diri kita sendiri. Bagi yang lain, hanya ada belas kasihan karena kita adalah anak-anak Bapa yang murah hati,” kata Paus Fransiskus.

 

Aktivis HAM di Vietnam Berhenti Mogok Makan di Penjara

Sen, 17/09/2018 - 10:32

Seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) yang tengah menjalani hukuman penjara selama 16 tahun mengakhiri aksi mogok makan yang telah berlangsung selama sebulan.

Tran Huynh Duy Thuc, 52, memutuskan untuk mengakhiri aksi mogok makan pada Minggu (16/9) setelah selama 33 hari ia meminta pemerintah untuk menghormati UU yang berlaku di negara itu, demikian menurut anggota keluarga seusai kunjungan ke penjara.

Dua saudara perempuan dan anak perempuan mengunjungi Thuc di penjara di Distrik Thanh Chuong, Propinsi Nghe An, pada 15-16 September.

Menurut mereka, Thuc nampak kurus dan lelah tetapi masih memiliki semangat yang tinggi.

Ketika mereka berbicara dengan Thuc di balik kaca tebal, sejumlah petugas penjara meminta mereka untuk membicarakan masalah keluarga dan bukan kegiatan aktivisnya.

Namun mereka memprotes keras larangan ini dan sipir penjara pun membawa Thuc pergi. Polisi kemudian memaksa mereka untuk meninggalkan penjara dan menurunkan mereka di tengah jalan setelah menempuh perjalanan sejauh lima kilometer.

Keesokan harinya, mereka kembali mengunjungi Thuc di penjara selama satu jam. Sejumlah petugas penjara memperlakukan mereka cukup ramah tetapi tetap memotong percakapan mereka ketika mereka membicarakan soal kampaye pembebasannya.

Anggota keluarga meminta pemerintah untuk menerapkan pasal-pasal yang ada dalam amandemen KUHP yang mulai berlaku awal tahun ini.

Mereka mengatakan Thuc dan beberapa tahanan politik lain dituntut menurut UU yang melanggar baik konstitusi dan prinsip-prinsip partai komunis yang berkuasa.

Menurut KUHP itu, hukuman untuk kejahatan yang dilakukan oleh Thuc hanya satu hingga lima tahun penjara. Tetapi ia sudahn berada di dalam penjara selama sembilan tahun.

Thuc memulai aksi mogok makan pada pertengahan Agustus untuk memprotes tuntutan para petugas keamanan agar ia “mengakui kejahatannya” supaya mendapat penangguhan hukuman dari presiden.

Aktivis beragama Buddha itu dihukum penjara selama 16 tahun karena “berusaha menggulingkan pemerintahan komunis” pada 2020. Ia terus memprotes kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Pengacara beragama Katolik, Le Cong Dinh, mengatakan Thuc berhenti mogok makan demi kesehatan tetapi ia akan terus menuntut pemerintah untuk menghormati UU dengan membebaskan dirinya dan beberapa tahanan politik lain.

Pada 12 September, sejumlah aktivis meluncurkan sebuah petisi daring yang meminta peninjauan kembali kasus Thuc berdasarkan UU yang berlaku saat ini.

Petisi daring yang ditandatangani oleh 320 kelompok sipil dan individu itu dikirim ke Dewan Nasional, perdana menteri, berbagai lembaga negara den diplomat asing.

 

Dua Perguruan Tinggi Katolik di Filipina Bantu Anak-Anak Terlantar

Jum, 14/09/2018 - 15:53

Anak-anak dari warga suku yang terlantar dari Filipina bagian selatan telah menemukan suaka di dua perguruan tinggi Katolik ternama.

Universitas Santo Tomas di Manila dan Universitas San Jose Recolatos di Cebu mengatakan mereka akan memastikan bahwa sekitar 100 anak yang terlantar akibat operasi anti-pemberontakan akan mendapat akomodasi dan pendidikan.

Pastor Pablo Tiong OP, wakil rektor Universitas Santo Tomas, mengatakan Gereja “memahami penderitaan para pelajar dari warga suku” yang pendidikannya terganggu oleh perang.

Sekitar 60 pelajar dari warga suku di wilayah bagian selatan Mindanao akan tinggal di seminari yang dikelola oleh Ordo Dominikan di Manila sambil menempuh studi di perguruan tinggi tersebut.

Pastor Tiong mengatakan perguruan tinggi itu selalu terbuka untuk warga suku.

Di Kota Cebu, Filipina bagian tengah, sekitar 32 anak dari warga suku tinggal di Kampus Augustinian Recollects di Universitas San Jose Recoletos.

Uskup Agung Cebu Mgr Jose Palma menyerahkan anak-anak itu kepada kongregasi religius karena ia merasa sedih atas “pelanggaran dan kekerasan” yang dialami oleh warga suku di Mindanao.

Prelatus itu mengatakan situasi mereka “hendaknya menjadi keprihatinan bukan hanya bagi para misionaris kita yang berkarya di desa-desa di wilayah pegunungan … tetapi hendaknya juga menjadi keprihatinan kita.”

Uskup Agung Palma mengatakan melayani warga suku adalah “respon umat Katolik terhadap ajakan Paus Fransiskus kita yang terkasih untuk memperhatikan Saudara dan Saudari kita dalam masyarakat.”

Para dosen relawan dari kedua perguruan tinggi tersebut akan melayani anak-anak itu.

Bruder Takoy Kakosalem mengatakan modul kuliah akan mengikuti “kurikulum adat” dan “sesi psikologi” akan dimasukkan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma akibat konflik.

“Anak-anak ini dan keluarga mereka saat ini terlantar. Mereka meninggalkan komunitas mereka untuk mencari keselamatan karena konflik bersenjata di Mindanao,” kata Jong Monzon dari Jaringan Selamatkan Sekolah Kita.

Organisasi itu mencatat sekitar 57 sekolah warga suku terpaksa ditutup karena kahadiran tentara di tengah komunitas warga suku.

 

Piya Macliing Malayao, sekjen Katribu atau kelompok warga suku, mengatakan pemberlakuan darurat militer di Mindanao telah menciptakan semakin banyak gangguan terhadap komunitas warga suku dan juga sekolah warga suku,

 

Menurut Katribu, 26.000 warga suku termasuk sekitar 3.000 anak sekolah terdampak oleh konflik itu sejak 2016.

 

 

Halaman