UCANews

Subscribe to pasokan UCANews UCANews
Sebuah layanan dari UCA News
Di-update: 11 mnt 52 dtk yang lalu

Demonstran Tuntut Agar Pembebasan Uskup India Dibatalkan

Jum, 16/11/2018 - 16:26

Sekitar 600 orang berdemonstrasi di depan kantor legislatif negara bagian Kerala di India yang menuntut pembatalan jaminan yang diberikan kepada seorang uskup Katolik yang dituduh memperkosa seorang biarawati.

Para pengunjuk rasa mengatakan pembebasan Uskup Franco Mulakkal dari Jalandhar, penduduk asli Kerala, telah menjadi ancaman bagi para saksi dalam kasus ini dan itu mengganggu proses hukum yang berlangsung.

“Selama Franco keluar dengan jaminan, dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan bukti dan mempengaruhi saksi. Kehidupan saksi dan para suster yang secara terbuka berbicara menentangnya juga beresiko,” kata mantan menteri utama Kerala dan pemimpin komunis V.S. Achuthanandan, yang memobilisasi protes pada 14 November.

Pengadilan Tinggi Kerala memberikan jaminan bagi Uskup Mulakkal pada 15 Oktober. Dia ditangkap pada 21 September berdasarkan pengaduan pada bulan Juli dari seorang biarawati berusia 48 tahun dari Misionaris Yesus, kongregasi diosesan yang berada di bawah prelatus itu, dia memperkosanya beberapa kali antara tahun 2014 dan 2016 ketika dia mengunjungi biaranya di Kerala.

Uskup telah di nonaktifkan dari tanggung jawab administratif dan ditangkap hanya setelah sekelompok biarawati dari kongregasi korban memulai protes publik untuk mencari keadilan.

Demonstrasi terakhir bertujuan untuk meminta perlindungan bagi korban perkosaan dan para biarawati yang menuntut penangkapan sang uskup.

Para pengunjuk rasa juga menuntut penyelidikan independen terhadap “kematian misterius” seorang imam senior Jalandhar, Pastor Kuriakose Kattuthara, yang secara terbuka mendukung para biarawati dan meuntut penyelidikan terhadap sang uskup.

Imam berusia 67 tahun, yang menderita tekanan darah tinggi dan diabetes, ditemukan tewas di ruang parokinya pada 22 Oktober, seminggu setelah Uskup Mulakkal dibebaskan dengan jaminan.

“Franco itulah yang menurunkan jabatan seorang imam senior itu [Kattuthara] ke pos yang tidak signifikan. Dia [Kattuthara] juga menerima beberapa ancaman karena secara terbuka menentang Uskup Franco,” kata Achuthanandan.

Achuthanandan adalah tamu undangan di demonstrasi yang diselenggarakan oleh Save Our Sisters (SOS), sebuah forum kelompok-kelompok hak asasi yang mendukung para biarawati yang mencakup kelompok-kelompok Katolik, imam dan biarawati.

Jaminan Uskup Mulakkal harus dicabut untuk menjamin keamanan pengadu perkosaan, lima biarawati yang mendukungnya dan saksi lain dalam kasus ini, kata Pastor Augustine Vattoli dari Keuskupan Agung Ernakulam, yang mengoordinasi kegiatan SOS.

Dia mengatakan bahwa uskup yang dituduh “memiliki koneksi dengan mereka yang berkuasa dan kaya. Penahannya diluar penjara yang terus berlanjut sama saja dengan melemahkan kasus ini.”

Pastor Vattoli mengatakan, keuskupan itu telah menempatkan empat biarawati yang mendukung Uskup Mulakkal di biara Kerala untuk tinggal bersama korban dan lima biarawati yang mengadakan protes terhadap sang uskup.

“Kehidupan orang-orang yang menantang uskup berada dalam bahaya karena para pendukungnya dapat melakukan apa saja. Kita perlu melindungi mereka sebelum kerusakan apa pun terjadi,” kata Pastor Vattoli kepada ucanews.com.

Dua petugas polisi telah ditempatkan di luar biara untuk melindungi para biarawati.

Sekitar 100 anggota keluarga Pastor Kattuthara bergabung dalam protes untuk menuntut penyelidikan yang bebas dan adil atas kematiannya.

“Anggota keluarga kami meninggal dalam keadaan misterius dan kami ingin tahu kebenarannya,” kata Sebastian Anthony.

Bahkan jika imam itu tidak terbunuh, dia mati “pasti karena tekanan dari Mulakkal. Pastor Kattuthara telah beberapa kali mengatakan kepada kami bahwa jika uskup itu mendapat jaminan, dia akan dibunuh,” kata Anthony.

Menumbuhkan Dialog Antaragama di Kota Ambon

Jum, 16/11/2018 - 13:20

Pada Januari 1999, ketika umat Islam tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri, sebuah pertikaian antara seorang sopir kendaraan umum beragama Kristen dan seorang anak muda beragama Islam pecah di Ambon, ibukota Propinsi Maluku. Pertikaian ini memicu konflik sektarian mematikan yang berlangsung selama empat tahun.

Menurut sejumlah laporan, ratusan gereja dan masjid hancur. Ribuan rumah luluh lantak. Sedikitnya 5.000 orang tewas dan sekitar 500.000 orang mengungsi.

“Semua pada takut datang ke rumah milik orang Muslim. Saya, sebagai uskup, datang karena saya punya positive thinking terhadap orang Muslim. Idul Fitri adalah hari pengampunan,” kata Uskup Amboina Mgr Petrus Canisius Mandagi MSC kepada ucanews.com.

“Jadi dengan jubah, saya datang ke kebun cengkeh, masuk dari rumah ke rumah orang Muslim, ucapkan selamat. Senyuman saya sudah mengalahkan mereka. … Saya bilang saya harus lawan musuh dengan cinta kasih. Bagaimana kasih mengalahkan tembok-tembok,” lanjut prelatus itu.

Peristiwa tersebut merupakan titik balik bagi Mgr Mandagi, seorang uskup yang lahir pada 27 April 1949 di Kamangta, Propinsi Sulawesi Utara, dan ditahbiskan sebagai imam Kongregasi Misionaris Hati Kudus Yesus pada 18 Desember 1975.

Sejak saat itu, Mgr Mandagi berperanserta secara aktif dalam menumbuhkan dialog antaragama di kalangan para tokoh agama dan komunitas akar rumput.

Pada pertengahan Februari 2002, misalnya, ia menghadiri perundingan mediasi di Malino, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, bersama sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan kedua komunitas yang bertikai.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani oleh 35 umat Kristen dan 35 umat Islam untuk mengkahiri konflik dan bekerjasama untuk menjaga perdamaian di Propinsi Maluku.

“Malino itu gerakan saya, mulai dengan Jusuf Kalla datang ke tempat ini. Dia membaca buku saya. Dan dalam buku itu saya bilang kekerasan di Ambon hanya bisa diatasi dengan dialog, pengampunan. Dan akhirnya dia datang. Mulailah organisir Malino 1 dan 2. Malino 1 untuk Palu, Malino 2 untuk Ambon. Jadi itu yang saya perjuangkan,” kata Mgr Mandagi.

 

Persahabatan

Bagi Mgr Mandagi – yang diangkat sebagai uskup Amboina pada 10 Juni 1994 dan ditahbiskan sebagai uskup pada 18 September pada tahun yang sama, kunci utama untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat melalui dialog antaragama adalah menjalin persahabatan yang baik dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka.

“Kerukunan bukan hanya dikatakan, tapi harus dibuktikan,” katanya.

“Bagaimana? Ketika saudaramu sedang merayakan sesuatu, kita dukung. Jangan kita cuma bicara,” lanjutnya.

Pada Juni 2012, ia memberikan dukungan untuk  penyelenggaraan MTQ Nasional Ke-24 di Kota Ambon dengan menyediakan penginapan di kediaman uskup untuk sejumlah peserta dari Propinsi Banten.

Ia menunjukkan dukungan serupa untuk penyelenggaraan Pesparawi Nasional Ke-9 yang juga diselenggarakan di Kota Ambon.

Pada September tahun ini, ia menghadiri perayaan Gereja Protestan Maluku (GPM) Ke-83 di Gereja Maranatha di Kota Ambon. Sudah sekian kali ia menghadiri perayaan peringatan GPM.

Bahkan baru-baru ini ia diminta untuk memimpin upacara peletakan batu pertama pembangunan sebuah masjid di sebuah desa.

“Jadi saya bilang, cari dahulu Kerajaan Allah, baru segalanya akan diberikan kepadamu. Inti dari Kerajaan Allah adalah trust, inti Kerajaan Allah adalah relasi. Cari dulu, bangun dulu jaringan,” kata Mgr Mandagi.

 

Tantangan

Meskipun demikian, persatuan khususnya di kalangan umat Katolik dari berbagai suku di Keuskupan Amboina – yang sejarahnya berawal ketika sejumlah misionaris dari Portugal dan Spanyol memulai karya mereka di wilayah itu pada 1534 – kadang menjadi tantangan.

Menurut Buku Petunjuk Gereja Katolik 2017, Keuskupan Amboina – yang melayani Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara – memiliki 119.665 umat Katolik dari 2.968.666 penduduk.

Mereka berasal dari puluhan suku.

“Ini artinya iman mereka belum bertumbuh. Jadi iman harus ditumbuhkan. Salah satu perjuangan saya adalah persatuan dan persaudaraan yang lahir dari iman,” kata Mgr Mandagi.

Ia juga meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah keuskupannya dengan mengirim 15 imam diosesan ke sekolah-sekolah Katolik dan dua imam kongregasi untuk menjadi aksesor di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah.

“Siapa kuasai pendidikan, maka akan terjadi perubahan. Ini prinsip saya. Kerusuhan itu karena kebodohan,” lanjutnya.

Di sisa masa kepemimpinannya sebagai uskup, Mgr Mandagi tidak akan berhenti menumbuhkan dialog antaragama.

“Hati-hati, setan masih berkeliaran, (mereka) mau menghancurkan persaudaraan. Tapi jangan takut, kita punya Roh Kudus, kita punya Tuhan. Iman harus kuat. Spirit persaudaraan ini akan terus dibawa kemana-mana,” kata Mgr Mandagi.

 

Mgr Suharyo Terpilih Sebagai Ketua KWI untuk Ketiga Kalinya

Jum, 16/11/2018 - 12:58

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo terpilih sebagai ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ketiga kalinya dalam Sidang Sinodal KWI tahun ini.

Prelatus berusia 68 tahun itu akan kembali memimpin KWI selama tiga tahun ke depan, mulai 2018 hingga 2021.

Biasanya posisi ketua KWI hanya bisa diemban oleh seorang uskup selama dua periode berturut-turut. Namun menurut statuta KWI, seorang uskup bisa menjadi ketua KWI lebih dari dua periode berturut-turut jika ada kebutuhan mendesak. Syaratnya adalah harus ada dua uskup lain yang meminta hal ini dan menyampaikan penjelasan serta mendapat dukungan 2/3 suara dari para uskup yang menghadiri sidang pada putaran pertama.

Sekretaris Eksekutif KWI Romo Siprianus Hormat Pr mengumumkan susunan pengurus KWI yang baru pada Misa konselebrasi yang dipimpin oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Mgr Piero Pioppo pada Rabu (14/11) petang di gereja Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat.

Misa tersebut diadakan untuk menutup Sidang Sinodal KWI yang digelar di Bandung, Propinsi Jawa Barat, pada 5-13 November lalu.

“Saya juga tidak tahu persis (apa kebutuhan mendesak itu). Tapi dikatakan bahwa misalnya sekarang ini yang dibutuhkan adalah orang yang tinggal di tengah pemerintah pusat di Jakarta supaya kalau ada apa-apa nanti komunikasinya lebih mudah,” kata Mgr Suharyo kepada ucanews.com seusai Misa konselebrasi.

“Kedua, mungkin yang diharapkan dapat menjadi ketua masih terlalu muda atau apa ya sehingga masih membutuhkan waktu. Kemudian masih ada acara ad limina, tahun depan bulan Juni, ketemu dengan Paus, harus membuat laporan. Kalau orang baru membuat laporan itu kansusah,” lanjutnya.

Menurut Mgr Suharyo, dinamika KWI tidak berubah karena kekuasaan tertinggi adalah sidang tahunan.

“Konferensi hanya berkumpul setahun sekali, maka ada perwakilan dari provinsi-provinsi gerejawi dan yang namanya pengurus harian – ketua, sekjen dan bendahara. Yang lain-lain menurut saya tidak ada yang istimewa kecuali kemungkinan untuk setiap kali menanggapi situasi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini,” katanya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa KWI memiliki beberapa komisi yang menjalankan tugas secara rutin. Misalnya, Komisi Pendidikan yang mengurusi isu pendidikan dan Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) yang mengurusi isu sosial-politik.

“Tapi ada saat-saat khusus ketika muncul masalah-masalah yang harus cepat ditanggapi. Misalnya akhir-akhir ini (ada) RUU Pesantren. Ini bukan perkara rutin, tapi sesuatu yang muncul pada suatu saat yang harus ditanggapi dengan cepat,” kata Mgr Suharyo.

Sabina Valencia Esther Kurniati Iskandar dari Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga, mengaku senang ketika mendengar pengumuman bahwa Mgr Suharyo terpilih kembali sebagai ketua KWI.

“Meski sudah sepuh, beliau masih bisa memimpin. Beliau saya lihat orangnya tegas dan bisa mengikuti perkembangan jaman. Kalau saya lihat selama ini, beliau juga dekat dengan umat. Saya juga berysukur beliau terpilih lagi,” katanya kepada ucanews.com.

 

Pesan Sidang

Terkait hasil SIdang Sinodal KWI tahun ini, Mgr Suharyo mengatakan sidang menghasilkan sebuah pesan yang menggarisbawahi hak asasi manusia (HAM) karena dalam Nota Pastoral yang dikeluarkan KWI tahun lalu isu “HAM terlewatkan, tidak terpikirkan.”

“Ada perkara besar, misalnya yang sering muncul di koran disebut masalah-masalah HAM besar tahun 1965, 1998. Itu belum selesai. Tapi lebih-lebih mesti dilihat secara positif bahwa Gereja Katolik ingin sungguh menghormati HAM. Dan yang paling dasar dari HAM itu adalah hak atas hidup dan martabat manusia. Intinya itu,” kata prelatus itu.

Pesan sidang yang dipublikasikan oleh Departemen Dokumentasi dan Penerangan (Dokpen) KWI menyebutkan bahwa “kondisi HAM yang masih memprihatinkan itu tidak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAM, lemahnya integritas para penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang serta berbagai kepentingan politik dan ekonomi yang diperjuangkan dengan menghalalkan segala cara.”

“Situasi tersebut telah melahirkan penderitaan fisik dan psikis yang berkepanjangan, memudarkan semangat hidup dan mengecilkan harapan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik,” demikian isi pesan sidang.

Katharina R. Lestari, Jakarta

 

Paus Fransiskus: Model Dasar Kebenaran adalah Yesus

Kam, 15/11/2018 - 17:10

Berbohong atau menjadi tidak otentik itu sungguh tidak benar karena hal ini menghambat atau melukai hubungan manusia, kata Paus Fransiskus.

“Di mana ada kebohongan, di sana tidak ada cinta kasih, seseorang tidak bisa memiliki cinta kasih,” kata Paus Fransiskus dalam audiensi umum mingguan di Lapangan St. Petrus pada Rabu (14/11).

Menjalani kehidupan yang penuh dengan “komunikasi yang tidak jujur adalah masalah serius karena hal ini mengganggu hubungan dan oleh karena itu menghalangi cinta kasih,” kata Paus.

Paus melanjutkan rangkaian pembicaraannya tentang Sepuluh Perintah Allah. Kali ini fokusnya adalah perintah “Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu.” Menurut Katekismus Gereja Katolik, perintah ini berarti tidak boleh salah mengartikan kebenaran.

“Kita selalu berkomunikasi,” baik dengan kata-kata, gestur, perilaku seseorang dan bahkan dengan diam atau absen, kata Paus. Orang berkomunikasi melalui siapa mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Artinya, orang selalu berada pada persimpangan, “bertengger” antara berkata benar atau berbohong.

“Tetapi apa makna kebenaran?” tanya Paus.

Tulus saja tidak cukup, kata Paus, karena seseorang bisa tulus akan suatu keyakinan yang tidak benar. Dan menjadi benar juga tidak cukup karena seseorang bisa menyembunyikan makna sesungguhnya dari sebuah situasi di balik begitu banyak detil yang tidak signifikan.

Kadang orang berpikir bahwa mengungkap urusan dan informasi rahasia orang lain itu wajar saja, kata Paus, karena “saya hanya menyampaikan kebenaran.”

Namun gosip menghancurkan persekutuan dengan bersikap tidak bijaksana dan tidak pengertian, kata Paus.

Lidah itu seperti pisau, kata Paus, dan “gosip itu membunuh,” menghancurkan orang dan reputasi mereka.

“Lantas, apa itu kebenaran?” tanya Paus.

Model dasar dari kebenaran adalah Yesus yang datang ke dunia “untuk memberi kesaksian akan kebenaran.” Seperti Ia mengatakan kepada Pontius Pilatus: “Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku,” demikian menurut Injil Yohanes (18:37).

Meneladani Yesus berarti menjalani hidup “dalam Roh kebenaran” dan menjadi saksi akan kebenaran, kasih pengampunan dan kesetiaan Allah, kata Paus.

“Setiap orang memperlihatkan atau menyembunyikan kebenaran dalam setiap tindakan mereka – mulai dari situasi kecil setiap hari hingga pilihan serius,” kata Paus. Maka manusia perlu bertanya kepada diri mereka apakah mereka jujur dan dan benar dalam kata-kata dan perbuatan mereka, “atau apakah saya seperti seorang pembohong yang menyembunyikan kebenaran?”

“Umat Kristen bukanlah laki-laki dan perempuan yang luar biasa. Tetapi mereka adalah anak-anak Bapa Surgawi yang adalah baik, tidak mengecewakan dan mengisi hati ini dengan cinta kasih kepada Saudara-Saudari kita,” kata Paus.

“Kebenaran bukan disampaikan dengan perkataan. Kebenaran adalah cara menjadi seorang manusia, cara hidup. Dan kalian melihatnya dalam setiap perbuatan,” kata Paus.

“Tidak menjadi pendusta berarti menjalani hidup seperti anak-anak Allah yang tidak pernah menyangkal” atau menentang dirinya dan tidak pernah berkata bohong,” kata Paus.

Ini adalah menjalani hidup dalam cara di mana setiap perbuatan mengungkap “kebenaran agung bahwa Allah adalah Bapa dan bahwa kalian bisa mempercayai-Nya,” kata Paus. Allah “mencintai saya, Ia mencintai kita dan (dengan demikian) kebenaran saya bertumbuh, saya menjadi orang yang jujur dan bukan pembohong.”

Pecandu Judi Hong Kong Bertobat Setelah Peneguhan Iman

Kam, 15/11/2018 - 16:58

Kecanduan berjudi tidak hanya merusak kehidupan para pecandu tetapi juga menghancurkan keluarga yang mengakibatkan terus bertambahnya pasangan yang menjadi korban mencari bantuan dari lembaga Katolik dan lembaga pendukung lainnya, demikian menurut survei terbaru Pusat Konseling Karitas yang menangani pecandu judi di  Hong Kong.

Lembaga ini  merilis hasil survei pada 8 November. Dikatakan lebih banyak pasangan yang meminta bantuannya sejak agensi itu diluncurkan pada 2003, dengan banyak istri mengeluh depresi, kesengsaraan ekonomi, dan kerusakan nyata atau potensial dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial lainnya .

Pada konferensi pers, satu pasangan berbagi pengalaman mereka dalam menangani efek kerusakan akibat kecanduan judi pasangan dan bagaimana iman Katolik mereka telah membantu keluarga tetap bersama.

Sang suami, Yin, mengatakan ia  mulai memasang taruhan sebesar HK$50,000 ( 96,6 juta rupiah) pada satu waktu selama dekade terakhir, sampai berada pada satu titik di mana ia terpuruk hutang HK$77,000 ( Rp 144 juta).

Dia bahkan terpaksa pensiun dini dan menggunakan uang pensiunnya untuk menjaga kreditornya tetap aman. Tetapi meskipun menggunakan dua pertiga dari uang pensiun untuk melunasi utangnya, dia mengakui bahwa dia terus berjudi.

Nyonya Yin mengatakan kondisi ini telah memberikan beban besar pada keluarga mereka.

“Saya merasa tidak berdaya dan sering bertengkar dengannya,” katanya.

“Saya harus mulai bekerja, karena utangnya terus meningkat. Saya meminjam uang dari teman-teman dan kerabat kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan.”

Dia mendorong suaminya untuk mengunjungi lembaga tersebut untuk menerima konseling pada tahun 2014. Dengan bantuan pekerja sosial, dan dukungan umat parokinya, Yin berhasil menghentikan kecanduannya dalam setahun.

“Dengan keyakinan saya pada Tuhan, saya merasa lebih aman dan lebih bisa mentolerir kelemahan suami saya dengan rasa cinta dan kesabaran yang lebih kuat,” katanya. “Sekarang saya berdoa untuknya setiap hari dan berharap Tuhan terus membimbing kita.”

“Keyakinan saya telah membuat saya lebih rendah hati dan menghormati orang lain,” kata Yin, menambahkan dia membagikan cerita ini  untuk memperingatkan orang lain tentang bahaya perjudian.

Sekitar 86 persen responden dalam jajak pendapat Lembaga Konseling ini dari 1.074 pasangan di Hong Kong adalah perempuan. Tujuh dari 10 yang menjawab melakukan pekerjaan sebagai karyawan yang menerima gaji sementara sisanya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Masing-masing diperbolehkan untuk memilih beberapa jawaban. Hasilnya menunjukkan bahwa 93 persen merasa terganggu secara emosional dan tidak aman sebagai akibat dari perjudian yang terus menghantui pasangan mereka; 88 persen mengatakan mereka hidup dalam ketakutan karena sejumlah hutang mereka; dan 30 persen memendam pikiran untuk bunuh diri.

Selain itu, 79,5 persen khawatir keluarga mereka akan berantakan, 78 persen menggambarkan diri mereka sebagai “pecundang,” dan 89,5 persen mengatakan mereka sering bertengkar dengan pasangan mereka sebagai akibat dari kebiasaan judi mereka.

Lebih dari 71 persen mengaku mereka secara rutin mengabaikan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan keluarga mereka; 66 persen mengatakan mereka mencoba menyembunyikan kebiasaan judi pasangan mereka dari kerabat dan teman-teman; 44 persen merasa mereka harus bersembunyi dari keluarga dan teman-teman mereka, entah karena malu atau karena mereka berhutang uang kepada mereka; dan 31 persen melampiaskan rasa frustrasi mereka pada kecanduan judi pasangan mereka pada anak-anak mereka.

Selain itu, 91 persen pasangan merasa standar hidup keluarga terus menurun sejak perjudian pasangan mereka tak terkendali lagi; 68 persen mengatakan masalah itu mempengaruhi pekerjaan mereka; 56 persen telah meminjam uang dari kerabat atau teman untuk melunasi utang judi pasangan mereka; 46 persen terpaksa menjual sebagian dari harta mereka; dan 30 persen mengatakan mereka dilecehkan oleh orang-orang yang berhutang judi kepada mereka.

Alfred Chan Chi-wah, seorang Kounselor senior di Lembaga itu, mendorong pasangan-pasangan penjudi biasa untuk terus mencari dukungan emosional dari agensi seperti dirinya.

Dia mengatakan mereka juga dapat mengambil manfaat dari belajar cara-cara baru menangani kecanduan pasangan mereka, keterampilan yang diajarkan pusat Konseling itu secara gratis.

Lembaga  ini didanai oleh Dana Ping Wo dari Biro Dalam Negeri Hong Kong dan telah menyediakan layanan konseling perjudian sejak 15 Oktober 2003.

Dalam 15 tahun terakhir, telah memberikan konseling kepada lebih dari 10.000 penjudi dan pasangan mereka di Wilayah Pemerintahan Khusus China itu.

Politisi Perempuan Inginkan Peran yang Lebih Besar di Bangladesh

Kam, 15/11/2018 - 16:40

Mendekati waktu pemilu nasional bulan depan, politisi perempuan Bangladesh telah menyerukan representasi perempuan yang lebih baik di parlemen dan peran yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan.

Bangladesh akan mengadakan pemilihan pada 30 Desember, menurut Komisi Pemilihan pada 12 November. Ini akan menjadi pemilu ke-11 sejak Bangladesh merdeka dari Pakistan pada 1971.

Sekitar 10.000 kandidat mencalonkan diri dari partai politik besar seperti Liga Awami yang berkuasa, partai politik tertua dan terbesar, dan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), partai terbesar kedua.

Jatiya Sangsad (Majelis Nasional) memiliki 350 kursi termasuk 50 kursi khusus untuk wanita. Saat ini memiliki 18 anggota parlemen perempuan yang dipilih secara langsung.

Undang-undang representasi Rakyat dalam pemerintahan 2009, undang-undang yang mengatur regulasi untuk perwakilan politik di Bangladesh, mengharuskan semua partai politik untuk memastikan 33 persen perwakilan perempuan dalam keanggotaan mereka, di parlemen dan di komite parlemen pada 2020. Namun, politisi perempuan mengatakan partai gagal mencapai batas itu.

Selama seminar di Dhaka pada 13 November, sekitar 50 politisi perempuan dari partai-partai besar termasuk Liga Awami dan BNP menuduh bahwa partai-partai cenderung memberi perempuan pos-pos kecil dan menolak keterlibatan langsung mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Democracy International, kelompok advokasi demokrasi dan advokasi hak asasi manusia yang berbasis di AS, menyelenggarakan seminar yang berjudul “Memajukan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemilihan Nasional,” yang disponsori oleh USAid dan UKAid.

“Perempuan masih diperlakukan sebagai perempuan, bukan sebagai manusia, oleh semua partai politik,” kata Selima Hossain, mantan menteri dan wakil ketua BNP, pada seminar itu, menurut laporan surat kabar Dhaka Tribune.

“Saya telah menduduki reservation seats untuk dua priode terakhir dan saya menghargai keberadaannya, tetapi tidak bijaksana untuk berpikir bahwa perempuan tidak dapat dipilih secara langsung di daerah pemilihan,” kata anggota parlemen Liga Awami, Sofura Begum.

Dipika Samaddar, seorang Kristen Baptis yang mencalonkan diri dari partai Liga Awami dari di daerah pemilihan Barishal-2 di Bangladesh selatan, memiliki pandangan yang sama.

“Seorang anggota parlemen yang dipilih langsung berhak atas kehormatan besar, hak dan dukungan publik untuk bekerja untuk perubahan yang lebih baik dalam masyarakat, karena anggota parlemen yang memiliki reservation seats yang disediakan tidak dapat diharapkan. Dunia telah berubah dan para wanita di Bangladesh juga. Mereka berhak mendapatkan perwakilan politik yang lebih baik untuk kebaikan. negara, “kata Samaddar kepada ucanews.com.

Peminggiran perempuan dari representasi yang lebih baik adalah hasil dari pola pikir patriarkal, kata Rita Roseline Costa, dari komisi Perempuan Konferensi Waligereja Bangladesh.

“Perempuan telah mengalami perkembangan yang jauh dalam hal kontribusi mereka di masyarakat, negara dan dunia. Di negara-negara maju perempuan memiliki peran yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan, tetapi dalam masyarakat yang didominasi laki-laki seperti Bangladesh perempuan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Peran mereka dalam kepemimpinan terbatas dan seringkali bersifat ornamental, “kata Costa kepada ucanews.com.

“Seorang wanita yang kompeten dapat melayani masyarakat setara dengan laki-laki. Bangsa kita hanya bisa makmur jika kita dapat memastikan perempuan diizinkan untuk memainkan peran mereka dalam masyarakat dengan benar.”

Analis politik Rasheda Rawnak Khan mengatakan, sebuah arena untuk menunjukkan kemampuan diperlukan bagi perempuan dalam politik.

“Perempuan di Bangladesh melewati berbagai bentuk diskriminasi sejak dilahirkan. Seringkali potensi mereka tenggelam di tengah suasana yang tidak menguntungkan,” kata Khan kepada ucanews.com.

“Mulai dari tingkat akar rumput, partai politik harus menawarkan perempuan hak dan platform yang setara sehingga mereka dapat menaiki tangga kepemimpinan dan berkontribusi pada masyarakat dan negara.”

Lewat Museum Katedral, Umat KAJ Diajak Pikul Tanggung Jawab Sejarah

Kam, 15/11/2018 - 16:37

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo meresmikan Museum Katedral yang baru selesai direnovasi dan terletak di kompleks Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat pada Rabu (14/11) sore.

Di hadapan para uskup dan sejumlah imam serta umat awam, Mgr Suharyo mengatakan Museum Katedral hendaknya tidak sekedar merupakan tempat menyimpan benda-benda mati namun juga mampu menghidupkan kembali ingatan akan sejarah khususnya di kalangan umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ).

“Harapannya supaya khususnya umat Katolik di KAJ tahu sejarah KAJ yang dimulai 211 tahun yang lalu. Tanpa tahu sejarah, kita tidak akan mampu untuk menggali nilai-nilai, keutamaan-keutamaan yang bertumbuh, berkembang mekar berkat bimbingan Tuhan sampai menjadi KAJ yang sekarang ini,” kata prelatus itu.

“Dengan kata lain, museum ini diadakan dan kemudian ditumbuhkembangkan untuk mengajak seluruh umat Katolik di KAJ khususnya untuk ikut terus memikul tanggung jawab sejarah,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Mgr Suharyo mengajak umat Katolik di KAJ untuk “terus merawat dan mengembangkan nilai-nilai itu menjadi Gereja sebagaimana kita cita-citakan, Gereja KAJ sebagai persekutuan murid-murid Kristus dan sebagai gerakan untuk memaklumkan Kerajaan Allah.”

Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo membuka selubung papan nama Museum Katedral. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com)

 

Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SJ, pastor kepala Paroki Katedral St. Perawan Maria Diangkat ke Surga di Jakarta Pusat, mengatakan peringatan 90 Tahun Sumpah Pemuda dan peringatan syukur Tahun Persatuan KAJ menjadi momentum peresmian Museum Katedral.

“Untuk diketahui sidang pertama Kongres Pemuda II, 27 Oktober 1928, itu berlangsung di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), gedung Pemuda Katolik, yang sekarang di kompleks katedral ini, di aula belakang,” katanya.

Terkait Museum Katedral, Romo Hani menjelaskan bahwa museum ini diprakarsai oleh Romo Rudolphus Kurris SJ dan diresmikan pada 28 April 1991 oleh ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) saat itu yakni Mgr Julius Riyadi Darmaatmadja SJ.

Selanjutnya Museum Katedral dipindahkan ke pastoran yang lama dan soft launching dilakukan pada 20 Agustus bertepatan dengan peringatan 20 tahun tahbisan episkopal Mgr Suharyo, katanya.

“Puji Tuhan, sore hari ini Museum Katedral sudah siap beroperasi dengan konsep bertumbuh. Museum ini terbuka untuk disempurnakan dari waktu ke waktu,” lanjutnya.

Di dalam Museum Katedral terdapat beberapa zona di mana koleksi benda-benda yang berkaitan dengan sejarah Gereja Katolik di Indonesia disimpan. (Katharina R. Lestari, Jakarta)

Kardinal India Dukung LGBT Kembali ke Gereja Katolik

Rab, 14/11/2018 - 16:27

Kardinal Oswald Gracias dari Keuskupan Agung Bombay  menyetujui upaya seorang gay Katolik yang membuka layanan bantuan bagi para lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) untuk kembali ke Gereja Katolik.

Kardinal Gracias, salah dari sembilan anggota dewan penasehat Paus Fransiskus, mengatakan dia senang mengetahui tentang rencana itu dari Wendell Rodricks, seorang perancang busana Internasional .

“Ini adalah langkah besar untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang kepada komunitas LGBT karena mereka adalah warga kita sendiri,” kata kardinal, yang juga Ketua Presidium Konferensi Waligereja India.

Rodricks, 58, bertemu Kardinal Gracias pada 31 Oktober. Dia mengatakan itu sambil  “meneteskan air mata ketika Kardinal Gracias memberkati saya dan rencana saya untuk mulai menjadi jalur bantuan  bagi anggota LGBT.”

Rodricks dianugerahi Padmashree, salah satu penghargaan sipil India Kasta atas, pada tahun 2014 atas kontribusinya di pentas internasional pada perancangan busana India.

Sebagai seorang Katolik, dia menghadiri Misa setiap hari, lalu merancang bagaimana caranya untuk membawa kembali minoritas seksual yang tersesat dari gereja karena “sikap negatif” gereja terhadap mereka di masa lalu. “Dengan persetujuan dan restu Kardinal Gracias, layanan bantuan kami akan menjangkau orang-orang ini dan keluarga mereka,” kata Rodricks.

Dia mengatakan sebagai remaja dia dan teman – teman senasib seperti dia banyak menderita di gereja dan masyarakat. Saluran bantuan akan membawa mereka menyadari bahwa mereka adalah anggota penuh dari gereja meskipun orientasi seksual mereka berbeda, katanya.

“Saya tidak ingin mereka mengalami apa yang saya alami. Saya merasa seperti orang berdosa, bahwa saya tidak layak untuk menjadi Katolik dan saya hidup dalam rasa bersalah dan malu karena kutukan,” kata Rodricks, yang tumbuh dalam keluarga Katolik tradisional di Goa, bekas koloni Portugis.

Kecaman itu memaksa ratusan umat Katolik LGBT  melarikan diri dari gereja.

“Banyak yang mabuk-mabukan, beberapa terpengaruh obat-obatan dan beberapa yang lain mencoba bunuh diri … Itu tidak adil, perlakuan tidak adil,” kata Rodricks.

“Aku kenal seorang bocah lelaki yang mengaku kepada pastor Katolik bahwa dia gay. Pastor itu menyuruhnya keluar. Ke mana dia harus pergi? Katakan padaku.”

Kardinal mengatakan banyak hal telah berubah di India dan gereja. Pengadilan tinggi India pada 6 September memutuskan bahwa seks gay konsensual antara dua orang dewasa tidak dapat dianggap sebagai kejahatan. Ini juga menimpa hukum era Inggris 157 tahun yang mengkriminalisasi seks gay.

Putusan itu memicu kegembiraan di kalangan anggota komunitas LGBT.

“Saya telah menyarankan para imam dan paroki kami untuk memberi perhatian dan belas kasih kepada anggota LGBT,” kata Kardinal Gracias. Namun, katanya, gereja tidak mengakui pernikahan gay. “Bagi kami perkawinan adalah untuk prokreasi dan saling mendukung dan itu tidak berubah,” katanya.

Virginia Saldanha, sekretaris Forum Teolog Perempuan India dan Ecclesia Perempuan di Asia, percaya bahwa gereja perlu berbuat lebih banyak untuk para warga LGBT.

“Sudah saatnya gereja mulai menunjukkan kepekaan terhadap umat Katolik minoritas seksual di paroki-paroki kami, mengakui dan menerima mereka,” katanya.

Saldanha mengatakan gereja harus mengintegrasikan minoritas seksual ke dalam kursus persiapan pernikahan biasa “sehingga pasangan tidak malu ketika anak-anak seperti itu dilahirkan dari Rahim mereka.”

Otoritas China Kembali Menahan Uskup Wenzhou

Rab, 14/11/2018 - 11:50

Uskup Peter Shao Zhumin dari gereja bawah tanah di China bagian timur kembali ditahan oleh petugas Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing.

Ini adalah kedelapan kalinya uskup dari Keuskupan Wenzhou di provinsi Zhejiang itu ditahan oleh otoritas setempat sejak tahun 1999 ketika dia masih menjadi seorang imam.

Seorang sumber, John, mengatakan kepada ucanews.com bahwa uskup berusia 55 tahun itu ditangkap pada pagi hari 9 November oleh petugas Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing.

“Pihak berwenang tidak menjelaskan alasannya, hanya mengatakan bahwa uskup akan dikembalikan ke keuskupan dalam 10 hingga 15 hari,” katanya.

Tapi dia curiga alasannya mungkin terkait dengan orang-orang Wenzhou yang merayakan perayaan peringatan Uskup James Lin Xili di makamnya di Yueqing.

Uskup Lin, uskup pertama Wenzhou, secara rahasia ditahbiskan pada 4 Oktober 1992. Uskup bawah tanah itu meninggal pada 4 Oktober 2009, pada peringatan ke-17 tahbisannya.

John mengatakan bahwa pada 4 November, Uskup Shao dan tiga imam pergi ke Yueqing untuk misa konselebrasi di makam Uskup Linyang dan dihadiri oleh 500 orang umat. “Personil Biro Urusan Etnis dan Agama Yueqing dan petugas keamanan berada di tempat itu dan menyaksikannya. Setelah Misa, Uskup Shao dan salah satu imam dipanggil untuk berbicara dan mereka bertanya mengapa begitu banyak anggota gereja Wenzhou yang hadir,” kata John.

Mulai 1-8 November setiap tahun, para anggota paroki di Keuskupan Wenzhou pergi ke Yueqing untuk mengenang almarhum uskup Lin dan imam yang dimakamkan di sana, katanya.

John mengatakan persoalan dengan Yueqing belum pernah terjadi sebelumnya dan dia bertanya-tanya apakah itu terkait dengan kunjungan baru-baru ini oleh tim inspeksi agama yang dikirim oleh komite pusat Partai Komunis China.

“Biro Urusan Agama Wenzhou selalu ingin menahan uskup Shao, tetapi tidak ada jalan. Mereka melempar persoalan ini ke kantor Yueqing,” kata Thomas, seorang sumber lain.

Dia mengatakan, pihak berwenang awalnya ingin membawa Uskup Shao pada 4 November tetapi uskup itu mengatakan kepada mereka bahwa dia sedang sibuk hingga 8 November dan memohon untuk tidak pergi bersama mereka.

Thomas juga mengatakan pihak berwenang “sebelumnya akan memberitahu sang uskup bahwa dia akan ditahan dan akan memanggil kami untuk mengirim pakaian dan kebutuhannya sehari-hari keesokan harinya, tetapi kali ini mereka tidak melakukannya.”

John mengatakan umat berdoa untuk Uskup Shao sebagai “kita tidak tahu apakah uskup akan kembali seperti yang mereka katakan.”

Uskup Shao pertama kali dibawa pergi oleh pemerintah pada tahun 1999. Sebelum dia dilantik menjadi uskup oleh Vatikan menyusul kematian pendahulunya, Uskup Vincent Zhu Weifang, pada September 2016, dia telah dibawa pergi lima kali.

Pada bulan september 2016, dia ditahan oleh petugas keamanan untuk mencegahnya memimpin pemakaman Uskup Zhu dan Uskup Anthony Xu Jiwei dari Taizhou.

Pada 12 April 2017, pihak berwenang sekali lagi menahan Uskup Shao untuk mencegahnya memimpin Misa untuk pemberkatan minyak suci pada Kamis Putih. Dia dibebaskan lima hari kemudian tetapi ditahan lagi pada 10 Mei.

Pada 11 September 2017, Uskup Shao mengatakan di akun WeChat bahwa dia berada di rumah sakit untuk menjalani operasi telinga dan mendesak orang-orang untuk tidak mengunjunginya tetapi ia  meminta mereka mendoakannya. Namun, tidak sampai 3 Januari 2018, pihak berwenang mengakhiri penahanannya.

Pemerintah telah berulang kali meminta Uskup Shao untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina (CCPA) tetapi dia selalu menolak karena dia percaya bahwa prinsip-prinsip CCPA tidak konsisten dengan doktrin Katolik.

Zhejiang adalah salah satu provinsi Kristen yang paling penting di Cina dan diperkirakan memiliki sekitar 2 juta orang Kristen. Kota Wenzhou di provinsi ini dikenal sebagai “Yerusalem Cina.” Kota ini memiliki sekitar 150.000 umat Katolik tetapi telah dimonitor dan ditekan oleh pihak berwenang untuk waktu yang lama.

Vietnam Adili Aktivis Katolik atas Tuduhan Menghina Bendera

Rab, 14/11/2018 - 11:24

Kelompok hak asasi manusia mengecam langkah pemerintah Vietnam mengadili  seorang blogger dan aktivis Katolik yang terkenal yang dituduh “menghina” bendera nasional.  Mereka menyebutnya sebagai serangan langsung terhadap kebebasan  mengekspresikan pandangannya.

Huynh Thuc Vy akan menjalani persidangan pada 22 November karena “menghina lambang negara berdasarkan Pasal 276 kitab hukum pidana,” demikian pengumuman dari Kantor  Pengadilan Negeri Buon Ho di provinsi Dak Lak.

Jika terbukti, Vy menghadapi “pendidikan ulang” selama enam bulan hingga tiga tahun  penjara.

Vy, salah satu pendiri Vietnam Women for Human Rights, sebuah kelompok masyarakat sipil domestik yang bekerja untuk hak-hak perempuan setempat, telah menjalani tahanan rumah sejak Agustus setelah polisi menahannya dan menyita ponsel, laptop, dan kamera miliknya.

Dia sebelumnya menolak panggilan polisi untuk menjawab sejumlah pertanyaan.

Polisi ingin berbicara dengannya tentang foto yang dia unggah di Facebook pada bulan September 2017, yang menampilkan dirinya dan bendera nasional yang dilumuri cat putih.

Ibu berusia 33 tahun itu mengatakan “Saya menyemprotkan cat pada bendera untuk melambangkan kebebasan mengekspresikan pandangan saya. Ini adalah bagian dari serangkaian tindakan yang mengungkapkan keyakinan saya bahwa semua orang Vietnam memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka. “

Vy melalui facebooknya mengatakan bahwa dia tidak khawatir tentang persidangan. “Kesehatan dan bisnis saya adalah hal yang paling penting sekarang,” kata “pembangkang” yang mencari nafkah sebagai pemasok kopi.

Imam Katolik dan aktivis hak asasi manusia, Pastor Anthony Le Ngoc Thanh, mengkritik  pemerintah karena secara sewenang-wenang menuduh Vy dengan menggunakan Pasal 276 yang telah dicabut dalam amandemen 2015 terhadap hukum pidana.

“Vy menyatakan pandangan politiknya dan tidak melanggar hukum karena konstitusi memungkinkannya untuk bebas berbicara,” kata Pastor Thanh.

Dia mengatakan sangat tidak adil untuk menghukum perempuan itu dengan tuduhan seperti itu, sementara banyak penggemar sepak bola melilitkan bendera nasional di sekitar pantat mereka di tempat umum dan tidak dituntut apa – apa.

Dia mengatakan Vietnam tidak bangga dengan bendera ini, yang merupakan simbol dari penderitaan yang dialami oleh orang-orang sejak penyatuan kembali negara itu pada tahun 1975.

Banyak pembela hak asasi , masyarakat sipil dan kelompok agama serta aktivis mengatakan bahwa bendera nasional yang terkait dengan revolusi yang dipimpin komunis untuk mengambil alih kekuasaan tidak dipilih oleh rakyat.

“Negara yang diwakili oleh bendera adalah sebuah negara yang dikuasai oleh partai totaliter yang mencabut warga sipil dari semua hak dasar kebebasan,” kata mereka dalam sebuah petisi. Warga  dipaksa untuk menghormati bendera yang melayani pemerintah tirani, mereka menambahkan.

Mereka mengutuk pihak berwenang yang korup menerima suap memberi kesempatan besar kepada  perusahaan yang menyebabkan polusi merajalela, Sudah  tak terhitung banyaknya jumlah tahanan hati nurani yang ditahan polisi di balik jeruji besi, yang secara terbuka menyerang aktivis hak asasi dan menyiksa mereka di tahanan.

Mereka mengatakan tindakan Vy mencemari bendera pemerintah yang dikuasai satu partai yang bertujuan untuk tidak menghasut pemirsa untuk menggunakan kekerasan, menyebabkan kerusuhan atau bahaya bagi keamanan publik.

“Perilakunya hanya menyatakan ketidaksetujuan yang paling kuat atas kegagalan pemerintah dalam manajemen negara,” kata mereka menambahkan bahwa patriot harus memiliki kewajiban untuk memprotes kebijakan pemerintah yang salah.

“Kami meminta pemerintah untuk membatalkan penuntutan terhadap Vy dan mengakhiri tindakan keras terhadap para pembangkang lokal,” kata mereka.

Generasi Milenial Berkomitmen Merawat Kemajemukan 

Sel, 13/11/2018 - 15:27

Sekitar 150 remaja yang tergabung dalam Sahabat Milenial Indonesia (SAMINDO) telah berjanji menjadi “agen-agen sosial pemersatu” dan “agen-agen literasi digital” untuk merawat kemajemukan di tengah meningkatnya perpecahan sosial dan intoleransi khususnya di bidang politik yang mengancam persatuan bangsa.

Komitmen mereka disampaikan pada acara Bincang Anak Muda dengan tema “Promosi Toleransi” yang diselenggarakan oleh SAMINDO dan Setara Institute for Democracy and Peace di Gedung Conclave, Jakarta Selatan, pada Minggu (11/11).

“Dalam dua tahun terakhir, kami – generasi muda – merasa cemas dengan berbagai peristiwa sosial, politik, hukum, budaya dan berbagai peristiwa yang diperagakan oleh elit-elit politik republik. Kami juga cemas dengan sebagian generasi muda yang terpapar virus intoleransi, radikalisme dan terorisme,” kata Fikrah Fakhrullah, seorang mahasiswa di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jakarta Timur, saat membacakan “Deklarasi Milenial untuk Indonesia Majemuk” pada acara tersebut.

Percaya bahwa masa depan bangsa hanya bisa dibangun oleh persatuan dan bahwa teknologi informasi bisa menjadi instrumen pemajuan peradaban manusia, Fikrah mengatakan anggota SAMINDO berkomitmen untuk “menjadi agen-agen sosial pemersatu di lingkungan sosial masing-masing” dan “menjadi agen-agen literasi digital yang mempromosikan penggunaan teknologi informasi termasuk media sosial secara bijaksana.”

Berbicara kepada ucanews.com di sela-sela acara, Fikrah mengatakan banyak politisi yang saat ini menggunakan isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA) untuk menyerang satu sama lain.

“Katanya penistaan agama dan sebagainya. Contohnya Ahok. Saya kurang setuju dengan cara-cara seperti itu. Ini bisa memecah-belah nantinya,” katanya.

Ahok adalah sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, mantan gubernur DKI Jakarta. Pada Mei 2017, ia divonis hukuman penjara selama dua tahun saat mencalonkan diri sebagai gubernur untuk periode kedua karena terbukti bersalah telah melakukan penistaan terhadap Alquran.

Sebelum vonis dijatuhkan kepada Ahok, rangkaian aksi protes masif digelar oleh kelompok Islam garis keras dengan menggunakan isu agama dan suku untuk menjatuhkannya.

“Politik sekarang sangat kejam, menggunakan isu SARA. Masyarakat diadu-domba dengan berita hoaks. Deklarasi tadi benar-benar bermanfaat bagi saya pribadi,” kata Patrick Santoso, seorang anggota SAMINDO.

Ia pun berjanji akan menyampaikan berita-berita valid.

“Sebagai penerus bangsa, generasi milenial, saya pasti melakukan yang terbaik. Saya bakal membagikan berita-berita yang valid dan tidak menyebarkan hoaks. Saya akan membaca berita dulu dengan baik baru kemudian mengeskposnya,” katanya.

Sementara itu, Disna Riantina, penggagas SAMINDO, mengatakan komitmen generasi milenial itu disampaikan setelah survei yang dilakukan oleh Setara Institute for Democracy and Peace mengungkapkan persepsi mengkhawatirkan di kalangan anak muda di Indonesia.

Pada 2015 lalu, Setara Institute for Democracy and Peace melakukan sebuah survei terhadap 684 siswa sekolah menengah umum negeri di Jakarta dan Bandung. Menurut survei ini, 7,2 persen, atau 1 dari 14 siswa, setuju dengan gerakan ISIS.

“Itu sangat berbahaya karena generasi muda sebagai korban, bukan pelaku utama. Generasi muda itu orang yang gampang sekali terpapar informasi negatif, maka dengan modal gadget mereka bisa menyebarkan tanpa berpikir lebih luas,” kata Disna.

Ia mengatakan pemilihan umum presiden dan legislatif yang akan digelar tahun depan merupakan momentum yang tepat bagi SAMINDO untuk menyampaikan komitmen mereka.

 

Paus Meminta Wartawan untuk Jaga Etika, Hindari Pesimisme

Sel, 13/11/2018 - 15:14

Paus Fransiskus meminta para wartawan Katolik untuk menerobos setiap “dinding” kegelisahan dan kepasrahan, dan membantu dunia untuk menyadari bahwa orang-orang perlu saling menjaga satu sama lain karena mereka semua adalah bagian dari satu keluarga manusia.

Dia juga mendesak mereka untuk terus menyuarakan ketidakadilan, mengikuti standar etika dan menempatkan manusia di tempat pertama.

Paus mengatakan hal itu pada 9 November selama audiensi dengan sekitar 340 mahasiswa, alumni dan para dosen Institute for the Promotion of Young Journalist -sebuah sekolah jurnalisme Katolik yang berbasis di Munich. Sekolah ini didirikan 50 tahun yang lalu, setelah Konsili Vatikan II, untuk memberikan pelatihan profesional kepada orang Kristen di bidang jurnalisme, media dan komunikasi, baik untuk media gereja atau sekuler.

“Sebagai jurnalis Kristen, Anda menonjol karena pendekatan positif Anda terhadap orang lain dan etika profesional Anda,” kata paus kepada kelompok itu.

Paus mengatakan pekerjaan itu lebih dari sekadar sebuah profesi. Ini adalah tanggung jawab dan komitmen, terutama saat ini ketika jurnalisme menjadi terlalu mudah “membiarkan diri terbawa oleh opini populer, mudah menyerah dan pesimisme yang melumpuhkan dan membutakan.”

“Karena terlalu biasa, kita tidak lagi berdiri melawan kejahatan. Kita membiarkan segala sesuatu apa adanya atau membiarkan orang lain memutuskan bagaimana mereka seharusnya,” kata paus, mengutip nasihat apostolik yang dia terbitkan “Gaudete et Exsultate” (Bersukacita dan Bergembiralah), yang menegaskan perlunya keberanian, semangat dan inspirasi untuk melawan rayuan untuk  berpuas diri.

Paus mendorong para wartawan untuk berdoa bagi keterbukaan dan keberanian, atau “parresia,” dari Roh Kudus yang membantu kita percaya kepada kebenaran Kristus yang membuat kita bebas.

“Marilah kita melewati tembok kesedihan dan sikap pasrah dan mari membantu orang membuka mata dan telinga mereka dan, di atas segalanya, hati mereka sehingga mereka dapat saling melihat satu sama lain dan menyadari bahwa mereka adalah putra dan putri dari seorang Bapa,” katanya. .

“Terima kasih, karena sebagai jurnalis, Anda mengarahkan pandangan Anda kepada orang-orang, dan Anda menyatakan ketidakadilan sebagai ketidakadilan,” katanya.

“Terima kasih juga karena berbicara tentang hal-hal yang indah,” yang mungkin tidak diterbitkan di halaman depan, tetapi masih menempatkan manusia dalam sorotan.

Paus sangat berterima kasih kepada mereka karena memperhatikan apa yang dikerjakan gereja dan berharap mereka akan terus melakukan “jurnalisme humanis.”

Presiden Jokowi Ajak Para Uskup untuk Terus Menggaungkan Persaudaraan

Sen, 12/11/2018 - 21:16

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk terus menggaungkan pesan-pesan persaudaraan khususnya kepada umat Katolik di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan oleh presiden pada saat silaturahmi dengan panitia dan pemenang Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesaparani) Katolik Nasional I di Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada Senin (12/11).

Sekitar 39 uskup dan sejumlah imam serta satu kontingen paduan suara anak dan remaja yang mewakili Propinsi Kalimantan Timur sebagai juara umum Pesparani Katolik Nasional I menghadiri acara yang berlangsung selama sekitar satu jam itu.

“Mumpung pas bertemu, saya juga sedikit ingin menyampaikan pesan-pesan mengenai kerukunan, pesan-pesan mengenai persaudaraan, pesan-pesan mengenai persatuan. Ini terus kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada rakyat karena kebutuhan kita saat ini akan persatuan mengingatkan (kita) akan pentingnya persatuan, persaudaraan, kerukunan,” kata Presiden Jokowi.

“Saya ingin ini terus disampaikan dan digaungkan kepada masyarakat karena banyak dari kita ini yang tidak ingat, mungkin lupa, mungkin tidak ingat, bahwa negara ini memang sangat berharga,” lanjut presiden.

Presiden Jokowi mengatakan perbedaan agama, suku, bahasa, adat dan tradisi memerlukan sebuah pemahaman yang sangat baik agar aset terbesar bangsa yakni persatuan, persaudaraan dan kerukunan sungguh-sungguh bisa diresapi dan dipahami oleh masyarakat.

“Jangan sampai intoleransi, ekstremisme, menganggap dirinya yang paling benar itu merasuk kemana-mana dan akhirnya nantinya masyarakat merasa tidak rukun, tidak satu. Itu yang sangat berbahaya,” tegas presiden.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik karena tidak bisa menghadiri acara pembukaan Pesparani Katolik Nasional I di Kota Ambon, Propinsi Maluku, pada 27 Oktober lalu.

Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo selaku ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) berfoto bersama pengurus LP3KN dan sejumlah imam seusai silaturahmi di Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada 12 November. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com) Pesparani Katolik Nasional I yang diikuti lebih dari 7.000 anggota paduan suara – anak-anak, remaja, dewasa – dari 34 propinsi diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) dengan tema “Membangun Persaudaraan Sejati.” Kegiatan ini berakhir pada 2 November.

“Saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya (karena) tidak dapat menghadiri acara Pesparani di Ambon bulan yang lalu. … Memang hari itu ada agenda tugas kenegaraan,” kata Presiden Jokowi.

Meskipun demikian, presiden menyampaikan apresiasi kepada LP3KN yang telah berhasil menyelenggarakan kegiatan yang baru pertama kali diadakan oleh Gereja Katolik tersebut dan memberi ucapan selamat kepada pemenangnya.

“Saya kira yang penting bukan semata-mata soal siapa pemenangnya atau siapa yang menjadi juaranya. Tapi yang paling penting kita bisa merayakan kebersamaaan, bisa merayakan persaudaraan, bisa merayakan persatuan,” kata Presiden Jokowi.

Menurut presiden, masyarakat bisa belajar untuk saling menghargai dan membangun toleransi dalam sebuah paduan suara.

“Suara sopran, suara alto, suara tenor dan suara bass semuanya harus saling menghargai. Tidak mungkn satu minta dominan, satu minta terus-terusan sopran atau terus-terusan bass, tidak mungkin. Harus saling menjaga dan mengurangi ego masing-masing untuk mendapatkan suara yang padu, suara yang harmonis dan suara yang indah,” kata Presiden Jokowi.

 

Merawat Persaudaraan Sejati

Dalam sambutannya, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, selaku ketua KWI, mengatakan waktu dan tempat pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional I merupakan hal yang bersifat simbolis.

“Waktunya adalah Sabtu sore tanggal 27 Oktober 2018. Itu berarti persis 90 tahun yang lalu, hari Sabtu sore yang sama tahun 1928, pertama-tama sidang pertama Sumpah Pemuda dilaksanakan,” kata prelatus itu.

Kontingen yang mewakili Propinsi Kalimantan Timur sebagai pemenang Pesparani Katolik Nasional I berfoto bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan para uskup seusai silaturahmi di Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, pada 12 November. (Foto: Katharina R. Lestari/ucanews.com) “Dan tidak banyak umat Katolik yang tahu bahwa sidang pertama Sumpah Pemuda itu dilakukan di gedung Pemuda Katolik di Batavia jaman itu. Sehingga bagi umat Katolik, Pesparani Katolik Nasional I sungguh peristiwa kebangsaan, tidak sekedar peristiwa gerejani. Pesan bagi umat Katolik untuk terus merawat semangat dan isi Sumpah Pemuda,” lanjutnya.

Terkait tempat pelaksanaan Pesparani Katolik Nasional I, Mgr Suharyo menyebut soal konflik sektarian yang terjadi di Kota Ambon hampir 20 tahun yang lalu.

“Konflik berhasil diubah dengan pengampunan, dengan segala macam langkah rekonsiliasi. Dan sesudah berhasil dibangun kembali, dirawat. Antara lain merawat itu dengan mengadakan MTQ Nasional di Ambon, dengan mengadakan Pesparawi Nasional di Ambon. Dan sekarang diadakan Pesparani Katolik Nasional di Ambon juga. Panitianya adalah Pemerintah Propinsi Maluku, anggota-anggota panitianya adalah lintas-agama. Jadi dibangun kembali, dirawat,” katanya.

“Ketika Maluku berhasil membangun kembali, merawat dan mengembangkan persaudaraan sejati, pesan dari Maluku untuk Indonesia, khususnya untuk umat Katolik di Indonesia, adalah membangun dan merawat persaudaraan sejati,” lanjutnya.

Mgr Suharyo juga mengatakan para uskup dan umat Katolik akan selalu mendoakan Presiden Jokowi beserta jajarannya “agar selalu berusaha dan berhasil mencapai cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Katharina R. Lestari, Bogor

 

 

 

Paus Fransiskus Nyatakan Mgr Obviar ‘Venerable’

Sen, 12/11/2018 - 17:06

Paus Fransiskus mempercepat penganugerahan beatifikasi kepada mendiang uskup Filipina Mgr Alfredo Maria Aranda Obviar dengan memberikan dia gelar  “venerable.”

Pengakuan Paus atas pendiri Katekis Misionaris St. Theresia dari Kanak – Kanak  Yesus membuat mendiang uskup itu dua langkah lagi  menuju  proses menjadi santo.

Gelar venerable (Yang Terhormat) adalah tahapan ketiga -dari lima tahapan- sebelum seseorang menjadi santo atau santa. Gelar berikutnya adalah ‘blessed’ (Yang Terberkati) dan terakhir adalah santo.

Mgr Obviar, yang meninggal pada 1978 pada usia 89 tahun, dinyatakan sebagai “Hamba Tuhan” pada Maret 2001.

Agar dia dapat dibeatifikasi, Vatikan harus mengakui mukjizat yang dikaitkan dengan Perantaraan  Mendiang uskup itu. Keajaiban lain akan diperlukan untuk kanonisasi.

Keuskupan Lucena mengajukan Mgr Obviar dikanonisasi sebagai Santo. Kongregasi untuk Penganugerahan Santo – Santo memberikan Nihil Obstat (pernyataan tanpa keberatan) atas penyelidikan keuskupan ke dalam kehidupannya pada tahun 2001.

Keputusan validitas proses dikeluarkan pada tahun 2007, dan pada tahun 2014, sebuah “positio,” atau kertas posisi resmi tentang kehidupan mendiang prelatat telah diajukan untuk ditinjau.

Lahir di kota Lipa –  provinsi Batangas, Mgr Obviar ditahbiskan sebagai imam pada tahun 1919. Ia diangkat sebagai uskup pembantu Keuskupan Lipa pada tahun 1944.

Pada tahun 1969, ia diangkat sebagai uskup yang Berkuasa Penuh Keuskupan Lucena, jabatan yang ia embani sampai masa pensiunnya tahun 1976.

“Ini adalah berita bagus bagi kami,” kata Uskup Arturo Bastes dari Keuskupan Sorsogon. “Kami percaya bahwa Mgr Obviar adalah orang suci yang menderita dalam keheningan dan landasan iman  yang diberkati oleh Tuhan,” tambahnya.

Mgr Honesto Ongtioco menggambarkan mendiang prelatus itu sebagai “pekerja diam di gereja.”

Mgr Obviar adalah seorang Bapa Konsili pada Sidang pertama Konsili Vatikan Kedua.

Kardinal Zen Terbang ke Roma untuk Ingatkan Paus tentang Gereja China

Sen, 12/11/2018 - 16:49

Kardinal Joseph Zen Ze-kiun terbang ke Roma untuk menyerahkan surat setebal tujuh halaman kepada Paus Fransiskus yang berisi permohonan kepada Paus untuk memperhatikan krisis yang dihadapi gereja bawah tanah di China.

Uskup emeritus Hong Kong itu pada 8 November mengatakan kepada ucanews.com bahwa para imam bawah tanah telah meminta kepadanya sejak perjanjian Vatikan-Cina tentang penunjukan uskup.

“Mereka mengatakan para pejabat telah memaksa mereka untuk menjadi anggota gereja terbuka, untuk bergabung dengan Asosiasi Patriotik Katolik Cina dan untuk mendapatkan sertifikat imam dengan alasan bahwa paus telah menandatangani perjanjian sementara China-Vatikan,” kata Kardinal Zen.

Dia mengatakan beberapa bagian dari perjanjian itu belum diumumkan, yang berarti bahwa saudara dan saudari dari gereja bawah tanah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.

“Beberapa imam telah melarikan diri, dan beberapa menghilang karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan yang lain merasa kesal. Kesepakatan itu dirahasiakan, dan mereka tidak tahu apakah yang dikatakan pejabat itu benar atau tidak,” katanya.

Kardinal Zen mengatakan Gereja Cina menghadapi penganiayaan baru dan Takhta Suci membantu Partai Komunis Tiongkok untuk menekan komunitas bawah tanah.

Dia terbang ke Roma dari 29 Oktober hingga 1 November untuk menyerahkan suratnya kepada paus. “Saya ingin berbicara dengan paus lagi dan berharap dia akan mempertimbangkan lagi, tetapi ini mungkin yang terakhir kalinya,” katanya.

Dalam suratnya dia menggambarkan bagaimana gereja bawah tanah telah mengalami dimana uang mereka disita, keluarga para imam diancam oleh pihak berwenang, dipenjara atau bahkan kehilangan nyawa mereka karena iman.

“Tetapi Takhta Suci tidak mendukung mereka dan menganggap mereka sebagai masalah, mereka dianggap penyebab masalah dan tidak mendukung persatuan. Inilah yang membuat mereka sakit hati,” kata Kardinal Zen.

Surat itu juga menyatakan bahwa Gereja Cina tidak memiliki kebebasan untuk memilih para uskup.

“Paus telah mengatakan bahwa anggota Gereja Cina harus menjadi nabi dan terkadang mengkritik pemerintah. Saya merasa sangat terkejut bahwa dia tidak memahami situasi Gereja Cina,” kata Kardinal Zen.

Pada 26 September, empat hari setelah perjanjian sementara ditandatangani, paus menulis pesan kepada umat Katolik Cina dan gereja universal yang menjelaskan alasan penandatanganan perjanjian: untuk mempromosikan pewartaan injil, dan untuk membangun persatuan dalam komunitas Katolik di China.

Selain itu, setelah kunjungan pastoral ke Lithuania, Latvia dan Estonia dari tanggal 2-25 September, paus mengatakan kepada media di kabin pesawatnya bahwa orang-orang harus “memberi penghormatan kepada mereka yang menderita karena iman,” terutama di ketiga negara itu yang secara brutal diinjak-injak oleh Nazi dan Partai Komunis.

Kardinal Zen mengatakan kepada ucanews.com bahwa kata-kata paus membuatnya merasa bahwa “dia tampaknya tidak tahu bahwa sejarah mereka juga sama dengan sejarah Gereja Tiongkok pada saat ini.” Dia mencurigai paus ditipu oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak mengatakan kepadanya situasi sesungguhnya yang dihadapi oleh gereja China.

Kardinal Zen mengecam sekretaris negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, yang bernegosiasi dengan pemerintah China.

“Dia sangat berpengalaman. Dia juga melihat wajah buruk China dan tahu mereka tidak masuk akal. Bahkan, dia tidak mempercayai pihak China. Dia hanya menggunakan mereka untuk mencapai tujuan membangun hubungan diplomatik,” katanya.

Kardinal Zen menegaskan bahwa surat-surat yang ditulis kepada Gereja Cina selama masa pemerintahan Paus Benediktus XVI diambil di luar konteks, terutama tentang keberadaan gereja bawah tanah.

Dia berkata: “Paus Benediktus XVI tidak berbicara tentang keabnormalan dari gereja bawah tanah itu sendiri, tetapi situasi di China yang tidak normal. Intervensi pemerintah berarti bahwa gereja tidak dapat menjadi murni dan mengarah ke tidaknormalan, sehingga para uskup, imam yang setia bergabung dengan gereja bawah tanah. ”

Karena pemerintah Cina masih mengganggu gereja, dan anggota gereja ingin menjaga iman mereka tetap murni, tidak mungkin meminta gereja resmi dan bawah tanah untuk bersatu, kata Kardinal Zen.

“Intinya adalah paus. Kami tidak bisa menyerangnya. Jika paus salah kali ini, saya berharap dia akan mengakui kesalahan itu, jika dia tidak mengakui, saya berharap bahwa paus di masa depan akan mengakui kesalahan itu. Tetapi pada akhirnya, itu keputusan akhir paus. Jika Anda tidak mengikuti, maka anda tidak ada prinsip, oleh karena itu saudara-saudara di China tidak boleh memberontak, “katanya.

Kardinal Zen melakukan perjalanan sebelumnya ke Roma pada bulan Januari di mana dia juga menyerahkan surat kepada paus, kali itu tentang kekhawatiran atas Tahta Suci yang meminta dua uskup yang diakui di China untuk menyingkir dan memberi jalan bagi para uskup ilegal.

Polisi Peduli Pendidikan Raih Frans Seda Award 

Sen, 12/11/2018 - 14:41

Setelah menerima Frans Seda Award dari Yayasan Atma Jaya di Jakarta atas andilnya dalam mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD) bagi anak-anak dari orangtua mereka sebagai penambak ikan dan udang di  Sulawesi Tenggara, Brigadir Polisi Muhamad Saleh mengatakan suara hatinya mendorong  dia untuk membantu anak-anak agar mereka tidak putus sekolah.

Saleh, 34, yang bertugas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara provinsi, mengatakan banyak anak dari desa Tunas Baru putus sekolah  mulai sejak   SD karena jarak sekolah mereka sangat jauh.

Anak-anak berusia 6-8 tahun dari desa itu harus berjalan kaki setiap hari sejauh lima kilometer untuk mencapai sekolah mereka.

Mereka berjalan melewati area-area  berbahaya seperti sawah, jalan berlumpur dan hutan, kata Saleh.

Dalam banyak kasus keluarga mereka memutuskan anak-anak mereka lebih aman tinggal di rumah karena tidak ada waktu bagi mereka untuk  mengantar anak-anak mereka ke sekolah.

Para orangtua mereka kebanyakan adalah penambak ikan dan udang, yang  waktunya bertepatan dengan anak-anak berangkat ke sekolah dan para orangtua lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka setiap hari.

“Banyak orang di desa  itu  tidak bisa membaca dan menulis karena mereka menyelesaikan Sekolah Dasar,” kata Saleh, bapak dari tiga anak kapad ucanews.com.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sekitar 300.000 siswa SD putus sekolah setiap tahun. Kebanyakan mereka berasal dari desa-desa  terpencil.

Saleh memutuskan untuk membantu dengan menggunakan gajinya dan bantuan warga lokal untuk membangun sebuah sekolah dasar untuk mereka dekat dengan rumah mereka. Ia menamakan Sekolah Dasar Anak Soleh.

“Ini adalah panggilan saya untuk menyelamatkan generasi muda agar mereka memperoleh pendidikan yang baik,” katanya.

Dengan dukungan pemerintah lokal dan orangtua serta kelompok lain di Bombana, ia mendirikan sekolah itu di atas lahan  2.000 meter persegi.

Klas pertama dibuka tahun  2015 dengan 11 siswa dan saat ini kelas sekolah itu ditambah  menjadi tiga kelas dengan 41 siswa dari kelas I-III.  Mereka diajarkan oleh tiga guru termasuk istri Saleh.

Ia mengatakan ia dan istrinya mengambil perjalanan satu jam dengan sepeda motor setiap hari menuju sekolah itu untuk mengajar anak-anak itu.

“Saya juga membantu mengajar dan mengunakan gaji saya untuk membantu kebutuhan anak-anak,” katanya, seraya menambahkan ia sering mengajak masyarakat setempat terutama orangtua untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah.

“Sekarang saya senang karena kami tidak memiliki anak lagi yang putus sekolah di desa itu,” kata Saleh.

 

Tentang Penghargaan

Kepeduliannya terhadap pendidikan, Yayasan Atma Jaya memberikan Frans Seda Award, yang diadakan di Aula Yustinus, Universitas Katolik  Atma Jaya, Jakarta, pada 26 Oktober.

Saleh menerima uang 50 juta rupiah, yang mana ia mengatakan dana itu akan digunakan untuk membantu para siswanya seperti membeli buku-buku, tas sekolah, dan pakaian seragam serta fasilitas lainnya.

“Dengan menerima penghargaan ini mendorong saya untuk melanjutkan usaha saya untuk mendidik anak-anak di daerah  terpencil,” kata Saleh, seraya menambahkan penghargaan ini bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal serupa.

Penghargaan itu diambil dari nama Franciscus Xaverius Seda, pendiri Universitas Atma Jaya  dan mantan Menteri Perkebunan dan Menteri Keuangan di era Soekarno serta  Menteri Perhubungan di era Suharto.

Ia lahir tahun 1926 di Maumere, Flores dan wafat tahun 2009 di Jakarta.

Penghargaan itu diberikan dua tahunan sekali sejak  2011 kepada individu terutama orang muda berusia maksimal 40 tahun yang berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan.

 

Sumber Inspirasi

“Kepedulian dan komitment Saleh untuk bidang pendidikan layak diberikan penghargaan,” kata Rektor Unika Atma Jaya Agustinus Prasetiantoko.

Ia mengatakan mereka yang mendapat penghargaan ini adalah orang-orang yang tak dikenal tetapi mereka telah berhasil membantu orang lain.

Maria Rahayu, 21, mahasiswi universitas itu mengatakan Saleh menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi para mahasiswa Unika Atma Jaya.

“Kita harus keluar dari zona aman di kota dan menjangkau mereka yang sedang menghadapi masalah pendidikan di daerah-daerah terpencil,” katanya.

Romo  Paulus Wiryono Priyotamtama SJ, ketua dewan yuri penghargaan itu mengatakan, para pemenang sebelumnya berasal dari daerah termasuk  Aceh dan Papua.

“Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kepedulian mereka terhadap generasi muda dan penghargaan ini diberikan tanpa melihat latar belakang mereka,” kata imam itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, yang menjadi pembicara utama sebagai bagian dari acara penghargaan itu mengatakan  penghargaan itu “mendorong orang muda Indonesia untuk peduli dengan orang lain.”

Ia mengatakan anggaran pendidikan dinaikan menjadi  10 persen dari 444 triliun rupiah tahun 2018 menjadi 487,9 triliun rupiah tahun 2019 untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan.

Saleh sangat mendukung anggaran tersebut, namun ia berharap sebagian dari anggaran tersebut bisa menjangkau desa-desa terpencil yang selama ini mengalami kekurangan fasilitas pendidikan.

 

WKRI Dapat Penghargaan ‘Long Life Achievements’

Jum, 09/11/2018 - 15:31

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menganugerahkan penghargaan kepada Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) atas upayanya dalam merawat kebhinnekaan.

WKRI – yang didirikan pada Juni 1924 dan memiliki visi sebagai organisasi yang bersifat sosial aktif dan mandiri serta memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam menjalankan karya-karya pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta menegakkan harkat dan martabat manusia – menerima penghargaan untuk kategori Bakti Sepanjang Hidup (Long Life Achievements) pada Selasa (6/11).

WKRI saat ini memiliki lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Mereka berasal dari 36 dewan pimpinan daerah, 722 cabang dan ribuan ranting.

WKRI adalah satu dari 15 organisasi massa (ormas) yang menerima penghargaan tersebut tahun ini dari Kemendagri. Ormas lainnya antara lain GP Ansor dan PP Muhammadiyah.

“Peran ormas saya kira jelas, memberikan kontribusi besar dalam pembangunan, menjaga keutuhan NKRI, menjaga tetap tegaknya Pancasila, menjaga tetap bersatunya kemajemukan bangsa, termasuk menjaga keutuhan UUD 1945 sebagai ideologi negara,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada upacara penyerahan penghargaan itu di Jakarta.

“Kita setiap tahun memberikan penghargaan ini secara bergilir. Mudah-mudahan dengan acara ini memberikan motivasi untuk kebersamaan kita untuk bangsa dan negara kita,” lanjutnya.

Ketua WKRI Justina Rostiawati menyebut penghargaan itu sebagai “sebuah pengakuan” atas semua karya yang telah dilakukan oleh WKRI sejak pendiriannya hampir seabad lalu.

“WKRI telah mengadakan banyak program lintas-agama seperti pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan financial literacy. Target kami memang komunitas akar rumput dari berbagai agama,” katanya kepada ucanews.com.

Di Jakarta, lanjutnya, WKRI telah membangun Kampung Bhinneka. “Tujuannya untuk merawat kebhinnekaan di grassroots karena ini tingkat RT dan RW. Ada kerjasama sambil mengelola lingkungan. Jadi tempat kosong dikelola bersama untuk ditanami tanaman herbal, sayur-mayur yang bisa dipanen bersama, dibagi bersama. Ini lintas-suku, ras, agama.”

Ia mengatakan program serupa tengah disiapkan oleh anggota WKRI di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka bekerjasama dengan pemerintah setempat.

“Kami juga menjalankan ‘Sekolah Perempuan’ bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya untuk menyadarkan orang akan hak-hak konstitusional mereka,” jelasnya.

Selain itu, Rostiawati juga mengatakan WKRI telah menyiapkan beberapa program untuk dijalankan dalam waktu dekat.

“Dalam Konggres WKRI lalu, kami mengusung tiga isu keprihatinan,” tegasnya.

Pertama, isu radikalisme dan terorisme. “Kami akan mengembangkan banyak sekali program kebhinnekaan, keberagaman, toleransi,” katanya.

Kedua, isu korupsi. “Kami akan turut bersama pemerintah mencegah korupsi agar tidak semakin besar terutama memberi pendidikan mental kepada anak-anak usia dini,” lanjutnya.

Ketiga, isu lingkungan. “Merosotnya lingkungan hidup, kualitas semakin merosot. Kami tetap akan turut menjaga. Seperti seruan Paus Fransiskus, rumah kita bersama untuk kita jaga agar kita bisa tinggal nyaman di dalamnya,” katanya.

 

Paus Fransiskus: Orang yang Tidak Mau Memberi Adalah Budak Harta

Jum, 09/11/2018 - 15:00

Hidup adalah untuk mencintai, bukan untuk mengumpulkan harta, kata Paus Fransiskus.

Dalam kenyataan, arti yang sebenarnya dan tujuan kekayaan adalah menggunakannya untuk melayani orang lain dengan penuh kasih dan mempromosikan martabat manusia, kata paus pada 7 November kepada umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

Dunia cukup kaya dalam sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang, kata paus. “Namun, masih banyak orang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan sumber daya – digunakan tanpa pertimbangan – terus memburuk. Tapi, hanya ada satu dunia! Ada satu kemanusiaan.”

“Kekayaan dunia saat ini berada di tangan segelintir orang, sebagian kecil, dan banyak orang menghadapi kemiskinan  ekstrem dan  penderitaan,” katanya kepada mereka yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus.

Paus melanjutkan rangkaian khotbahnya tentang Sepuluh Perintah Allah, yang berfokus pada perintah: “Jangan mencuri,” yang mencerminkan rasa hormat terhadap milik orang lain.

Namun, katanya, orang Kristen juga harus membaca perintah Allah dalam terang iman dan doktrin ajaran sosial Gereja, yang menekankan pemahaman bahwa barang ciptaan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.

Katekese Gereja Katolik mengajarkan bahwa tujuan universal “primordial” dari barang-barang tidak mengurangi hak orang atas harta pribadi. Namun, kebutuhan untuk mempromosikan kebaikan bersama juga membutuhkan pemahaman dan penggunaan harta pribadi secara tepat.

“Tidak ada yang mutlak menguasai sumber daya,” katanya, yang mencerminkan “makna yang positif dan lebih luas dari perintah, ‘Jangan mencuri.'”

Pemilik adalah benar-benar pengatur atau pelayan barang, yang tidak boleh menganggap “eksklusif untuk dirinya sendiri tetapi umum, untuk orang lain juga, dalam arti bahwa mereka dapat menguntungkan orang lain maupun dirinya sendiri,” kata paus, mengutip katekismus.

Barang-barang material yang dimiliki membawa banyak tanggung jawab, kata paus.

Jika kelaparan ada di dunia, kata paus, itu terjadi karena hasrat untuk mencari keuntungan ekonomi yang muncul pertama, misalnya,  menjaga harga permintaan tetap tinggi makanan  dibuang.

Apa yang kurang, katanya, adalah naluri bisnis yang bebas dan berwawasan jauh ke depan yang menjamin produksi yang memadai dan perencanaan yang adil, yang menjamin distribusi yang adil.”

Paus menggarisbawahi pentingnya melihat harta benda dan kekayaan dari perspektif Kristiani tentang pemberian dan kemurahan hati, ia mengatakan apa yang benar-benar saya miliki adalah apa yang saya tahu bagaimana untuk memberi.”

“Jika saya tahu bagaimana memberi, saya terbuka, saya kaya,” tidak hanya dalam harta benda tetapi juga dalam kemurahan hati, pahamilah itu sebagai kewajiban untuk memberi sehingga setiap orang dapat memiliki bagian, katanya. “Faktanya, jika saya tidak mau memberikan sesuatu barang hal itu disebabkan karena benda itu menguasai saya, saya adalah budak, benda itu memiliki kekuatan terhadap saya.”

Iblis selalu memasuki kehidupan manusia “melalui kantong-kantong” dengan uang, tambah paus. “Pertama-tama,  cinta akan uang, perjuangan untuk memilikinya, kemudian datang kesombongan” dan bualan tentang kekayaan yang kita miliki, katanya, “diakhiri dengan keangkuhan, arogansi. Ini adalah bagaimana iblis beroperasi di dalam  diri kita.”

Sebaliknya, kepemilikan harus menjadi peluang untuk melipatgandakan barang-barang tersebut “dengan kreativitas dan menggunakannya dengaan kemurahan hati dan cara itu tumbuh dalam kebaikan dan kebebasan,” katanya.

Sementara dunia berusaha untuk memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi, Tuhan – yang kaya akan belas kasih – menebus dunia dengan membuat dirinya miskin, membayar tebusan yang tak ternilai harganya di kayu salib, katanya.

“Apa yang membuat kita kaya bukanlah barang, tetapi adalah cinta,” kata paus. “Hidup bukanlah waktu untuk memiliki sesuatu tetapi untuk mencintai.”

Bagi orang Kristen, pengertian penuh “Jangan mencuri” berarti mencintai dengan apa yang dimiliki, memanfaatkan apa yang kita punyai untuk orang lain adalah cara untuk mencintai orang lain sebaik mungkin, kata paus.

“Dengan begini hidup Anda menjadi baik dan kepemilikan benar-benar menjadi sebuah anugerah.”

 

Imelda Marcos Didakwa Bersalah atas Tindak Pidana Korupsi

Jum, 09/11/2018 - 14:50

Pengadilan tindak pidana korupsi di Filipina telah memerintahkan penangkapan terhadap Imelda Marcos, istri mendiang Ferdinand Marcos, setelah ia dinyatakan bersalah atas tujuh kasus korupsi.

Ia dihukum penjara minimal enam tahun dan maksimal 11,1 tahun.

Imelda – yang tidak menghadiri persidangan – bisa meminta penangguhan penahanan sementara ia mengajukan banding.

Vonis pengadilan itu bisa mencegah Imelda – yang saat ini tengah mencalonkan diri sebagai gubernur Propinsi Ilocos Norte pada pemilihan umum yang akan digelar pertengahan tahun depan – untuk menduduki jabatan publik.

Mantan ibu negara yang saat ini menjadi anggota Konggres itu masih bisa mencalonkan diri tahun depan tetapi ia akan didiskualifikasi jika vonis pengadilan sudah final menyusul gugatan bandingnya.

Imelda, 89, didakwa bersalah atas tindak pidana korupsi karena menggunakan jabatannya dalam kabinet selama masa pemerintahan suaminya untuk menjaga rekening bank Swiss.

Ia menjadi menteri Permukiman Manusia, gubernur Manila dan anggota parlemen selama masa kepemimpinan suaminya sejak 1965-1986.

Partai politik (parpol) Akbayan menyambut baik vonis pengadilan tersebut.

“Kemenangan hukum ini merupakan perjuangan selama dua dekade oleh masyarakat Filipina yang pemberani. Ini adalah kemenangan atas revisionisme,” kata Etta Rosales, ketua parpol itu dan juga mantan tahanan politik.

Ia mengatakan vonis pengadilan itu datang pada saat keluarga Imelda “berusaha sekuat tenaga untuk merevisi sejarah dan membersihkan nama mereka dari kejahatan yang mereka lakukan.”

“Ini adalah retribusi,” kata Rosales. “Vonis ini membuktikan bahwa keluarga Imelda yang korup sungguh-sungguh melakukan kejahatan terhadap masyarakat Filipina untuk memperkaya diri dan kroni-kroni mereka.”

Tahun lalu, President Rodrigo Duterte mengumumkan bahwa Imelda menyatakan akan mengembalikan sebagian dari kekayaan kotor mereka yang jumlahnya diperkirakan mencapai antara US$5-10 miliar.

Pemerintah hanya mendapat sekitar US$3,2 miliar selama 30 tahun.

 

Halaman